Saya Tidak Suka Kapal Pukat Ikan Dimatikan Tanpa Ada Solusi

Walikota juga meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait perizinan kapal nelayan di Sibolga.

TOKOHKITA. Sebagai upaya menggalakkan perekonomian Kota Sibolga, Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga bersama BUMN (Bank Indonesia, Pelindo I, Bank Sumut) dan Swasta (Trans Continent), menggelar Seminar Penggalakan Ekspor dengan tajuk "Potensi Perekonomian Daerah Dengan Menggalakkan Ekspor Melalui Pelabuhan Sibolga". Kegiatan ini dilaksanakan di Terminal Pelabuhan Pelindo I Kota Sibolga, Rabu (11/9/2019).

Seminar ini menghadirkan narasumber para ahli dan tokoh nasional, diantaranya Prof. Dr. Ir Rokhmin Dahuri, MS yang merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Goenaryo A.Pi, M.Si, Staf Khusus Kementerian BUMN RI Sahala Lumban Gaol, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo I Ihsanuddin Usman, Dirut PT Bank Sumut Muchammad Budi Utomo, Dosen Fakultas Ekonomi USU Dr. Syafrizal Helmi Sitomurang, M.Si, dan Ketua Kadin Provinsi Sumatera Utara Khairul Mahalli.

WaliKota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, MM, dalam sambutannya memaparkan potensi ekspor yang ada di kota Sibolga, Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara, Madina, Kepulauan Nias, Aceh Singkil dan sekitarnya, yang potensional menggunakan Pelabuhan Pelindo I Sibolga.

Terkhusus untuk potensi perikanan kota Sibolga dan Tapteng, Wali Kota memaparkan bahwa potensi perikanan Sibolga dan Tapteng menurut catatan dari DKPP  hampir mencapai 1,5 juta ton, namun yang baru bisa ditangkap hanya 57 ribu ton per tahun. Ini berarti masih banyak potensi perikanan yang belum ditangkap Nelayan.

"Cerita nelayan, saya tidak suka membeda-bedakan nelayan dengan sebutan nelayan kecil dan nelayan besar. Semua adalah nelayan selaku rakyat saya yang harus diperlakukan sama. Saya tegaskan saya bukan pro terhadap kapal pukat ikan (PI), tetapi saya juga tidak suka kapal PI dimatikan tanpa adanya solusi. Karena potensi perikanan Kota Sibolga luar biasa banyaknya. Saya minta nelayan pukat ikan maupun nelayan lainnya dapat memberikan data dan masukan yang menjadi solusi dalam seminar ini," pintanya.

Walikota juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait perizinan kapal nelayan di Sibolga. "Rakyat saya para nelayan kasihan, bolak-balik 3 sampai 4 kali ke Medan, ke Jakarta, untuk urus izin kapal. Ini mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bahkan para nelayan berhutang untuk itu. Mohon pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumut untuk membuka UPT perizinan terkail kapal nelayan di Sibolga, untuk membantu nelayan Sibolga dan Tapteng," tukas Syarfi.

Hadir dalam seminar ini, Pemkab Tapteng, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Madina, DPRD Sibolga, Instansi Perbankan, Bea Cukai, para pelaku usaha perikanan dan HNSI, OPD terkait di lingkungan Pemko Sibolga, Pelindo I Sibolga, serta unsur TNI dan Polri.

Editor: Tokohkita