Susi Tuding Impor Garam Bocor, Ini Kata Rokhmin Dahuri
Foto: Dokumen Pribadi
Mulai sekarang juga, antara pihak pemerintah, pengusaha, dan petambak garam untuk duduk bersama dan menyamakan data produksi plus konsumsi (demand) nasional secara spasial maupun temporal.
TOKOHKITA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuding adanya kebocoran dalam impor garam sebanyak 2,7 juta ton. Menurut Susi, banyaknya impor telah menyebabkan harga garam di tingkat petani anjlok hingga angka Rp300 per kg.
Pernyataan Susi ini mendapat reaksi dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono. Sebab sampai saat ini belum ada data yang cukup kuat untuk membuktikan kebocoran impor garam seperti disampaikan Susi.
Silang pendapat mengenai impor garam antara KKP dan Kemenko Kemaritiman ini disayangkan Rokhmin Dahuri, Guru besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong. "Mestinya kita sekarang juga mengakhiri polemik (beda data dan pendapat) soal garam, terlebih tidak etis bila yang berpolemik di ruang publik (media masa) antar menteri sesama anggota Kabinet," katanya kepada Tokohkita, Sabtu (13/7/2019).
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Maritim ini mengimbau, mulai sekarang juga, antara pihak pemerintah, pengusaha, dan petambak garam untuk duduk bersama dan menyamakan data produksi plus konsumsi (demand) nasional secara spasial maupun temporal. "Untuk ketiga pihak diatas bersama stakeholders lainnya harus bersatu padu memberantas mafia garam," tukas Rokhmin.
Apabila memang berdasarkan data yang benar produksi lebih kecil daripada kebutuhan garam nasional, maka boleh saja diimpor untuk menghindari kelanggkaan yang bisa memicu persoaan baru terkait rantai pasok garam ini. "Tapi impor sementara waktu saja," pinta Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia ini mengingatkan. Menurut Rokhmin, denga luas lahan dan teknologi yang tersedia, Indenesia dengan luas lautnya itu harus mampu meningkatkan produksi garam nasional, baik garam untukk konmsumsi maupun industri.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono. Menurut dia, sampai saat ini belum ada data yang cukup kuat untuk membuktikan kebocoran impor garam seperti disampaikan Susi. “Ada enggak data kebocoran itu? Kalau ada tolong disampaikan,” ucap Agung dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Kemaritiman, Jumat (12/7/2019).
Agung mengaku, telah menanyakan langsung masalah ini ke salah satu direktur jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sayang, informasi tersebut tak diperolehnya. Untuk itu, Agung memastikan, isu kebocoran impor garam itu belum memiliki data yang jelas. “Sampai saat ini datanya belum ada (bocor). Isu bocor itu sampai sekarang belum ada datanya,” ucap Agung.
Meski demikian, Agung tak ingin menyalahkan salah satu pihak terkait kabar kebocoran impor garam ini. Sebab, pihaknya lebih ingin membicarakannya bersama-sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. “Secara integrasi, kami bicarakan di sini. Kami tidak ingin satu pihak disalahkan,” ucapnya.
Terkait dengan impor garam, Agung bilang, pemerintah memang perlu melakukannya untuk menjaga industri pengolah garam. Sebab, kata dia, pemerintah dituntut untuk menyediakan garam dalam jumlah besar sebagai bahan baku industri. Di sisi lain, Agung mengatakan, pemerintah juga perlu memberikan bukti kepada perusahaan pelanggan bahwa mereka mampu mengerjakan pesanan yang diperlukan.
“Kemenperin menjaga industri agak tidak collapse. Ini kenapa impor garam banyak? Konsumen kalau deal dengan kita harus punya bahan baku banyak dan lama. Dua tahun harus disimpan kalau dia datang ada baru deal,” ungkap Agung.
Akibat polemik garam impor ini, Menteri Susi buka suara, harga garam di tingkat petani jatuh. KKP menuding, iImpor yang terlampau banyak merupakan salah satu penyebab. Selain itu, dia juga menyebutkan, merembes atau bocornya impor garam ke pasaran juga menjadi penyebab jatuhnya harga garam petani. "Persoalan harga jatuh adalah impor terlalu banyak dan bocor. Titik. Itu persoalannya," kata dia dikutip dari Liputan6.com.
Susi menuturkan, jika impor garam tidak tinggi, harga garam di tingkat petani masih bisa dijaga."Kalau diatur impornya di bawah 3 juta ton kayak tempo hari harga di petani masih bisa Rp 2.000, Rp 1.500," tegas Susi. Tapi, "Persoalannya impor terlalu banyak dan itu bocor," tandasnya.
Kemenperin) membantah adanya garam impor yang bocor ke pasar garam konsumsi untuk masyarakat. Bantahan ini disampaikan oleh Direktur Industri Kimia Hilir, Kementerian Perindustrian, Fredy Juwono. Menurutnya, kuota impor garam tahun ini sudah habis terserap oleh 55 industri. Adapun 55 perusahaan tersebut terdiri atas 10 perusahaan pengolahan garam, dua perusahaan chlor alkali plant (CAP), 9 perusahaan kertas, serta beberapa perusahaan kosmetik, farmasi dan pengeboran minyak.
"Kita kan dapat kuota 2,7 juta ton. Nah 1,2 juta ton diserap oleh Asahi Chemical, lalu Sulfindo Adiusaha serap 580 ribu ton. Dua itu saja sudah 1,7 juta ton artinya 60 persen dari kuota. Belum lagi pabrik kertas yang serap 480 ribu ton, sudah hampir 2,3 juta ton, belum ke pabrik makanan dan minuman, jadi kalau bocor itu bocor yang mana?" katanya seperti dilansir dari Kumparan.
Merujuk data Kemenperin, total realisasi impor garam yang sudah masuk ke Indonesia pada semester I tahun 2019 sudah mencapai 1,2 juta ton. Jumlah tersebut setara dengan 40 persen dari total kuota impor garam pada tahun ini, yakni sebanyak 2,7 juta ton. Cuma, kebutuhan garam dalam negeri ternyata mencapai 4,7 juta ton pada tahun 2019. Jumlah ini pun diperkirakan terus bertambah seiring adanya peningkatan permintaan industri dan masyarakat. Pada 2018 saja, industri mendominasi serapan garam petani hingga lebih dari 2 juta ton.
Direktur Operasional PT Garam Hartono mengklaim, perusahaannya juga melakukan penyerapan garam rakyat pada 2019. Namun, jumlahnya baru mencapai 4.000 ton, dengan harga Rp1,05 juta per ton. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah meski harganya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Pada 2018, PT Garam menyerap 120 ribu ton garam dengan harga Rp1,3 juta per ton. "Keterbatasan dana membuat perusahaannya menurunkan harga dan jumlah serapan garam rakyat," kata dia seperti dikutip dari Tirto.
Editor: Tokohkita
