Membangunkan Raksasa Ekonomi Akuakultur yang Tertidur

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang 75 persen wilayahnya berupa laut dan 28 persen wilayah daratnya berupa perairan umum darat (sungai, rawa, danau, dan waduk), Indonesia memiliki potensi produksi akuakultur (perikanan budidaya) terbesar di dunia.

Di tengah lesunya dan ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan populisme sejumlah negara maju dan perang dagang antara AS dengan China, kita bersyukur bahwa dalam lima tahun terakhir Indonesia mampu menorehkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun.  Baru pertama kali dalam sejarah NKRI, tahun lalu tingkat kemiskinan turun dibawah 10 persen (9,8%) dari 60 persen pada 1970 dan 12 persen pada 2014. 

Pada 2018 PDB Indonesia pun baru pertama kali mencapai 1,1 trilyun dolar AS.  Patut dicatat, bahwa dari 195 negara di dunia, hanya 20 negara yang PDB nya diatas 1 trilyun dolar AS, dan PDB Indonesia merupakan yang terbesar ke-16 (Bank Dunia, 2018). Namun, sudah hampir 74 tahun merdeka, Indonesia masih sebagai negara berkembang berpendapatan menengah, dengan pendapatan nasional kotor 3.870 dolar AS per kapita. Belum menjadi negara makmur (high income country) dengan pendapatan nasional kotor diatas 12.165 dolar AS per kapita.

Untuk menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat, hingga kini Indonesia masih terkendala oleh sejumlah permasalahan elementer.  Struktur ekonomi nasional masih sangat mengandalkan sumber pertumbuhannya pada ekspor bahan mentah dan konsumsi.  Bukan pada investasi, industri manufaktur, dan ekspor yang kompetitif. 

Struktur ekonomi macam inilah yang sejatinya merupakan akar masalah dari defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang kian membengkak akhir-akhir ini.  Selain itu, kita pun menghadapi ketimpangan ekonomi terburuk keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand.  Satu persen orang terkaya di Indonesia memiliki total kekayaan sama dengan 49,3 persen kekayaan negara (Credit Suisse, 2016). 

Disparitas pembangunan antar wilayah (Jawa vs luar Jawa) pun sangat tinggi, sehingga menyebabkan biaya logistik yang sangat mahal, sekitar 24% PDB. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energi juga sangat rentan. 
Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor bahan pangan, farmasi, dan minyak terbesar di dunia. Kemiskinan dan rendahnya kedaulatan pangan telah mengakibatkan 30 persen anak balita mengalami stunting growth dan 33 persen menderita gizi buruk.  Jika tidak segera diperbaiki, maka generasi ini akan lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya, a lost generation. 

Potensi Ekonomi Akuakultur
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang 75 persen wilayahnya berupa laut dan 28 persen wilayah daratnya berupa perairan umum darat  (sungai, rawa, danau, dan waduk), Indonesia memiliki potensi produksi akuakultur (perikanan budidaya) terbesar di dunia. 

Total potensi produksi akuakultur yang meliputi kelompok jenis ikan, krustasea (udang, kepiting, dan lobster), dan moluska (seperti kerang hijau, gonggong,  abalone, dan kerang mutiara) sekitar 100 juta ton per tahun. 
Dari total potensi produksi ini, 45 juta ton/tahun berasal dari budidaya laut (mariculture), 35 juta ton/tahun dari budidaya perairan payau (tambak), dan 20 juta ton/tahun dari budidaya perairan umum darat. 

Lebih dari itu, akuakultur tidak hanya meliputi budidaya ikan, krustasea, dan moluska; tetapi juga invertebrata, alga mikro, rumput laut (seaweed), lamun (seagrass), flora lain, dan mikroba dalam ekosistem perairan (Parker, 2000).  Bahkan, dalam dekade terakhir China telah sukses membudidayakan padi di ekosistem perairan laut dengan produktivitas rata-rata 9 ton/ha/tahun (Kentish, 2016). 

Seiring dengan kemajuan teknologi, terutama bioteknologi, nanoteknologi, Internet of Things, Artificial Intelligent, Big Data, robotic, dan berbagai jenis teknologi generasi Industri 4.0 lainnya. Maka, budidaya jenis tanaman pangan lainnya (jagung, kedelai, dan umbi-umbian) di dalam ekosistem perairan laut bukanlah hal yang mustahil. Dengan demikian, akuakultur tidak hanya menghasilkan bahan pangan sumber protein hewani, tetapi juga  bahan pangan sumber karbohidrat dan beragam jenis vitamin serta mineral. 

Di negara-negara maju dan emerging economies lain, berbagai senyawa bioaktif (seperti omega-3, pycocyanin, zeasantin, alginat, dan karagenan) dari berbagai biota perairan hasil akuakultur telah dimanfaatkan sebagai bahan dasar utama bagi industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, cat, film, dan beragam industri bioteknologi lainnya. Potensi total nilai ekonomi industri bioteknologi kelautan diperkirakan mencapai empat kali lipat industri tekonologi informasi (Ministry of Maritime and Fisheries Affairs, Republic of Korea, 2003). 

Karena sumber utama dari industri bioteknologi kelautan adalah biota laut, dan Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, mestinya Indonesia menjadi produsen dan pengekspor utama beragam produk industri bioteknologi kelautan. Ironisnya, Indonesia kini sebagai salah satu pengimpor terbesar di dunia berbagai produk industri bioteknologi kelautan, seperti squalence, minyak ikan, gamat, dan viagra. 

Akuakultur juga menghasilkan berbagai jenis perhiasan yang bernilai tinggi.  Indonesia dikenal sebagai produsen mutiara laut selatan (south sea pearl), dan ikan hias terbesar di dunia.  Di Malaysia, Thailand, China, Jepang, dan Maldive, kegiatan perikanan budidaya juga sudah banyak dikembangkan sebagai destinasi pariwisata (aquaculture-based tourism). Selain itu, budidaya algae dan flora lainnya juga bisa berperan sebagai penyerap CO2 (carbon sink) yang mencegah terjadinya pemanasan global. 

Sebagai ilustrasi betapa raksasanya ekonomi akuakultur Indonesia adalah potensi 3 juta ha lahan pesisir yang cocok untuk budidaya tambak udang. Bila kita buka usaha 500.000 ha tambak udang Vaname dengan produktivitas rata-rata 40 ton/ha/tahun (moderat), maka bisa dihasilkan 20 juta ton atau 20 milyar kg udang setiap tahunnya. Dengan harga udang on farm saat ini 5 dolar AS/kg, maka nilai ekonomi kotor (gross revenue)  nya sebesar 100 milyar dolar AS/tahun atau sekitar 10% PDB saat ini.

Keuntungan bersihnya rata-rata Rp 15 juta/ha/bulan.  Artinya, jika mulai tahun depan sampai 2024 kita buka usaha 100.000 tambak udang Vaname setiap tahunnya, maka dari udang saja bisa menyumbangkan 2 persen pertumbuhan ekonomi per tahun. Padahal, banyak sekali komoditas akuakultur lainnya dengan nilai ekonomi sangat tinggi, seperti udang windu, kerapu, kepiting, lobster, abalone, teripang, kerang mutiara, dan rumput laut.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 7% per tahun bagi akuakultur Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Kesempatan kerja langsung (on farm) yang bisa diciptakan dari 500.000 ha tambak udang itu sekitar 2 juta orang, dan tidak langsung (off farm) sekitar 1,5 juta orang. 

Sejak 2012 IPB berhasil menemukan 4 spesies alga mikro dari laut dengan kandungan hidrokarbon rata-rata 20?ri total berat keringnya, dan menghasilkan biofuel.  Jika kita kembangkan budidaya alga mikro ini pada 2 juta ha lahan pesisir (5% total wilayah pesisir Indonesia) terintegrasi dengan industri pengilangannya, maka bisa diproduksi sekitar 2 juta barel biofuel/hari. Jumlah ini melampaui kebutuhan minyak mentah nasional, sekitar 1,4 juta barel/hari.  Dengan demikian, kita tidak perlu lagi menghamburkan devisa untuk impor minyak sekitar Rp 400 trilyun/tahun. Sebaliknya, Indonesia akan kembali menjadi pengekspor minyak.

Jutaan orang tenaga kerja akan terserap oleh berbagai jenis usaha akuakultur beserta industri hulu dan hilirnya.  Rakyat yang tinggal di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan perdesaan akan lebih sejahtera. Karena sebagian besar usaha akuakultur berlokasi di wilayah pedesaan dan luar Jawa, maka pengembangan ekonomi akuakultur juga akan dapat mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

Pada saat yang sama, akuakultur beserta industri hulu dan hilirnya akan membangkitkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Mengingat sebagian besar production inputs usaha akuakultur berasal dari dalam negeri, sementara banyak produknya yang laku keras di pasar ekspor. Maka, pengembangan industri akuakultur juga bisa membantu pemecahan masalah defisit neraca perdagangan.

Meskipun sejak 2009 Indonesia telah menjadi produsen akuakultur terbesar kedua (5 juta ton) di dunia setelah China. Namun, pembangunan akuakultur Indonesia masih jauh dari optimal. Pasalnya, hingga 2018 total produksi ikan, krustasea, dan moluska baru mencapai 8 juta ton atau 8?ri total potensi produksinya.  Selain itu, dengan garis pantai 99.000 km, pada 2017 Indonesia hanya mampu memproduksi udang dari tambak sekitar 390.000 ton.  Sementara, India, Vietnam, dan Thailand dengan garis pantai 7.216 km, 3.444 km, dan 3.219 km mampu menghasilkan udang tambak 620.000 ton, 600.000 ton, dan 305.000 ton (SCI, 2018).

Agenda pembangunan
Untuk mentransformasi potensi ekonomi akuakultur yang luar biasa besar, bagai raksasa ekonomi yang tertidur (the sleeping economy giant), menjadi realitas kemajuan dan kesejahteraan, maka ada sejumlah agenda pembangunan yang mesti kita kerjakan dalam lima tahun kedepan.

Pertama, merevitalisasi semua usaha (bisnis) akuakultur yang ada saat ini supaya lebih produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Ini dapat dicapai dengan memastikan, bahwa setiap usaha akuakultur memenuhi skala ekonominya.

Lalu, menerapkan BAP (Best Aquaculture Practices) meliputi: (1) penggunaan benih unggul, (2) pemberian pakan, (3) pengendalian hama dan penyakit, (4) pengelolaan kualitas air, (5) teknik perkolaman dan budidaya, dan (6) biosecurity. Selain itu, menerapakan sistem manajemen rantai pasok terpadu, dari produksi, industri pengolahan (pasca panen), sampai ke pemasaran. 

Kedua, mengembangkan usaha akuakultur di kawasan-kawasan perairan baru (ekstensifikasi), terutama di luar Jawa, wilayah perbatasan, dan laut lepas (offshore aquaculture), dengan komoditas unggulan yang sesuai dengan kondisi setempat.  Contoh komoditas unggulan untuk perairan laut adalah kerapu, kakap, abalone, gonggong, lobster, teripang, kerang mutiara, dan rumput laut (Euchema spp). Komoditas unggulan untuk perairan payau antara lain udang vaname, udang windu, ikan bandeng, nila salin, kepiting bakau, kepiting soka, dan rumput laut (Gracillaria spp).

Komoditas unggulan untuk perairan darat mencakup ikan nila, gurame, emas, belida, patin, baung, lele, dan udang galah. Ketiga, diversifikasi spesies budidaya yang baru. Hal ini sangat penting untuk dapat memasok permintaan produk akuakultur yang terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dunia. Saat ini China dengan keanekaragaman hayati lebih rendah ketimbang Indonesia, sudah mampu membudidayakan 120 spesies biota perairan. Sedangkan, Indonesia hingga kini baru berhasil membudidayakan 25 spesies.

Artinya, peluang untuk mengembangkan ekonomi akuakultur di Indonesia masih terbuka sangat lebar. Pastikan, bahwa program ekstensifikasi dan diversifikasi ini juga menerapkan BAP.  Keempat, perkuat dan kembangkan hilirisasi komoditas akuakultur agar lebih bernilai tambah, tidak rentan terhadap gejolak pasar global, lebih banyak menciptakan lapangan kerja dan multiplier effects.

Di setiap Kabupaten/Kota yang memiliki sentra kawasan produksi akuakultur, harus dibangun sedikitnya satu industri pengolahan akuakultur. Kembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara industri pengolahan dengan usaha akuakultur rakyat (UMKM) guna menjamin stabilitas pasokan dan harga. Kelima, pengembangan industri bioteknologi perairan (makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, dan biofuel) berasal dari bahan baku komoditas akuakultur.

Keenam, pemerintah melalui BUMN/BUMD atau mendorong swasta untuk mengembangkan industri hulu akuakutur yang menghasilkan sarana produksi yang berkualitas tinggi dan harga relatif murah. Contohnya, usaha indukan dan benih unggul, pabrik pakan, peralatan dan mesin akuakultur seperti kincir air tambak, dan aplikasi berbasis industri 4.0. 

Ketujuh, membangun sistem logistik akuakultur nasional yang meliputi pergudangan (cold storage), transportasi dan distribusi sarana maupun output produksi.  Kedelapan, perbaiki dan bangun infrastruktur baru untuk mendukung pembangunan akuakultur sesuai kebutuhan di setiap wilayah. Kesembilan, pastikan bahwa lokasi setiap usaha akuakultur itu sesuai dengan RTRW. Kesepuluh, pengendalian pencemaran perairan sekitar agar kualitas airnya baik untuk kehidupan dan pertumbuhan biota budidaya. 

Kesebelas, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global dan bencana alam lainnya. Keduabelas, peningkatan kapasitas IPTEK dan kualitas SDM akuakultur. Akhirnya, implementasi keduabelas agenda pembangunan tersebut memerlukan skim kredit perbankan khusus yang suku bunganya relatif rendah dengan persyaratan lebih lunak, seperti yang pernah diberikan kepada perkebunan dan industri sawit.

Selain itu, iklim investasi, kemudahan berbisnis, dan kebijakan politik-ekonomi pun harus kondusif bagi tumbuh-kembangnya ekonomi dan industri akuakultur. Dengan mengimplementasikan agenda pembangunan diatas secara berkesinambungan, sektor perikanan budidaya tidak hanya akan berkontribusi secara signiikan bagi pemecahan masalah kekinian bangsa, termasuk kemiskinan, rentannya kedaulatan pangan dan energi, gizi buruk, ketimpangan ekonomi, dan defisit transaksi berjalan. Tetapi, juga turut membantu Indonesia naik kelas, dari negara berpendapatan menengah menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan bedaulat, paling lambat pada 2045. 

*Penulis adalah Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Maritim

Editor: Tokohkita