Dana Haji Jadi Penyelamat, Pemerintah Harus Berterima Kasih ke Umat Islam

Dana haji adalah pelampung penyelamat dari pemerintahan Jokowi dan sektor perbankkan nasional.

TOKOHKITA. Ide pemerintahan Joko Widodo menginvestasikan dana haji sebetulnya tidak perlu membuat heboh. Pasalnya, dana haji yang disimpan di perbankan itu sejatinya memang sudah sejak lama jadi bancakan, serta penyelamat pemerintah.

Menurut Wakil Ketua Umum Amanah Perisai Nusantara, Ahmad Ahyar, sekarang ini dana haji disimpan di bank-bank pemerintah, bank swasta dan asing serta di Surat utang negara (SUN).
Dana haji adalah pelampung penyelamat dari pemerintahan Jokowi dan sektor perbankkan nasional. Dana haji digunakan sebagai bantalan kas pemerintah bersama dana Jamsostek, Taspen, Asabri atau tabungan TNI dan POLRI.

Faktanya, bunga atas dana dana itu sangat tinggi. Terutama dana haji. Bagi pemerintah, dunia perbankan dana haji sangat aman karena pasti tidak dicairkan oleh pemiliknya. “Makin lama orang naik haji, makin bagus dana itu bagi pemerintah dan bank. itulah mengapa sekarang orang naik haji makin lama, bukan semata-mata karena kuota, akan tetapi karena desain sektor keuangan,” kata Ahyar saat dimintai pendapatnya terkait menguatnya gerakan #TarikDanaHaji, Rabu, (12/06/2019).

Ia menjelaskan, bunga setahun dana haji sanggup memberangkatkan jamaah haji Indonesia jatah setahun 250 ribu orang secara gratis. Namun para jemaah haji pemilik rekening haji tidak pernah mendapat manfaat dari dana tersebut. Dana itu entah ke mana larinya.

“Boleh jadi habis dimakan para koruptor dalam pemerintahan dan DPR serta lembaga penegak hukum. Bagi rata barangkali,” cetusnya.  Ahyar juga bilang, “Justru bagi para pemilik rekening haji harus membayar ongkos naik haji yang termahal di dunia, dengan pelayanan yang sangat buruk dan berbagai kericuhan lainnya terjadi setiap musim haji."

Diiingatkan Ahyar, sebetulnya pemerintah harus berterima kasih pada masyarakat Islam dan pemilik rekening haji. “Jangan Masyarakatnya dimusuhi dananya dipakai, bayangkan kalau dana itu dapat ditarik dalam serempak, maka pemerintah Jokowi langsung bankrut,  dan sektor perbankkan kita langsung bangkrut,” sebutnya.

Menurutnya, hukum terkesan hanya tajam ke orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, namun tumpul kepada orang-orang yang pro pemerintah. Ahyar pun menginisiasi gerakan cabut dana haji dengan tagar #CabutDanaHaji dan #TarikDanaHaji. Menurut Ahyar, ada ketimpangan hukum yang saat ini diperlihatkan oleh pemerintah. "Karena ketidakjelasan itulah, saya menginisiasi penarikan dana haji secara nasional melalui tagar #CabutDanaHaji," ungkapnya.

Adapun gerakan cabut dana haji juga merupakan jawaban atas ketimpangan hukum yang terjadi sepanjang Pemilu 2019 ini. Hal itu bisa dilihat dari mudahnya orang ditangkap lantaran bersikap kritis terhadap pemerintah. "Umumnya yang ditangkap atau dilaporkan ke polisi adalah pendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Jika yang dilaporkan pendukung Prabowo, maka proses hukum dinilai cepat, sementara jika yang dilaporkan adalah pendukung 01, proses hukum dinilai lambat dan terkesan abai," klaim dia.

Editor: Tokohkita