Rokhmin Dahuri Anak Nelayan di Mata Pelaut Senior

Sayangnya, kini reorientasi pembangunan sejarah kontemporer kita, bukan lagi berbasis laut tapi daratan sejak zaman Kerajaan Mataram, yang lebih setengah abad Indonesia merdeka, bangsa kita memunggungi laut, selat dan teluk.

TOKOHKITA. Hari ini, Sabtu, 31 Agustus 2019, adalah hari pertama dalam tahun 1441 Hijrah. Demikian ucapkan Juru Bicara Komunitas Pelaut Senior Teddy Syamsuri. Banyak nikmat dan kenangan yang telah Allah SWT, Tuhan YME, limpahkan untuk kita. Menangis, tertawa, suka, duka, semua bersatu dalam satu ujian.

"Maafkan saya, keluarga saya, bilamana selama ini ada yang tergores hati serta salah dan khilaf, baik yang sengaja maupun tidak sengaja", ujar Teddy Syamsuri yang juga Ketua Umum Lintasan '66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI.

Pernyataan Teddy ini juga terkait atas dirinya merasa perlu menyampaikan pentingnya pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang luas wilayahnya dua pertiga adalah laut, dengan bentangan garis pantai lebih 85.000 kilometer yang terpanjang di dunia setelah Kanada. Yang mana negara ini pernah mengalami kejayaan semasa zaman Sriwijaya dan Majapahit, karena memiliki armada lautnya yang kuat. Jales veva jaya mahe, di laut kita jaya. Sejarah kedua kerajaan tersebut berhasil menguasai laut, sehingga kekayaan hasil laut bisa dijadikan modal bagi pembangunan.

Sayangnya, kini reorientasi pembangunan sejarah kontemporer kita, bukan lagi berbasis laut tapi daratan sejak zaman Kerajaan Mataram, yang lebih setengah abad Indonesia merdeka, bangsa kita memunggungi laut, selat dan teluk. Pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pertengahan Juli 2001, adalah Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan menugaskan Rokhmin Dahuri, anak nelayan, untuk memaparkan rencana pembangunan kelautan.

Menyusul semasa Presiden Megawati Soekarnoputri, Rokhmin juga ditugaskan melaksanakan gerakan pembangunan kelautan nasional. Di era Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) saat tahun awal periode pertamanya, mencanangkan visi Poros Maritim Dunia, yang merupakan reorientasi paradigma pembangunan bangsa dari berbasis daratan ke lautan.

"Di era Gus Dur, presiden pertama yang mendirikan Departemen Eksplorasi Laut (DEL), cikal bakal adanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP). Dan Gus Dur pula yang membentuk Dewan Maritim Indonesia (DMI), cikal bakal adanya Kementerian Koordinator bidang Maritim (Kemenko Maritim) yang didirikan oleh Presiden Jokowi," jelas Teddy.

Menurut dia, Gus Dur pun menetapkan jika setiap tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara, memperingati Deklarasi Djuanda tahun 1957. Yang oleh Presiden Megawati memperkuatnya dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Hari Nusantara.

Pada dimensi kekinian, tutur Teddy, untuk menciptakan dan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang menjadi prioritas Presiden Jokowi dalam periode keduanya atau lima tahun ke depan, merupakan kerja yang mesti dilakukan secara sungguh-sungguh. Pasalnya, kekuatan besar Indonesia adalah potensi laut yang luar biasa manakala Presiden Jokowi ingin menaikkan pertumbuhan diatas 5,2%, bahkan bisa menembus lebih 7%n. Hal ini bisa tercapai apabila untuk mengurusi sektor kelautan dan perikanan yang begitu kompleks, menteri sebagai pembantu Presiden Jokowi dipercayakan kepada yang ahlinya.

"Bagaimanapun untuk membangun sektor kelautan dan perikanan dibutuhkan sosok atau tokoh yang komprehensif, yaitu yang memiliki aspek kapabel, berjiwa leadership, berani, bernyali, berpengalaman atau pakar di bidangnya. Termasuk memiliki program yang jelas dan tepat sasaran, serta berkemampuan teknis manajemen yang profesional. Tidak bisa tidak, utamanya demi mengangkat harkat, derajat dan martabat, serta meningkatkan kesejahteraan kaum nelayan yang masih dirundung penderitaan dan kemiskinan", kata Teddy.

Itu sebab di 1 Muharam 1441 hijrah, dirinya dan keluarganya meminta maaf terkait adanya hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menentukan pilihan menterinya dalam Kabinet Indonesia Kerja kedua di periode 2019-2024. "Dengan tetap menaruh rasa hormat dan menghargai hak prerogatif Presiden Jokowi, maafkan kami dari komunitas Pelaut Senior, jika memohon dengan sangat agar Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS. untuk dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Indonesia Kerja kedua," pintanya.

Pasalnya, Teddy bilang, Rokhmin yang anak nelayan, di mata komunitas Pelaut Senior, diyakini mampu mengurusi sektor kelautan dan perikanan secara komprehensif. Harapan ini seiring adanya tekad bulat Rokhmin yang dalam hidupnya sangat ingin mengentaskan kubangan kemiskinan kaum nelayan, masyarakat pesisir, pembudidaya, pengolah, dan industri perikanan.

"Sangatlah disayangkan jika tekad dan keikhlasan Guru Besar Ilmu Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) dari kaca mata kami, komunitas Pelaut Senior, tidak didayagunakan secara optimal. Izinkan kami untuk menyuarakan aspirasi ini yang bukan saja datangnya dari permohonan asosiasi kepala daerah kabupaten kota pesisir, beberapa organisasi yang concern terhadap pembangunan kelautan dan perikanan, tetapi secara khusus datangnya atas permohonan kaum nelayan, utamanya kaum nelayan dari Pantai Utara Laut Jawa (Pantura)", ujarnya.

Teddy menambSyamsuri, Rokhmin Dahuri dimahkan, bagaimanapun Rokhmin adalah sosok pertama sekali yang memaparkan pembangunan kelautan di tengah-tengah mindset bangsa Indonesia masih berorientasi ke daratan untuk beralih orientasi ke lautan. Oleh Rokhmin terus menerus disuarakan secara akademis tanpa lelah. "Dan kami, komunitas Pelaut Senior, selalu mengikuti berbagai paparan atau ceramahnya secara argumentatif dan inovatif untuk kepentingan pembangunan bangsa Indonesia agar maju dan sejahtera", tukas Teddy.

Editor: Tokohkita