FPI Telah Selesai dengan Persoalan Pancasila

FPI memang banyak mengkritisi Pemerintahan Jokowi, dan menjadi pendukung 02 dalam pemilu yang lalu, tetapi bukan berarti anti Pancasila.

TOKOHKITA. Front Pembela Islam (FPI) tidak ada masalah dengan Pancasila. Jangan seperti Orde Baru (Orba), Pancasila dijadikan alat untuk membungkam organisasi yang tidak sejalan dengan pemerintah. Demikian penyataan Farouk Abdullah Alwyni ketika berbincang bersama awak media di kawasan Gambir Jakarta Pusat, Selasa, (30/7/2019)

"Pernyataan Menteri Pertahanan (MenHan) di sejumlah media, saya rasa perlu dicermati karena mengingatkan kita kembali bagaimana dulu Orde Baru (ORBA) menggunakan Pancasila untuk membungkam pihak-pihak yang berbeda pandangan politik dengannya. Sepengetahuan saya FPI telah selesai dengan persoalan Pancasila." ujar Kepala Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP PKS ini.

"FPI memang banyak mengkritisi Pemerintahan Jokowi, dan menjadi pendukung 02 dalam pemilu yang lalu, tetapi bukan berarti anti Pancasila dan saya pikir pernyataan MenHan ini tidak sejalan dengan semangat untuk membangun demokrasi yg sehat," tutur Farouk.

Oleh sebab itu, sebaiknya kita jangan cepat mem "branding" pihak-pihak yang mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan pemerintahan yang ada sebagai anti-pancasila. "Pancasila sebagai dasar negara jangan sampai disalahgunakan kembali seperti yang kita lihat pada masa Orde Baru (ORBA)," sebutnya.

Farouk pernah berjumpa dengan Habib Riziek Shihab (HRS) (Imam Besar FPI) di Makkah sekitar bulan Maret 2019 yang lalu. Menurutnya, tidak ada hal yang berbeda dari sosok utama FPI tersebut dalam memandang Pancasila. "Saya tidak melihat beliau sebagai sosok yang anti Pancasila. Saya melihat beliau adalah sosok yang juga peduli untuk melihat Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Indonesia yang lebih adil, beradab, sejahtera, maju, dan barokah," tukasnya.

Jadi hendaklah semua elemen politik di tanah air tidak dengan mudah untuk menjadikan Pancasila sebagai alat politik semata untuk menyudutkan pihak-pihak yang berbeda. "Kita semua perlu bekerja lebih keras agar demokrasi kita kedepannya benar-benar bisa menjelma menjadi demokrasi substantif, demokrasi yang bisa membuat negara dengan segala instrumennya dapat bermanfaat untuk seluruh rakyat dan lebih toleran terhadap perbedaan pandangan politik,

"Dan bukan sekedar demokrasi asesoris, yang hanya sekedar Pemilu, tanpa perbaikan secara substantif dari tata kelola pemerintahan dan layanan publik, dan juga tidak toleran terhadap perbedaan pandangan politik." pungkas Farouk yang juga Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development (CISFED) ini.

Sebelumnya, Ormas Front Pembela Islam (FPI) belum mendapatkan perpanjangan izin dari pemerintah. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, meminta perkara perpanjangan izin FPI sebaiknya diserahkan kepada Presiden Jokowi. "Begini ya, itu kan (perpanjangan izin FPI) keputusan presiden. Apapun keputusan presiden kita harus loyal, begitu," kata Ryamizard usai ziarah di Makam Taman Pahlawan (TMP) Kusumanegara Yogyakarta, Selasa (30/7/2019) seperti dikutip Detik.

Ryamizard yakin Presiden Jokowi sudah memiliki pertimbangan tersendiri apakah akan memberikan perpanjangan izin kepada FPI atau tidak. Dia yakin langkah yang akan diambil Jokowi adalah keputusan terbaik bagi bangsa. Ryamizard mengamini pernyataan Jokowi yang menyebut FPI bisa saja dilarang bila tak sejalan dengan ideologi negara, yakni Pancasila. Katanya, "Siapapun yang tidak sejalan dengan Pancasila, nggak usah di sini (Indonesia)," tukasnya.

Editor: Tokohkita