Tokohkita News Media Monitoring 1 Agustus 2019
Tafsir Agama agar Peduli Lingkungan. Kantong Plastik Berbahan Singkong. Gubernur Lampung Ajak Perusahaan Ciptakan Energi Manfaatkan Sampah
REGULASI DAN KEBIJAKAN
Perpres Sawit Berkelanjutan akan Diteken Tahun Ini. Pemerintah akan menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang industri sawit berkelanjutan pada tahun ini. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sektor sawit yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menghadapi penolakan akibat isu lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan beleid tersebut rencananya bakal mewajibkan petani memiliki sertifikat ISPO. (Republika, 17) (Investor Daily, 7) (Bisnis Indonesia, 27)
Undang-Undang Konservasi Tak Memadai. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem kini tidak dapat mengimbangi ancaman kejahatan kehutanan. Aparat penegak hukum memerlukan payung hukum yang kuat untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kehutanan. (Kompas, 10)
Perlu Jeratan Berlapis untuk Pemasang Jerat. Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridhi Sani, mengatakan diperlukan jeratan pasal berlapis untuk para pelaku jerat agar menimbulkan efek jera. Para pemasang jerat dapat dikenakan pasal 21 ayat 2 huruf a, juncto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Beliau mengatakan penindakan hukum bukan satu-satunya cara. Penegakan hukum perlu dilakukan untuk melakukan efek jera. (antaranews.com, https://bit.ly/33228wX)
Ruang Terbuka Hijau, Surabaya Anggarkan Rp10 Miliar per tahun. Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan Rp10 miliar per tahun untuk perawatan dan perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sejalan dengan target mencapai 30% RTH publik dari total luas wilayah di Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, bahwa upaya perluasan RTH ini tidak hanya memenuhi Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, tetapi juga ingin mengurangi polusi dan suhu yang panas. (Bisnis Indonesia, 8)
Uji Emisi Kendaraan dengan Sanksi Hukum Mutlak Dilakukan Atasi Polusi. Pengamat lingkungan dari Jakarta Urban Coallition Ubaidillah mengatakan, uji emisi kendaraan mutlak dilakukan di wilayah DKI Jakarta untuk mengatasi permasalahan polusi udara. Ubaidillah menyebut hal tersebut semestinya menjadi kewajiban seperti tertera dalam mandat Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Menurutnya, sumber pencemaran udara dari aktivitas kawasan industri dan lalu lintas di luar Jakarta juga turut andil dalam membawa dampak polusi. Namun, dampak polusi di kawasan industri di dalam Jakarta juga tidak boleh diabaikan. (antaranews.com, https://bit.ly/335yVRC)
Anies Baswedan Semakin Tegas. Mengatasi polusi Ibu Kota yang sudah masuk predikat terburuk di dunia Anies Baswedan mengkaji perluasan pembatasan kendaraan berpelat nomor ganjil-genap. Memeperluas pemberlakuan ganjil-genap sebagai langkah darurat mengurangi pencemaran udara di Ibu Kota juga disarankan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta. (Media Indonesia, 8) (Kompas, 1)
Anies Minta Kendaraan Berat di Jalan Tol Lingkar Luar Dibatasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membatasi kedaraan berat di jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) untuk mengurangi aktivitas kendaraan berat yang dicurigai menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas udara di Ibukota. Nantinya kendaraan berat yang memasuki kawasan JORR tersebut akan dilakukan uji emisi. (Koran Tempo, 19)
Jonan Minta Industri Gas Lebih Efisien. Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan bahwa pertumbuhan industri gas sedang bergerak menuju arah yang lebih baik. Kendati begitu, hal ini perlu dibarengi dengan langkah efisiensi operasional. (Investor Daily, 9)
Kemhub Siapkan Beleid Pengujian Tipe Mobil Listrik. Meski Peraturan Presiden (Perpres) tentang mobil listrik belum terbit, Kementerian Perhubungan menyatakan tengah menyiapkan aturan turunan dari Perpres tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub mengatakan, Kemenhub akan membuat Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) mengenai Pengujian Mobil Listrik. (Kontan, 18)
ENERGI DAN PERTAMBANGAN
Sampah Bantargebang Diolah Jadi Energi Pengganti Batu Bara. Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan inovasi terbaru untuk mengolah sampah lama di Tempat Pegolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menjadi energi pengganti batu bara. Pemprov DKI menggandeng PT Holcim untuk melakukan observasi terhadap sampah lama di TPST Bantargebang dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). (Media Indonesia, 9)
Pengembangan PLTU Muara Karang. Sampai saat ini Unit Pembangkit (UP) Muara Karang masih dalam proses pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Blok III dengan kapasitas 500 MW. Hingga saat ini kebutuhan listrik di wilayah DKI Jakarta sebesar kurang lebih 5.500 MW. Dari jumlah itu, Pembangkit Muara Karang memasok 30?ri total kebutuhan listik DKI Jakarta. (Kontan, 13)
Pengembangan PLBC Kilang Cilacap Rampung. Setelah empat tahun proses pembangunan Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC), hari ini Pertamina menandatangani serah terima dari JGC, sebuah perusahaan bidang kontraktor EPC Internasional asal Jepang. (Investor Daily, 9)
PLTU Milik PLN dan Swasta Serap 48,47?tubara. Batubara masih menjadi bahan baku andalan bagi pembangkit listrik di Indonesia. Sepanjang semester pertama tahun ini, PT PLN dan produsen listrik swasta (IPP) telah menyerap 46,54 juta metrik ton batubara untuk kebutuhan PLTU. (Kontan, 14)
Pasokan Listrik, PLTU Terbesar di Indonesia Beroperasi 2021. PLTU Tanjung Jati B menargetkan pengoperasian unit 5 dan 6 berkapasitas 2x2.000 Mega Watt (MW) pada 2021. Dengan demikian, pembangkit yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah itu akan menjadi PLTU dengan daya terbesar di Indonesia. General Manager PLN Pembangkit Tanjung Jati B Komang Paramita mengungkapkan, PLTU Tanjung Jati B yang terletak di Jepara, Jawa Tengah, mengoperasikan Unit 1 dan 2 sebesar 2x661 MW pada 2006. Selanjutnya, pada 2011 PLN menjalankan Unit 3 dan 4 dengan daya serupa, sehingga total daya mencapai 2.664 MW. Saat ini, perusahaan sedang mengembangkan Unit 5 dan 6 berkapasitas 2x.1000 MW. (Bisnis Indonesia, 24)
Pembangkit Listrik, PLTSa Solo Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memacu realisasi proyek PLTSa di Solo dan Semarang. Bahkan, PLTSa Solo sudah siap beroperasi dan ditargetkan beroperasi komersial pada tahun ini. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng Peni Rahayu mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pengoperasian PLTSa Solo Segera berjalan. Selain untuk ketersedian listrik, fasilitas itu juga bermanfaat untuk pengelolaan sampah atau limbah. Di semarang, Jateng juga akan mengembangkan PLTSa Jatibarang Pengerjaan Konstruksi diharapkan dilakukan pada awal 2020. (Bisnis Indonesia, 9)
Proyeksi Produksi Nasional, Gas Bumi Unjuk Gigi. Pemerintah memproyeksikan bahwa produksi gas bumi di dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan bertambah signifikan seiring dengan penemuan cadangan baru dan pengoperasian blok minyak dan gas bumi. Disisi lain, pertumbuhan konsumsi gas di dalam negeri tidak secepat peningkatan produksi. Berdasarkan penghitungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), rerata pertumbuhan konsumsi gas di dalam negeri pada 2003-2017 sebesar 8%. Sementara itu, konsumsi gas di dalam negeri pada 2018 mencapai 59,4?ri total produksi. Saat ini, konsumsi gas di dalam negeri 3.774 miliar British termal unit per hari (BBTUD) dan ekspor 3.402 BBTUD. (Bisnis Indonesia,1)
ESDM Sudah Menetapkan Harga Gas untuk Batam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) memastikan telah menetapkan besaran harga gas untuk Kawasan Industri Batam. Meski besaran harga sudah disepakati, Direktur Utama PGAS enggan memerinci harga baru tersebut. Adapun harga gas di Kawasan Industri Batam sebelumnya tercatat sebesar US$ 7,22 per mmbtu. (Kontan, 14)
Minat Investasi Tambang Turun. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat investasi sektor pertambangan melorot pada kuartal II 2019. Pemicunya karena harga komoditas sedang turun. Realisasi investasi kuartal II-2019 paling kecil berasal dari sektor pertambangan. (Kontan, 2)
EKONOMI
Pemerintah Harus Ganti Jurus di Sawit. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono berharap pemerintah memiliki jurus baru dalam melawan diskriminasi komoditas kelapa sawit yang dilancarkan oleh Uni Eropa (UE) jika tidak ingin industri kelapa sawit di Indonesia terpuruk. Pemerintah didesak untuk menggunakan politik dagang dalam melawan diskriminasi Uni Eropa atas produk kelapa sawit Indonesia atau bahkan menempuh langkah litigasi dan retalisasi. (Media Indonesia, 13)
Kinerja Emiten Sawit Menurun. Kinerja keuangan sejumlah emiten sawit di semester I 2019 menurun dan mempengaruhi pergerakan saham perusahaan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono, mengatakan penurunan kinerja keuangan perusahaan disebabkan harga minyak sawit mentah (CPO) yang tidak kunjung membaik. Harga CPO tersebut menurun karena stok yang melimpah. (Koran Tempo, 22)
Turun, Defisit Migas 2019 Diprediksi Capai US$ 10 Miliar. Defisit neraca perdagangan migas pada Januari-Juni 2019 tembus US$ 4,7 miliar. Hingga akhir tahun ini, defisit diperkirakan mencapai US$ 10 miliar disbanding US$ 12,46 miliar pada 2018 atau turun sekitar 20%. Pemerintah terus berupaya mengurangi defisit migas, dengan cara menekan impor migas dan mencari sumber-sumber baru produksi migas. (Investor Daily, 1)
Ekonomi AS, Harga Minyak Masih Panas. Harga minyak mentah kembali menguat pada Rabu didukung oleh proyeksi penurunan yang lebih besar pada stok minyak AS, juga karena investor menanti pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Data Bloomberg menunjukkan, hingga pukul 20.00 WIB, harga minyak mentah West Texas Intermediate kontrak September menguat 0,53% atau 0,29 poin ke posisi US$58,34 per barel sedangkan harga minyak mentah Brent kontrak September menguat 0,62% atau 0,40 poin ke posisi US$65,03 per barel. (Bisnis Indonesia, 6)
KORPORASI
Pelindo Luncurkan Kapal Pembersih Sampah di Laut. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang meluncurkan Kapal Motor Telok Betong sebagai alat pembersih sampah di laut. Peluncuran kapal tersebut sekaligus untuk pencanangan program laut bersih oleh Pemprov Lampung. (Kompas, 15)
PLTMG Gasib Beroperasi PLN Bisa Hemat Rp 25 M. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang mengejar target kelistrikan di Provinsi Riau, khususnya untuk menekan biaya pokok produksi dan membidik 100% rasio desa berlistrik hingga akhir tahun ini. Demi mencapai target tersebut, PLN menggenjot pengoperasian infrastruktur kelistrikan, antara lain dengan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berkapasitas 25 Megawatt. (Kontan, 14)
PLN Siap Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jepang 7%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya bisa mencapai 7?lam empat tahun mendatang guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, PT PLN siap mendukung pencapaian target ini wdengan memperkuat sistem kelistrikan di Jawa Tengah. (Investor Daily, 9)
KARHUTLA
Pengendalian Karhutla Diintensifkan. Sebanyak enam daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan status siaga darurat. Status siaga tersebut ditetapkan sebagai upaya pencegahan agar karhutla tidak meluas. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Wisnu Widjaja, mengatakan 5.679 personel gabungan telah dikerahkan untuk enam provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Jambi. (Media Indonesia, 1) (Kompas, 11)
Karhutla Meluas, Kabut Asap Mulai Selimuti Beberapa Daerah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, Selasa (30/7/19) pagi mengatakan, jarak pandang di Pekanbaru, memburuk karena campuran asap dari kebakaran hutan gambut. Kalau normal, jarak pandang 8-10 kilometer, maka pukul 7.00 terpantau empat kilometer. Jarak pandang menurun juga terjadi di Kota Rengat, Dumai dan Pelalawan, mencapai lima kilometer. Riau, kembali terbanyak titik api yakni, 60 diikuti Jambi 30 dan Bangka Belitung 16 serta Sumatera Selatan dan Lampung delapan. Sedangkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ada enam, Kepulauan Riau tiga dan Bengkulu satu titik. Di Pelalawan, Riau, masih paling banyak terpantau ada 30 titik. Indragiri Hilir, 15, Rokan Hilir ada delapan, Indragiri Hulu dan Bengkalis, masing-masing dua titik. Sedangkan Kampar, Siak dan Kuansing, terpantau satu titik api. (mongabay.co.id, https://bit.ly/2GDKXZ9) (Koran Tempo, 7)
Bappenas Rancang Solusi Karhutla di Ibu Kota Baru. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan, masterplan atau rencana induk pemindahan ibu kota ke Kalimantan bakal disertai strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Masterplan itu akan memuat rencana aksi yang harus dilakukan para pemangku kepentingan terkait guna menanggulangi karhutla. (Republika, 9)
Penanganan Kesehatan Harus Maksimal di Daerah Karhutla, Sebut PDPI. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mengharapkan ppemerintah dapat memberikan penanganan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat di daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menjelaskan dilihat dari aspek kesehatan, yang pasti masyarakat akan terdampak asap karhutla karena berhubungan dengan organ paru-paru. Risiko besar mereka terkena penyakit insfeksi saluran pernafasan akut (ISPA), serangan asma hingga serangan paru kronik yang meningkat. Sementara itu, praktisi kanker paru-paru, dr. Sita L Andarini mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah penelitian terkait efek kebakaran hutan terhadap manusia. Risiko dampak kesehatan dapat mengakibatkan sesak nafas, infeksi paru, daya tahan paru turun berakibat penyakit asma hingga terjadinya infeksi paru. Komponen asap kebakaran hutan terdiri atas gas yakni CO, CO2, NOx, SOx, Ozone dan lainya, kemudian partikulat yakni PM10, PM2.5, ultrafine particles dan uap. (antaranews.com, https://bit.ly/2T0le1R)
NUSANTARA
Gubernur Lampung Ajak Perusahaan Ciptakan Energi Manfaatkan Sampah. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak pimpinan perusahaan, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta agar dapat berpartisipasi dalam menciptakan energi baru dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku. Gubernur menambahkan dengan adanya kapal tersebut diharapkan pengelolaan sampah di Pelabuhan Panjang dapat teratasi. Dia juga minta kepada kabupaten/kota untuk mencontoh langkah-langkah yang dilakukan oleh KSOP dan IPC agar sampah yang berasal dari hulu dapat teratasi. (antaranews.com, https://bit.ly/2yrQqh5)
Perang Sampah Plastik Berlanjut di Bali. Hari ini, Gerakan Indonesia Bersih digelar di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Kota Denpasar untuk menyosialisasikan program 1 Juta Tumbler. Gerakan ini dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dengan aksi ini Denpasar akan mencatatkan diri sebagai kota pertama yang menggelar gerakan yang dicanangkan Kementerian Kemaritiman, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (Media Indonesia, 11)
Wasted suspected from abroad found. Plastic and paper trash believd to have originated from abroad has been found near the Burangkeng landfill in Bekasi, West Java. The waste consisted mostly of food packages such as dried fruit packaging from New Zealand, snack packaging from Canada and seaweed snack packaging from South Korea. (The Jakarta Post, 6)
Mercury pollution level ‘alarming’. The presence of mercury in Indonesian’s air, land, and waters has risen to alarming levels, with environmentalists and experts urging the government to take action by capturing and storing the hazardous element. To strengthen the policies and accelerate the RAN, the environment and Forestry Ministry launched on Monday a joint project with local and foreign environment agencies. The three-year project will include guidelines and training to help the government and related stakeholders in handling mercury until 2022. (The Jakarta Post, 2)
Udara Jakarta pagi ini tidak sehat untuk kelompok sensitif. Kualitas udara Ibu Kota DKI Jakarta pada Minggu pagi pukul 07.00 WIB mulai membaik dibandingkan pukul 04.00 WIB dini hari, yaitu menurun dari angka 152 kategori tidak sehat dengan parameter PM2.5 konsentrasi 56,7 ug/m3 b, turun menjadi 135 atau masih termasuk pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif dengan parameter PM2.5 konsentrasi 49,4 ug/m3 berdasarkan US Air Quality Index (AQI) atau indeks kualitas udara. Berdasarkan laman resmi AirVisual, kualitas udara di wilayah Mangga Dua Selatan, tercatat paling buruk pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif di antara wilayah lain di DKI Jakarta, yaitu pada angka 142 dengan konsentrasi parameter PM2.5 sebesar 52,1 ug/m3. (antaranews.com, https://bit.ly/2YDr2n2)
Penanganan Tumpahan Minyak Mentah. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java menyediakan peralatan logistik untuk percepatan penanganan tumpahan minyak mentah milik Pertamina di pesisir pantai Karawang seperti baju Tyvex, masker, karung, trash bag, sekop, sepatu bot, sarung tangan karet, sendok semen, terpal dan penampungan air. (Kontan, 14)
Tumpahan Minyak Sampai di Kepulauan Seribu. Tumpahan minyak mentah akibat peristiwa kebocoran minyak mentah milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) sudah sampai hingga Kepulauan Seribu. Bentuk ceceran minyak tersebut berupa gumpalan hitam menyerupai aspal. (Republika, 4)
Pemkot Telusuri Asal Batubara Pencemar Pantai Balikpapan. Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyebutkan dirinya telah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menelusuri asal batubara yang ditemukan mencemari pantai-pantai selatan dan timur Balikpapan. Pekan lalu Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah mengumpulkan bongkahan-bongkahan batubara di pesisir pantai Balikpapan. Mereka mendapatkan hingga 6 ton batubara, atau penuh satu bak truk. Sebelumnya, para nelayan Balikpapan sudah pernah memprotes kegiatan bongkar-muat batubara di tengah laut, yang biasa berlangsung di jarak sekitar 7 mil dari pantai. Kegiatan itu, jelas para nelayan, membuat tangkapan ikan mereka menurun drastis, dan berganti dengan batubara. (antaranews.com, https://bit.ly/2yq7ioo)
Kementerian LHK Dukung Rehabilitasi Danau Toba. KLHK mendukung upaya rehabilitasi Danau Toba sebagai destinasi wisata. Dukungan tersebut secara simbolis dilakukan dengan penanaman macadamia yang diwakilkan oleh Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan. Kepala Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba Wilmar Simanjorang berharap dengan penanaman pohon macadamia berimbas pada kebangkitan pariwisata di sekitar Danau Toba sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yakni target 2 juta pengunjung pada tahun 2019. (Media Indonesia, 5)
Konservasi Tutupan Hutan, Transfer Fiskal Ekologis Bisa Jadi Solusi. Lembaga riset Independen World Resources Institute (WRI) Indonesia menilai skema transfer fiskal ekologs dapat mendorong pemerintah daerah yang memiliki kawasan hutan menjaga tutupan lahan hutannya. Sony Mumbunan, Ekonom Senior WRI Indonesia mengatakan, Indikator tutupan lahan hutan dapat dijadikan salah satu acuan dalam menyalurkan alokasi dana APBN melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Caranya dengan mempertimbangkan indicator luasan tutupan lahan hutan menjadi bagian indicator luasan tutupan lahan hutan menjadi bagian dari indicator luas wilayah pada kategori kebutuhan fiskal daerah atau sederhananya transfer fiskal. (Bisnis Indonesia, 27)
Pemprov Kalsel Berupaya Selamatkan Pohon Langka Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya menyelamatkan pohon langka endemik Kalimantan dengan membangun Miniatur Hutan Hujan Tropika seluas 90 hektare. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor di Banjarbaru ,Rabu mengatakan, melalui Miniatur Hutan Hujan Tropika (MH2T) akan diperlihatkan tentang kekayaan hutan Kalimantan seutuhnya. Menurut Gubernur, melalui program Revolusi Hijau, dia berharap, kerusakan kondisi lingkungan Kalsel akan terus bisa diperbaiki. (antaranews.com, https://bit.ly/2OGrNbc)
Ini Dampak Rencana Penutupan Pulau Komodo Bagi Warga dan Wisatawan. Rencana penutupan Pulau Komodo dalam kawasan Taman Nasional (TN) Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) makin menjadi polemik. Wacana penutupan sendiri digulirkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat sejak awal 2019. Karena kesimpangsiuran informasi penutupan itu, warga Pulau Komodo menggelar aksi demo di Kantor Bupati Manggarai Barat, Kantor DPRD, dan Kantor Balai TN Komodo, pada Rabu (17/7/2019). Seiring wacana penutupan, beredar kabar warga penghuni Pulau Komodo juga akan direlokasi keluar. Menanggapi hal tersebut, Josef mengatakan Pemprov NTT sedang mempertimbangkan keberadaan warga tersebut. Ada tiga alternatif, lanjutnya, yaitu warga harus direlokasi keluar Pulau Komodo. Alternatif kedua, membuat batas antara hunian manusia dan komodo dengan tembok atau pohon. Opsi ketiga, apakah dibiarkan seperti sekarang. (mongabay.co.id, https://bit.ly/3308YmA)
Kantong Plastik Berbahan Singkong. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sukses membuat plastik dari bahan singkong dan sawit, yang disebut bioplastic. Penelitian ini dilakukan sejak 2015 hingga 2018. Singkong atau ketela pohon merupakan pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Singkong dipilih menjadi obyek penelitian lantaran di Indonesia jumlahnya melimpah. (Koran Tempo, 12)
Tafsir Agama agar Peduli Lingkungan. Pengembangan tafsir nilai agama yang peduli kepada pelestarian lingkungan semakin diperlukan seiring tingginya intensitas krisis lingkungan. Di Indonesia relasi agama dengan menjaga lingkungan masih jarang. Padahal di dunia internasional sudah dilakukan sejak 1980-an. (Kompas, 10)
Warga Bantul Tuntut Kompensasi Bau Limbah. Warga di tiga RT di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kabupaten Bantul, Di Yogyakarta menutup akses masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Terpad (TPST) Piyungan. Mereka menuntut kompensasi karena selama ini terdampak bau sampah yang menyengat dan pencemaran lingkungan. (Media Indonesia, 11)
50 Tambang Ilegal belum Ditindak. Sekitar 50 titik lokasi aktivitas pertambangan batu bara illegal di Kalimantan Selatan hingga kini belum tersentuh hukum. Menteri LHK menyatakan bahwa perusahaan berkewajiban secepat mungkin melakukan pemulihan kerusakan lingkungan pascatambang, terutama permasalahan lubang tambang, masalah sosial, dan lingkungan. (Media Indonesia, 10)
Jerat Satwa Ancam Populasi Harimau Sumatra. Tidak hanya fragmentasi habitat dan perburuan, jerat satwa yang ada di hutan juga mengancam keberadaan populasi harimau Sumatra (panthera tigris sumatrae). Keberadaan jerat mengakibatkan harimau terluka bahkan berujung amputasi kaki, bahkan tewas. Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir KLHK berhasil menyita 3.285 jerat satwa di hutan habitat harimau Sumatra. (Media Indonesia, 16)
Jikalahari minta Pemrov Riau selamatkan habitat harimau Sumatera. Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) meminta pemerintah daerah itu agar segera mengembalikan ruang hidup habitat Harimau Sumatera dengan cara mencabut izin korporasi sawit, tambang dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang selama ini penyebab punahnya satwa langka itu. Berdasarkan temuan Jikalahari, katanya lagi, konflik harimau dan manusia justru terjadi di tengah areal korporasi di landscape Kerumutan. (antaranews.com, https://bit.ly/2LT1Ym9)
Lagi-lagi Jerat Pemburu! Dua Gajah Sumatera Kembali Terluka. Jerat tali nilon pemburu, lagi-lagi melukai dua gajah sumatera liar di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Sebelumnya, 18 Juni 2019, anak gajah satu tahun bernama Salma, kaki kiri depannya nyaris putus akibat kasus serupa. Sebelum diobati, tim harus membuka jerat yang sudah menembus daging kaki gajah betina yang masih menyusui anak itu. Kakinya bengkak. (mongabay.co.id, https://bit.ly/2MwbuLA)
Berharap Lebih pada Survei Yaki, Monyet Endemik Sulut yang Populasinya Terus Menurun. Sejumlah lembaga memulai survei populasi yaki (Macaca nigra) di Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara pertengahan Juli ini. Survei tersebut diharapkan dapat melengkapi data populasi yaki, yang menurut sejumlah laporan riset terus mengalami penurunan. Stephan Lentey, Field Station Manager MNP mengatakan, survei itu bertujuan untuk melengkapi data populasi yaki di hutan Tangkoko bagian selatan. Sebelumnya, MNP telah merampungkan survei populasi di bagian utara hutan Tangkoko. (mongabay.co.id, https://bit.ly/2YvBGIx)
Anggapan Harimau Musuh Manusia Harus Diubah
Anggapan bahwa harimau adalah musuh manusia sehingga boleh dimusnahkan harus diubah. Hal itu diungkapkan Staf Komunikasi dan Pelaporan Tiger Project pada Manajemen Unit Sumatera Tiger UNDP Hizbullah Arief. Masyarakat menganggap harimau itu menjadi ancaman. Pola pikir seperti ini yang harus kita ubah melalui pemahaman bahwa keberadaan harimau di hutan mempunyai manfaat menjaga kelestarian ekosistem. Arief menjelaskan, populasi harimau sumatera terus terancam oleh berbagai macam faktor, antara lain deforestasi, alih guna lahan, perburuan liar, dan konflik dengan manusia. Tercatat ada 1.065 kasus konflik antara manusia dan harimau di pulau Sumatra dari tahun 2001 hingga 2016. (www.republika.co.id)
Editor: Tokohkita
