Pemindahan Ibukota Harus Memberikan Nilai Tambah Strategis

Wacana pemindahan Ibukota harus memperhatikan orientasi jangka panjang yang berlandaskan pada pemerataan pembangunan dalam konteks keseluruhan wilayah Indonesia.

TOKOHKITA. Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengatakan, pemindahan Ibukota Indonesia dari Jakarta harus dapat memberikan nilai tambah strategis bagi negara, bangsa dan masyarakat.

Adapun niai tambah tersebut mencakup beberapa hal diantaranya: Pertama, tinjauan dari segi pemerataan ekonomi. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi ini, wacana pemindahan Ibukota harus memperhatikan orientasi jangka panjang yang berlandaskan pada pemerataan pembangunan dalam konteks keseluruhan wilayah Indonesia.

Dengan demikian, sebaiknya pemindahannya ke luar Jawa dan dari posisi geografis dan tingkat kepadatan jumlah penduduknya, maka penempatan di pulau Kalimantan perlu dipertimbangkan untuk dipilih. “Pemindahan Ibukota di luar Jawa secara otomatis akan  berdampak positif terhadap pertumbuhan pusat ekonomi baru,” katanya di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Sanny menjelaskan, industri-industri manufaktur dan pengembangan kawasan industri berikut infrastruktur dan utilitas industri, area komersial dan perumahan akan  berkembang. Adapun bila dilihat dari sisi kemaritiman, pemindahan Ibukota akan menumbuhkan pusat-pusat pelabuhan dan logistik baru yang sejalan pula dengan konsep pengangkutan barang melalui tol laut yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya sejak sekitar 4,5 tahun.

Kedua, tinjauan dari segi sosial, politik, dan budaya. Sanny bilang, pemindahan Ibukota juga dapat menggeser pola pikir kita selama ini yang kebanyakan hanya berorientasi pada Jawa-sentris akan menjadi Indonesia-sentris, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperluas wawasan kebangsaan terhadap keberagaman etnis dan budaya Indonesia.

“Pemindahan Ibukota yang berarti akan memisahan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis juga akan mengurangi dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis jika terjadi ketegangan atau kegaduhan dan aksi demonstrasi di pusat pemerintahan,” tukas Sanny.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mantap memutuskan pilihan untuk memindahkan Ibukota ke luar Pulau Jawa. Alasan utamanya karena kepadatan populasi di Pulau Jawa sudah terlalu tinggi.

Berdasarkan data yang dipegang mantan Gubernur DKI Jakarta ini, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 57?ri total populasi di Indonesia. Lalu, jumlah penduduk di Pulau Sumatra mencapai 21%. Sementara jumlah penduduk di Pulau Kalimantan hanya sekitar 6%, Pulau Sulawesi 7%, dan Papua serta Maluku 3%.

Selain tingkat kepadatan, Jokowi mengaku ingin memindahkan Ibukota negara karena permasalahan di DKI Jakarta kian meningkat dari hari ke hari. Jokowi menyoroti banjir dan kemacetan. Bahkan, keduanya kerap memberikan kerugian kepada kota metropolitan itu.

Seperti ditulis cnnindonesia.com, Jokowi menyatakan bakal berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas payung hukum wacana pemindahan Ibukota dari DKI Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa. Meski sudah direncanakan pertemuan, namun Jokowi belum memastikan kapan komunikasi bakal dilangsungkan. "Nanti semua, baik kajian hukum, sosial, politik, semuanya kalau sudah matang, nanti diputuskan. Nanti kami akan konsultasikan ke DPR," ujar Jokowi usai melakukan kunjungan ke Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019).

Selain berkomunikasi dengan DPR, Jokowi menyebut berbagai kajian mengenai perencanaan hingga payung hukum pemindahan ibu kota juga akan didiskusikan dengan para tokoh. Tujuannya, kata dia, agar pemerintah mendapat banyak sudut pandang penting dalam memindahkan ibu kota.  "Nanti kami juga ke tokoh formal, informal, tokoh politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut visi ke depan kami dalam membangun sebuah ibu kota pemerintahan yang memang representatif," jelasnya.

Sejatinya, rencana pemindahan Ibukota dari DKI Jakarta kembali diangkat Jokowi, bankan ia sudah mengantongi tiga kandidat lokasinya."Bisa di Sumatera tapi yang timur jauh, di Sulawesi agak di tengah, tapi barat kurang. Kalimantan di tengah-tengah. Ini ada 3 kandidat, tapi harus dicek dong," ujar Jokowi seperti dilansir dari detik.com.

Lokasi tersebut masih dirahasiakan Jokowi. Dia masih menunggu kajian mendalam yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti daya dukung lingkungan hingga potensi kebencanaan di wilayah itu."Tiga tahun ini kita terus ke sana, bagaimana mengenai lingkungan, saya dukung lingkungan, airnya, kebencanaan, banjir, gempa, pengembangan untuk ibu kota sehingga kalkulasinya harus dirampungkan, lalu disampaikan ke saya dan baru saya putuskan," ujar Jokowi.

Rencana pemindahan ibu kota sebelumnya disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Senin (29/4). Jokowi meminta ibu kota yang baru di luar Pulau Jawa karena kepadatan penduduk di Jawa dan faktor lainnya, seperti lalu lintas, daya dukung lingkungan, hingga potensi banjir.

"Kita memiliki 17.000 pulau. Tetapi di Jawa sendiri penduduknya 57?ri total jumlah penduduk di Indonesia, kurang-lebih 140 juta. Sehingga daya dukung, baik terhadap lingkungan, terhadap air, lalu lintas, ke depan sudah tidak memungkinkan lagi sehingga saya putuskan pindah di luar Jawa," papar Jokowi.

Editor: Tokohkita