Potensi Ekonomi Kelautan Bisa Serap 45 Juta Lapangan Kerja

Total potensi ekonomi dari 11 sektor tersebut diperkirakan mencapai US$ 1,338 triliun per tahun, lima kali lipat APBN 2019 atau 1,3 PDB Nasional saat ini.

TOKOHKITA. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang meliputi tiga perempat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), potensi ekonomi kelautan yang dimilki negara kita terbilang besar. Sayang, hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Demikian disampaikan Guru Besar Ekonomi Maritim IPB Rokhmin Dahuri pada Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Visi Negara Maritim Dalam Pembangunan Daerah” yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Hotel Manhattan, Jakarta, Rabu (17/7/2019). Menurut Rokhmin, ekonomi kelauan merupakan kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, serta kegiatan ekonomi di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

Dari definisi ini setidaknya terdapat 11 sektor ekonomi kelautan, yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumberdaya wilayah pulau kecil, coastal forestry (hutan mangrove), dan non-conventional resources. Adapun total potensi ekonomi dari 11 sektor tersebut diperkirakan mencapai US$ 1,338 triliun per tahun, lima kali lipat APBN 2019 atau 1,3 PDB Nasional saat ini. "Kalau potensi digarap bisa menciptakan 45 juta lapangan kerja atau 40% total angkatan kerja Indonesia,” katanya.

Rokhmin yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Maritim menyebutkan, saat ini utilisasinya masih sangat rendah bila melihat potensi ekonomi kelautan Indonesia yang begitu besar. Ambil contoh pada 2014, kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 22%. Padahal negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maldives, Norwegia dan Islandia, kontribusinya sudah mencapai lebih dari 30%.

Nah, dari 11 sektor ekonomi kelautan di Indonesia, yang nilai ekonominya paling besar adalah perikanan budidaya, sehingga seharusnya ini lebih diprioritaskan. Untuk perikanan budidaya ini, pengembangan komoditas unggulan mencakup perairan tawar, perairan payau (tambak), perairan laut dangkal, perairan laut lepas atau laut dalam (offshore aquaculture), dan akuarium serta media budidaya lainnya. "Komoditas unggulan budidaya laut misalnya yang bisa dikembangkan adalah ikan kerapu bebek, kerapu macan, kerapu sunu, kakap putih, bawal bintang, gobia, kerang hijau, gonggong, lobster, rumput laut, sargasum spp, dan ikan hias laut," beber Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia ini.

Di sisi lain, Rokhmin bilang, posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia juga sangat strategis dan menguntungkan. Gugusan Kepulauan Nusantara merupakan chock point armada kapal perang maupun kapal niaga, yang melintas dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia, dan sebaliknya. Namun posisi Indonesia di rantai supply chain global sejauh ini bukan sebagai yang memproduksi atau menjual barang, tetapi lebih banyak sebagai pembeli.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Rokhmin juga melihat kebijakan dan program yang dijalankan baru sebatas pada upaya mewujudkan keamanan dan kedaulatan. Padahal masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dan harus lebih dioptimalkan yaitu terkait pembangunan ekonomi serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Dengan begitu, tujuan pembangunan kelautan bisa tercapai.

“Kita harus bangun kawasan industri di sekitar pelabuhan. Buat apa tol laut di bangun kalau industri dan aktivitas ekonominya tidak disebar ke luar Jawa. Itu yang terjadi sekarang. Kapal kita kalau mengangkut dari Jakarta ke daerah Timur selalu penuh. Tetapi kalau dari Ambon atau Papua kosong melompong. Makanya Jokowi gencar membangun infrastruktur supaya ada interaktif faktor agar pengusaha mau berinvestasi di luar pulau Jawa,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong.

Editor: Tokohkita