Tokohkita News Media Monitoring 14 Agustus 2019

Pengembangan Mobil Listrik Hadapi Banyak Tantangan, Wapres: Pengembangan Panas Bumi Lambat, Peforma Korporasi Perkebunan, Emiten Sawit Tertekan Harga.

REGULASI DAN KEBIJAKAN
Pengembangan Mobil Listrik Hadapi Banyak Tantangan. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pengembangan Mobil Listrik. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai, Perpres itu memberikan petunjuk atau arahan yang jelas tentang pengembangan mobil listrik di Indonesia. (Investor Daily, 8)

Eropa Resmi Mengadang Ekspor Biodiesel Indonesia. Uni Eropa benar-benar merealisasikan keinginannya, yakni mengutip bea masuk anti subsidi (BMAS) atau ekspor biodiesel Indonesia mulai hari ini, Rabu, 14 Agustus. Sesuai Regulasi Komisi Uni Eropa Nomor 2019/1344 tertanggal 12 Agustus 2019 dan dipublikasikan 13 Agustus, kebijakan beaa masuk berlaku efektif sehari kemudian atau 14 Agustus. (Kontan, 1) (Investor Daily, 8) (The Jakarta Post, 2) (Bisnis Indonesia, 4)

Produk Olahan Kakao, Pemerintah Dorong Penghiliran Cokelat. Pemerintah mendorong pengembangan industri hilir untuk memacu kembali penjualan produk olahan kakao di Indonesia yang belakangan ini melambat di saat pasar produk real cokelat di saat pasar produk real cokelat yang belum kuat. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengatakan, konsumsi produk olahan kakao Indonesia mengalami kenaikan, tetapi tidak terlalu besar. Saat ini konsumsi kakao Indonesia masih dibawah 0,45 kg per kapita per tahun. (Bisnis Indonesia, 21)

Emissions test app launched to boost control over air pollution. The Jakarta administration launched an emission test mobile application on Tuesday, in an attempt to control air pollution and improve conditions. The application, named e-Uji Emisi, works by providing officers and vehicle owners with the database of all motorized vehicle emission test results. It goes hand-in-hand with the city’s emissions test program, that allows motorists to carry out emissions test at pop-up services. (The Jakarta Post, 6)

ENERGI DAN PERTAMBANGAN
EBT Butuh Terobosan. Pemerintah diminta memberikan dukungan terhadap investasi energi baru dan terbarukan (EBT). Tanpa adanya kebijakan yang progresif, target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025 sulit terwujud. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) mengatakan, pihaknya berkomitmen mendorong pemanfaatan energi panas bumi dalam sektor kelistrikan. Namun pemerintah, diharapkan bisa membuat terobosan dan percepatan untuk investasi di bidang panas bumi. (Republika, 8)

Wapres: Pengembangan Panas Bumi Lambat. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pengembangan panas bumi nasional berjalan lambat. Pasalnya, hingga kini, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1.948,5 megawatt (MW) dari target 7.200 MW pada 2025. Untuk itu, Wakil Presiden meminta ada kajian penyebab lambatnya pengembangan panas bumi ini. (Investor Daily, 9) (Kontan, 14)  (Kompas, 14) (Media Indonesia, 13) (Bisnis Indonesia, 24)

Industri Batubara Dalam Ketidakpastian. Blackout menjadi topik yang sangat menarik dan menjadi pusat perhatian beberapa waktu terakhir. Listrik tiba-tiba padam dan menimbulkan berbagai efek yang sangat merugikan. Disisi lain, hampir seluruh pembangkit listrik di Indonesia bersumber pada energi batubara sebagai bahan baku utama pembangkit. Bauran energi PLN saat ini masih di atas 60% didominasi batubara yang merupakan energi termurah saat ini. Namun, pada 2025 akan turun menjadi 54,4% sesuai rencana RUPTL PT PLN. Saat ini batubara tidak hanya menjadi sumber energi utama bangsa. Ia juga menjadi penopang ekonomi nasional dengan devisa dari hasil ekspor dan juga berbagai pemasukan lainnya. (Bisnis Indonesia, 2)
 
EKONOMI
Peforma Korporasi Perkebunan, Emiten Sawit Tertekan Harga. Kendati volume produksi dan ekspor minyak kelapa sawit sepanjang semester I/2019 masih bertumbuh, kinerja hampir seluruh emiten perkebunan selama periode itu memerah akibat tertekan harga komoditas. Disisi lain, menurut data Bloomberg, rerata harga CPO sepanjang semester I/2019 sebesar US$487,56 per ton atau turun 15,82% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat US$579,21 per ton. Padahal, selama periode yang sama. Kinerja produksi dan ekspor CPO serta produk turunannya mengalami peningkatan. (Bisnis Indonesia, 1)

KORPORASI
PGE Gandeng Pemda Aceh Kembangkan Blok Seulawah. PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) bersama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), badan usaha milik Pemerintah Daerah Nangroe Aceh Darussalam, tengah mengerjakan wilayah kerja panas bumi (WKP) Seulawah. Blok panas bumi ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2024. (Investor Daily,9) (Media Indonesia, 13) (Bisnis Indonesia, 24)

JK: Birokrasi Listrik Perlu Dipangkas. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakn, pemerintah akan menyederhanakan proses birokrasi dalam sektor kelistrikan. Penyederhanaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum. Ini berkaca dari kasus demi kasus yang menimpa PLN Persero. JK mengungkapkan, kelistrikan menjadi sektor yang sedang ditakutkan banyak pihak. Ini setelah adanya penetapan tersangka mantan direktur utama PLN. (Republika, 1)

Pertamina Pasang Static Oil Boom Hingga Dua Kali Lipat. PT Pertamina melalui PHE ONWJ meningkatkan jumlah static oil boom hingga dua kali lipat. Upaya tersebut untuk mengatasi tumpahan minyak atau oil spill di Lapangan YYA-1 Blok ONWJ. (Kontan, 14)

Pijar Emiten Batubara Meredup. Industri batubara tak lagi membara seperti tahun lalu. Kabar terbaru berasal dari kinerja tengah tahunan PT Indo Tambangraya Megah (ITMG) yang terbit awal pekan ini. Pendapatan perusahaan ini masih naik 10% secara tahunan, namun laba bersih turun 31%. (Kontan, 4)
 
KARHUTLA
Pemkab Siak Sebut Perusahaan Tidak Mungkin Bakar Lahan Sendiri. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Siak,Provinsi Riau, mengatakan, tidak mungkin perusahaan membakar lahan sendiri karena di dalamnya sudah ada investasi. Terkait peran perusahaan dalam penanganan kebakaran hutan, Menurutnya pihaknya sangat tegas. Jika itu di lahan perusahaan akan ditekan untuk memadamkannya. (antaranews.com, https://bit.ly/2yXGVGG)

Forkompimda Rekomendasi Pencabutan Status Darurat Karhutla Aceh Barat. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) terdiri dari Kodim 0105, Polres Aceh Barat, pemerintah daerah, BPBD, BMKG, serta pihak terkait lainnya merekomendasikan pencabutan status siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hytan dan lahan (karhutla) di daerah itu. Komandan Kodim 0105 Aceh Barat mengatakan, keputusan bersama tersebut lahir karena berdasarkan hasil rapat evaluasi penanganan siaga darurat kabut asap yang berlangsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat pada Selasa (13/8) sore bersama sejumlah instansi terkait, tidak ada lagi muncul api yang mengindikasikan terjadi lagi karhutla di daerah itu. (antaranews.com, https://bit.ly/2TvFCbj)

Kepala BNPB: Polri Harus Tegas. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri LHK, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau pada Senin (12/8). Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB meminta kepolisian tegas menindak pelaku karhutla. Kepala BNPB mengatakan, karhutla yang terjadi penyebabnya 99 persen ulah manusia. (Republika, 9) (Kompas, 1&11)

55 Perusahaan Diperingatkan Soal Kebakaran Lahan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan lembaganya memberi peringatan kepada 55 perusahaan di seluruh Indonesia terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Peringatan terakhir diberikan kepada sebelas perusahaan di Riau, perseroan ini diberi peringatan karena di area konsesi mereka ditemukan titik api. (Koran Tempo, 6) (Bisnis Indonesai, 27)

Jumlah Titik Api Mulai Menurun. Polro menyebutkan jumlah titik panas api terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menurun. Kemarin, jumlah titik api di enam wilayah sebanyak 856 atau berkurang cukup drastic jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya yang mencapai 1.460 titik. Enam wilayah di Tanah Air yang menjadi perhatian karena kasus karhutla tersebut ialah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatra Selatan. (Media Indonesia, 2)

NUSANTARA
Bank Sampah Budi Luhur Hasilkan Beragam Kreasi Kerajinan Tangan. Sejak 2012, Universitas Budi Luhur mendirikan bank sampah. Mereka kemudian mendaur ulang sampah-sampah itu jadi beragam produk dari tas, kotak tisu, sampai tikar. Bank Sampah UBL bikin tikar dari sampah dengan ukuran fenomenal, 100 meter lebih. Bank Sampah UBL juga mengajak masyarakat sekitar, mengumpulkan sampah dan ‘menyulapnya’ jadi beragam produk menarik. Tujuannya, masalah sampah rumah tangga teratasi, sekaligus mereka mendapatkan penghasilan tambahan. (Mongabay.co.id https://bit.ly/2YMIAhr)

KLHK Luncurkan Desain Lanskap Mitigasi Pencemaran Timbal. Pusat Litbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan dari Badan Litbang dan Inovasi KLHK meluncurkan desain lanskap mitigasi pencemaran timbal di kawasan industri. Desain lanskap tersebut diterapkan dengan menanam pohon jenis mahoni, flamboyan, pinus. Kepala P3KLL menyatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan monitoring efektivitas tanaman dalam mitigasi dampak pencemaran timbal di udara di sekitar kawasan industri. (antaranews.com, https://bit.ly/2PaLnNp)

Soal Tumpahan Minyak Pertamina di Karawang, Berikut Masukan Pakar Hukum Pertambangan. Sejak 12 Juli 2019, sumur minyak Pertamina di Karawang, bocor hingga minyak tumpak mencemari lingkungan sekitar. Pakar Hukum Pertambangan dan Sumber Daya Alam, mengatakan, dari segi hukum, ada tiga tanggung jawab Pertamina. Pertama, tanggung jawab penanggulangan. Kedua, tanggung jawab pemulihan pencemaran dan kerusakan. Ketiga, tanggungjawab hukum. Kasus kasus tumpahan minyak Pertamina, bukan kali pertama. Pertamina harus evaluasi besar-besaran seluruh pipa mereka. Semua pipa berpotensi bocor, dan sebagian besar berada di laut. Pertamina, harus mengecek berkala dan perawatan konsisten serta terus menerus. (Mongabay.co.id https://bit.ly/33zouGb)

DPRD di Jabar belum Peduli Lingkungan. Anggota DPRD periode 2019-2024 tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat dinilai kurang memiliki perhatian terhadap lingkungan. Padahal, kondisi alam di tatar Parahyangan itu sudah mengkhawatirkan akibat pembangunan yang tidak terkontrol. Menurut anggota Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar Dadan Ramdan, karena komposisi dewan saat ini kurang memiliki perhatian terhadap lingkungan, mereka belum memberi angina segar, terutama terhadap perbaikannya. (Media Indonesia, 11)

Pemanfaatan Lahan, Jabar Kembangkan Agroforestry. Dinas Kehutanan Jabar tengah menggodok rencana pola agroforestry pada sejumlah lahan kritis di Jabar yang akan di eksekusi pada 2020. Kadishut Jabar Epi Kustiawan mengatakan, penerapan pola ini agar menghasilkan benefit bagi masyarakat sekitar hutan. Terlebih potensi lahan kritis di Jabar saat ini ada sekitar 700.000 hektare berdasarkan catatan KLHK 2018. (Bisnis Indonesia, 9)

Dampak Polusi, Paru-paru Menua Lebih Awal. Polusi udara menyebabkan paru-paru menua lebih dini. Demikian salah satu temuan peneliti dari sekolah Ilmu Kesehatan dan Lingkungan Kependudukan di Inggris, seperti dilansir dan King’s College. Tim peneliti mempelajari data Biobank Inggris pada lebih dari 300 ribu orang berusia 40-69 tahun dan menguji fungsi paru-paru mereka. Dari hasil penelitian, pada warga Inggris, peneliti menemukan penuaan paru-paru empat tahun lebih cepat secara rata-rata selama masa hidupnya akibat polusi. (Media Indonesia, 15)

Meniti Mimpi Panjang Listrik Negara Datang. Tahun ini genap 34 tahun warga Dusun Cisoka, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tanpa listrik negara. Gelap jadi kawan meski tetap berharap terang itu lekas datang. (Kompas, 1&11)

DKI Perbanyak Bus Listrik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk mengembangkan kendaraan berbasis listrik. Komitmen itu disampaikan langsung langsung oleh Gubernur DKI Jakarta saat menemui Presiden Joko Widodo, Selasa (13/8). (Republika, 8)

Lanal Banten Lakukan Transplantasi Terumbu Karang. Guna menjaga kelestarian biota laut dan ekosistem, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banten, Selasa (13/08), melakukan penanaman transplantasi terumbu karang di sekitar perairan Pulau Sangiang Kabupaten Serang, Banten. Upaya itu melibatkan seluruh unsur, baik dari TNI, Kepolisian, komunitas dan masyarakat. (antaranews.com, https://bit.ly/2OVSAAB)

Evakuasi Gajah. Gajah Sumatera binaan Tim Flying Squad di hutan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, kemarin. Kebakaran hutan dan lahan yang meluas sempat membuat gajah stress sehingga terpaksa dipindahkan lebih jauh ke dalam hutan. (Koran Tempo, 6)

PERUBAHAN IKLIM
How media around the world frame climate change news. Climate change is a problem facing countries around the world, but media coverage of the topic differs from one nation to the next. A new study from the University of Kansas shows the way media frame climate change coverage can be predicted by several national factors, yet none tend to frame it as an immediate problem requiring national policies to address the issue. While richer countries tend to frame climate change coverage as a political issue, poorer countries more often frame it as an international issue that the world at large needs to address. (sciencedaily.com, http://bit.ly/31B0DnV)

CEROBONG PLTU DIDUGA SUMBANG POLUSI UDARA JAKARTA

Temuan awal tim peneliti ITB mendapati senyawa organik dalam kandungan debu halus (berukuran 2,5 ppm) di antara polusi udara Jakarta. Membaginya ke dalam empat fraksi, bagian terbesar memang diidentifikasi dari debu jalanan sebesar 14 persen. Tapi yang mengejutkan kedua terbesar, yakni sampai 8 persen, identik dengan senyawa yang dihasilkan dari pembakaran batu bara di PLTU. Penelitian terpisah yang dilakukan Greenpeace Indonesia menguatkan indikasi debu pembakaran batu bara bertamu di udara Jakarta. Greenpeace melakukannya lewat pemodelan perangkat lunak (software) Calmet Calpuff. Pemodelan itu memperhitungkan baku mutu emisi 12 PLTU dalam radius 100 kilometer di luar Jakarta—didapat dari dokumen Amdal setiap PLTU tersebut—dan kondisi klimatologis di sekitarnya. (tempo.co)

Editor: Tokohkita