Persoalannya Lebih Rumit Depok daripada Singapura

Saat ini pemerintah ingin mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Indeks pembangunan manusia yang tertinggal juga harus terus diperbaiki.

TOKOHKITA. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bicara tentang indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura. Namun, Moeldoko menyatakan masalah yang ada di RI tak bisa disamakan karena persoalan di Depok lebih sulit daripada Singapura.

"Indeks pembangunan manusia kita masih jauh tertinggal. Kita ranking 36 dari 114 negara. Itu Korea yang negara kecil dia ranking 14, Singapura ranking 2. Tapi kita juga nggak bisa sama kan sih sama Singapura. Persoalannya lebih rumit Depok daripada Singapura. Jadi kita nggak bisa menyamakan," kata Moeldoko di Kementerian PPN/Bappenas, Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Dia mengatakan saat ini pemerintah ingin mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Indeks pembangunan manusia yang tertinggal juga harus terus diperbaiki. "Kita menuju kepada SDM unggul maka indeks-indeks ini harus selalu kita persempit," ujarnya seperti dikutip dari detikom.

Moeldoko lalu bicara sejumlah langkah dalam rangka menuju SDM unggul dan Indonesia maju. Antara lain perbaikan kesehatan, program keluarga harapan, hingga bantuan pangan.

"Pemerintah telah banyak melakukan terobosan. Kita lihat perbaikan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat mencapai 96,5 juta pada tahun 2019. Program keluarga harapan, PKH, mencapai 10 juta pada 2019. Program bantuan pangan mencapai 15,5 juta. Program beras sejahtera 12.430 keluarga. Kartu sembako murah ditargetkan 15,5 juta sesuai dengan janjinya Presiden. Ini semuanya untuk apa? Untuk meningkatkan gizi, untuk meningkatkan kesehatan kita. Karena kalau kita bicara IPM, indeks pembangunan manusia kita berbicara kesehatan, kita berbicara pendidikan, kita bicara lapangan pekerjaan atau ekonomi," ujar Moeldoko.

Dia juga bicara tentang perbaikan kualitas pendidikan lewat Kartu Indonesia Pintar yang disebutnya mencapai 20,3 juta penerima manfaat. Ada juga program Bidikmisi yang disebutnya mencapai 300 ribu orang.

"Perbaikan kualitas pendidikan. Kartu Indonesia Pintar mencapai 20,3 juta. Program Bidikmisi kita mencapai 300.000 anak. Tahun 2019 Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 66 triliun untuk LPDP. Tahun 2020 ditargetkan 400.000 penerima kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Ini pada saat rapat ditanya Menteri Keuangan, 'berapa Menteri Keuangan? 400.000'. (Kata) Presiden 'Saya ingin berlipat-lipat, lebih kan dari 400.000 akan lebih banyak lagi anak-anak kita ini kuliah yang dibiayai oleh negara'," ujar Moeldoko.

"Akan ditargetkan dua juta kartu prakerja untuk anak-anak kita yang usia 19-24 anak-anak kita ini yang perlu mendapatkan lapangan pekerjaan 2,7 sampai dengan 3 juta. Ini akan ditangani sungguh-sungguh oleh pemerintah mulai 1 Januari akan bisa terselesaikan," lanjutnya.

Menurut Moeldoko, ada empat modal yang dibutuhkan dalam peningkatan IPM, mulai dari modal emosional, intelektual, sosal hingga spiritual, bahkan ada tambahan lain, yaitu modal psikologis. "Jadi kalau kita bicara ini lah kira-kira human capital yang harus disiapkan oleh pemerintah. Ini orang-orang, aktor-aktor yang ada di pendidikan itu harus berorientasi kepada ini. Bagaimana membangun human capital ya, ini kira-kira isinya," jelasnya.

Editor: Tokohkita