Tak Ada Kelangkaan Gas Melon di Garut, Pasokan Malah Bertambah

Evi juga mengklarifikasi soal berita kelanggkaan pasokan tabung gas melon tersebut, sehingga menyebabkan harganya melonjak hingga menyentuh angka Rp 30.000 per tabung di sejumlah kecamatan di Garut.

JAKARTA. Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi c) DPC Kabupaten Garut, Jawa Barat, menambah pasokan gas elpiji 3 kilogram (kg) sebanyak 9.000 tabung sejak dua pekan lalu, menyusul penambahan satu agen yang beroperasi di wilayah tersebut.

Evi Hartaz Alvian, Humas Hiswana Migas DPC Kabupaten Garut mengatakan, bahkan dalam beberapa waktu ke depan bakal ada penambahan satu sampai dua agen baru lagi. "Dengan penambahan agen tentu pasokan gas elpiji subdisi ini juga akan bertambah. Alokasi untuk Garut sebanyak 1.309.000 tabung per bulan yang didistribusikan oleh 31 agen dan 993 pangkalan," katanya, Selasa (10/9) malam.

Evi juga mengklarifikasi soal berita kelanggkaan pasokan tabung gas melon tersebut, sehingga menyebabkan harganya melonjak hingga menyentuh angka Rp 30.000 per tabung di sejumlah kecamatan di Garut. "Setelah kami cek ke lapangan, tidak terjadi kelangkaan, tidak ada antrean panjang warga yang membeli gas, dan harganya pun masih normal," sebut dia.

Sebelumnya, sejumlah warga di Garut, Jawa Barat, mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg, yang sudah berlangsung sejak sepekan lalu. Akibatnya, harga gas tabung melon ini melangbung hingga Rp 30.000 per tabung di warung-warung sekitar pemukiman warga. "Gas elpiji 3 kg sudah seminggu ini pasokannya langka, di warung-warung dekat rumah kosong. Malah, empat hari ini harganya sudah Rp 27.000 per tabung. Saya sampai cari-cari ke pangkalan hingga ke pasar tapi bilangnya pada kosong," aku Nuremil, warga Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Garut, kepada KONTAN via pesan WhatsApp, Senin (9/9) malam.

Hendra, warga Kecamatan Kadungora, juga mengamini. "Betul, LPG 3 kg susah, di warung warung kosong engak tahu kenapa," ungkapnya. Sementara harga tabung gas melon di Kecamatan Wanaraja juga sudah mencapai Rp 27.000 lebih di warung-warung dan toko kelontongan. Begitu juga di Kecamatan Limbangan, dari penelusuran KONTAN, harganya berkisar Rp 26.000-Rp 30.000 per tabung. Sedangkan, harga gas melon di pangkalan-pangkalan di wilayah Garut sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp 16.000 per tabung.

Evi menduga, tidak menutup kemungkinan tingginya harga gas melon di warung-warung bisa jadi akibat ulah oknum warga yang cari keuntungan. Tapi ia mengaku tidak bisa mengambil tindakan kepada pemilik warung yang menjual harga gas subsidi diluar ketentuan, lantaran bukan ranah kewenangannya. "Kewenangan kami hanya pada agen dan pangkalan," tukasnya.

Meski demikian, Hiswana Migas DPC Garut tidak menampik ada kendalam distribusi pasokan gas akibat kemacetan lalulintas. "Pasokan untuk Garut dikirim dari Balongan dan Indramayu. Sekarang tingkat kemacetannya tinggi terutama di Ranca Ekek. Pengiriman bisa terhambat dalam beberapa jam bahkan bisa seharian," keluh Evi. Hal ini tentunya berdampak terhadap stok gas elpiji 3 kg di agen, pangkalan sampai warung warung, seperti yang dikeluhkan warga lantaran kosong.

Di sisi lain, Evi juga menyebutkan ada peningkatan penggunaan gas untuk pemanas air karena dalam empat sampai lima bulan belakangan ini suhu udara di wilayah Garut cukup dingin. Meski belum ada data resmi, penggunaan gas elpiji diluar kondisi normal ini sekitar 10%-15%. "Tentu ini juga berpengaruh terhadap ketersediaan gas," ungkap dia.

Fakta integritas
Adapun persoalan lain yang juga dinilai berpengaruh terhadap stok gas melon 3 kg di masyarakat Garut adalah konsumsi oleh rumah tangga mampu dan aparatur sipil negara (ASN), serta pengusaha menengah seperti kedai dan restoran. Padahal gas subsidi ini untuk alokasi warga tidak mampu. "Pengguna tabung gas 3 kg yang bukan kelompok penerima subsidi ini mencapai 30%-40?ri total alokasi sekitar 1,3 juta tabung. Sebenarnya,kalau tidak dipakai mereka, kebutuhannya mencukupi," beber Evi.

Mengenai penggunaan gas subsisdi yang salah sasaran ini, Evi menambahkan, Hiswana Migas telah meminta agar semua ASN di lingkungan Pemkab Garut untuk tidak menggunakan gas 3 kg karena elpiji bersubsidi tersebut peruntukannya bagi warga miskin. Selain itu, ASN juga diminta turut mensosialisasikan penggunaan elpiji non subsidi kepada masyarakat kalangan menengah ke atas. Ahasil, ASN juga harus membantu pemerintah dalam menyukseskan penggunaan gas non subsidi. "Mestinya ASN pakai tabung gas yang 5,5 kg itu bukan yag buat warga miskin," kritiknya.

Bahkan, pihak Hiswana Migas juga sudah meminta kepada Bupati Garut untuk membuat fakta integritas atau MoU untuk memberikan tindakan sanksi kepada ASN yang kedapatan masih menggunakan gas melon tersebut. "Tapi ini belum berjalan juga di lapangan," aku Evi. Yang terang, pemerintah daerah juga perlu berperan dan memastikan alokasi gas subsdi ini tidak salah sasaran, sehingga tidak merugikan penerima subsidi.

Editor: Tokohkita