Pembatasan Internet di Wilayah Potensi Konflik

Kemenkominfo harus cepat mengantisipasi dengan merespon setiap jengkal potensi konflik di seluruh wilayah Ibu Pertiwi dengan melakukan pembatasan internet dan medsos

TOKOHKITA. Ada grand design dan skenario besar asing di bumi Papua dengan tujuan menguasai sumber daya alam di Papua. Negara harus hadir di Papua karena ada indikasi anak bangsa mau di adu domba. Kemenkominfo harus memetakan potensi lokasi konflik dengan segera melakukan pembatasan koneksi internet dan medsos agar paparan konflik tidak meluas.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua Forum Bela Negara (FBN) Bali, Agustinus Nahak saat dimintai pendapatnya, Rabu (21/8/2019). "Masyarakat harus waspada terhadap provokasi dan hati-hati dalam menerima berita yang beredar di Medsos, mari kita bijak dalam membaca berita yang beredar Medsos atau on line karena  tidak menutup kemungkinan berita tersebut hoax dan akhirnya bisa memicu masalah yang lebih besar," tutur Nahak.

Ke depan, Kemenkominfo harus cepat mengantisipasi dengan merespon setiap jengkal potensi konflik di seluruh wilayah Ibu Pertiwi dengan melakukan pembatasan internet dan medsos. Jika hal itu sudah dilakukan seharusnya lebih cepat lagi, dan mereka harus memiliki tim analis sebagai Unit Reaksi Cepatnya. Agustinus mengingatkan, bahwa Indonesia adalah negara merdeka, yang mana Papua bagian dari Indonesia dan tidak terpisahkan.

Atas dasar itu, hukum harus di tegakkan ketika ada gerombolan orang yang ingin Papua merdeka atau lepas dari NKRI. Kita sebagai anak bangsa harus ikut dalam menjaga bumi Papua. "Pemerintah harusnya lebih peka dengan situasi yang terjadi di Papua karena bukan hanya masalah ketersingungan namun ini sudah ada indikasi Makar yang di lakukan kelompok tertentu di Papua, Negara harus tegas dan tidak boleh ada toleransi ketika ada kelompok tertentu yang melakukan gerakan makar. Salam bela Papua, NKRI harga mati," tukas Agustinus.

Editor: Tokohkita