Gus Dur, Pelopor Orientasi Pembangunan Berbasis Maritim

Reorientasi pembangunan yang digagas Gudur lanjut Rokhmin sekaligus meluruskan sejarah bangsa yang pernah berjaya di masa lalu sebagai bangsa pelaut.

TOKOHKITA. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) menggelar seminar Tokoh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan tema “Multikulturalisme dan Kemaritiman” di kampus Universitas Diponogoro (Undip), Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Senin (26/8/2019).

Dimoderatori Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponogoro, Yetty Rochwulaningsih, seminar tersebut menghadirkan beberapa narasumber antara lain Sekertaris Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Agus Dermawan, Prof. DR. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum. (Dosen FIB UNDIP), Mantan Menteri Keluatan dan Perikanan Prof. Rokhmin Dahuri, dan Prof. Mudjahirin Thohir, M.A. (Dosen FIB UNDIP).

Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut, Pakar Kemaritiman yang juga Guru Besar IPB, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan pemikiran Gus Dur tentang kemaritiman. Gus Dur diakui Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP PDIP itu berhasil meletakan kembali dasar-dasar pembangunan ekonomi yang selama ini berorientasi darat.

“Beliau menekankan perlunya reoreintasi pembangunan ekonomi dari basis daratan kembali ke basis kelautan, terlebih Indonesia berada di kawasan lautan Hindia-Pasifik yang sangat strategis dalam kancah perekonomian global,” katanya.

Menurut Rokhmin, reorientasi pembangunan yang digagas Gudur sekaligus meluruskan sejarah bangsa yang pernah berjaya di masa lalu sebagai bangsa pelaut. “Sejarah membuktikan bahwa kejayaan bangsa kita di masa lalu berakar di laut, dengan pembangunan berbasis kelautan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Islam disegani di dunia. Bahkan dengan berbasis kelautan inilah agama Islam berkembang pesat," bebernya.

Rokhmin menegaskan selama ini sebelum era Presiden Gus Dur telah terjadi reorientasi pembangunan dari basis kelautan menjadi daratan. Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menyebut salah satu terobosan besar dari Gus Dur saat menjadi presiden adalah mendirikan Departemen Eksplorasi Laut pada 26 Oktober 1999. “Sejak 2005 menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini,” terang dia.

Tak cuma itu, lanjut Rokhmin, Gus Dur menerbitkan peraturan yang mendukung kejayaan maritim Indonesia, yakni Kepres No. 52/1999 tentang Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata untuk Kerusakan akibat Pencemaran Minyak, Keprea No. 55/1999 tentang Perjanjian kerjasama Indonesia dengan Jerman dalam bidang pelayaran, dan Kepres No. 178/1999 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 di Indonesia.

Pada 13 Desember 2000 dibawah kepemimpinan Presiden KH. Abdurrahman Wahid, bangsa Indonesia memperingati Hari Nusantara secara nasional. Kemudian melalui Keppres 126/2001, Presiden Megawati Soekarnoputri mengukuhkan Hari Nusantara 13 Desember sebagai Hari Nasional, yang diperingati secara nasional. Pada 23 September 2003, Presiden Megawati Soakarnoputri mencanangkan GERBANG MINA BAHARI (Gerakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional) di atas Kapal Del Pele, TNI-AL di kawasan Teluk Tomini.  Pada intinya, GERBANG MINA BAHARI menjadikan sektor kelautan (Perikanan, Pariwisata Bahari, Industri dan Jasa Maritim, dan Perhubungan Laut) sebagai leading sector, dan sektor-sektor lainnya harus mendukung.

"Gus Dur ini inspirator kelahiran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggaran kemaritiman naik dari Rp 600 miliar menjadi Rp  77 triliun atas dasar pemaparan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan yang saya jabat saat itu, khususnya tentang “Program Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Wilayah Terdepan NKRI. Tak hanya mengelola sumber daya laut, Gus Dur juga mendorong penguatan nelayan-nelayan Indonesia dan ketahanan di wilayah lautan Indonesia," sebut Rokhmin.

Editor: Tokohkita