Visi Indonesia Maju Fokus di SDM, Nelayan dan Pelaut Pun Harus Diperhatikan

Dengan keyakinan terhadap visi menjadi negara maju lewat pembangunan SDM tersebut, Teddy berharap pemerintah juga tidak mengabaikan SDM di sektor kelautan dan perikanan.

TOKOHKITA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang APBN tahun 2020 beserta Nota Keuangan pada rapat paripurna DPR RI. Pada pidatonya, Presiden mengungkapkan tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu: Pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Keempat, 9 penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global. 

Adapun dalam RAPBN tahun 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5?ri PDB. Belanja negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun. Dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, Presiden berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal.

Jokowi juga menekankan, kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi

Atas pidato presiden tersebut, Juru Bicara Komunitas Pelaut Senior dan Ketua Barisan Laut Rokhmatan Lilalamin (Bala Rokhmin) Teddy Syamsuri mengapresiasi upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia, karena persaingan semakin ketat, tidak hanya sesama warga negara tapi harus bersaing dengan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri.

Dengan keyakinan terhadap visi menjadi negara maju lewat pembangunan SDM tersebut, Teddy berharap pemerintah juga tidak mengabaikan SDM di sektor kelautan dan perikanan. " Jadi harus bisa mengangkat nasib kaum nelayan serta tenaga kerja berprofesi pelaut. Kedua elemen bangsa ini mencari nafkah atau bekerjanya di laut, bukan di darat," katanya di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Menurut Teddy, yang satu yakni kaum nelayan dimana sumber hidupnya dari penangkapan ikan di laut. Yang satu lagi, yani profesi pelaut, pengangkut barang dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya. "Masing-masing punya potensi jika dikaitkan dengan pembangunan kelautan dan perikanan," sebut Ketua Umum Lintasan '66 ini.

Teddy bilang, alokasi untuk pengembangan SDM dalam RAPBN 2020 terbilang besar. Sebab itu, kaum nelayan dan profesi pelaut tentu menyambut baik kebijakan memperbaiki kualitas SDM tersebut. "Semoga saja bisa menyentuh pada perbaikan kualitas kaum nelayan dan tenaga kerja pelaut," harapnya.

Meski demikian, Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi Wiayah DKI Jakarta ini menilai, upaya memperbaiki kualitas SDM untuk menjadi nelayan unggul dan juga pelaut unggul, tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Pasalnya, balai pendidikan dan pelatihan (diklat) atau balai latihan kerja (BLK) sangat memerlukan sarana dan prasarana pendukungnya, begitu juga para pendidik atau instrukturnya memang punya keahlian mengajar untuk nelayan dan pelaut.

"Sekarang ini nasib kaum nelayan justru sangat lemah karena dihadapkan oleh banyak peraturan atau kebijakan yang sifatnya larangan tanpa ada solusi komprehensif," keluh Teddy.

Setali tiga uang. Nasib tenaga kerja pelaut juga tak kalah memprihatinkan akibat upah yang mereka peroleh tidak layak. Padahal, sejak pertama kali mereka bekerja sudah berstatus sebagai tenaga profesional karena sebelumnya telah menempuh pendidikan secara formal. Bahkan secara mandiri, dengan biaya sendiri mereka berupaya mengantongi sertifikat profesi pelaut seseuai ketentuan International Maritime Organization (IMO).

Apalagi dengan kehadiran UU No 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Ketenagakerjaan Maritim atau Maritime Labour Convention (MLC) tahun 2006, nyata-nyata para pelaut profesional ini dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya patut  menjadi perhatian pemerintah.

"Namun pada realitanya soal upah minimum regional (UMR) saja masih sulit distandarisasi. Akibatnya, nasib pelaut sebagai awak kapal niaga nasional sebagian besar masih ada yang menerima gaji dibawah stadar UMR. Terus bagaimana cara pemerintah memperbaiki kualitas SDM pelaut jika kondisinya begitu rupa memprihatinkan?" tanya Teddy.

Teddy menambahkan, dalam akhir pidato Presiden Jokowi mengajak kita semua untuk menggerakkan seluruh sumber daya ekonomi Indonesia untuk mewujudkan lompatan kemajuan. Kita diminta tunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekaligus memberikan rasa keadilan. Bahkan Presiden Jokowi mengajak kita wujudkan ekonomi Indonesia yang menghadirkan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali bagi kaum nelayan dan tenaga kerja pelaut.

Jika demikian ajakan Presiden Jokowi dalam konteks menjalankan visi Indonesia Maju, Bala Rokhmin dan Komunitas Pelaut Senior, sangat berharap nasib kaum nelayan dan tenaga kerja pelaut, bisa terangkat dengan cara yang benar, tepat, berkeadilan, dan pada proporsinya dalam kebijakan pemerintah memperbaiki kualitas SDM. "Sebab outputnya, baik nelayan maupun pelaut harus ikut hidup sejahtera. Itu saja," tukas Teddy.

Editor: Tokohkita