Bala Rokhmin Sambut Baik Rekomendasi Relawan Poros Benhil

Yang paling penting orang yang ahli, juga tulus ikhlas berbakti untuk membangun bangsa agar bangsanya menjadi manusia yang unggul agar Indonesia maju, khususnya yang masih merasa prihatin atas nasib kaum nelayan

TOKOHKITA. Barisan Laut Rokhmatan Lilalamin (Bala Rokhmin) menyambut baik sekaligus mendukung sepenuhnya atas rekomendasi dari relawan Poros Benhil mengenai hasil Konvensi Publik tentang Pengusulan Kriteria Menteri, Nama dan Pembentukan Badan Negara Pada Pemerintahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Prof. KH Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Hasil konvensi yang diselenggarakan di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Jum'at, 20 September 2019 ini ditandatangani oleh pimpinan sidang konvensi, Aznil Tan. Dari konten rekomendasi pengusulan tersebut yang tertuang pada rekomendasi II mengenai kriteria dan syarat umum dalam butir tiga disebutkan tidak tersandung kasus korupsi dan tidak pernah terjerat hukuman diatas lima tahun. Dan di butir empat disebutkan, menguasai permasalahkan visi Indonesia Maju.

Dari kriteria dan syarat umum yang dituangkan dalam rekomendasi II itu, kemudian di rekomendasi III mengenai nama eksekutor Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang diusulkan Relawan Poros Benhil atas dasar hasil konvensi dengan mengusulkan nama Kabinet Kerja Indonesia Maju (KKIM).

Salah satu yang diusulkan setelah nama Jenderal TNI Purn DR. Moeldoko, SIP. yang direkomendasi sebagai Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukkam), di urutan nomor 1. Di urutan nomor 2 diusulkan nama Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. sebagai Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, atau sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Ketua Bala Rokhmin Teddy Syamsuri, usulan itu berdasarkan konsideran atas kesadaran bersama anak bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju dan tetap hadirnya sosok peminpin yang baik dan tulus bekerja keras demi merubah nasib bangsanya dari keterpurukan dan harus keluar dari permasalahan-permasalahan yang membelenggu rakyat dari ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan sosial, tidak pro-rakyat.

Serta berani melawan perilaku-perilaku elite politik pemalas, elitis dan tidak merakyat, hanya pemberi harapan palsu (PHP), tidak kredibel, serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). "Merupakan pertimbangan kesadaran yang holistik, idealis, realistik dan fragmatis yang konstruktif yang juga kami, Bala Rokhmin, yakini sangat tepat, benar dan logis", ujar Teddy yang Ketua Umum Lintasan '66 dalam keterangan resminya, hari ini.

Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI ini menegaskan, jika ada yang mungkin saja mengkaitkan nama Rokhmin Dahuri dengan pendzholiman yang sarat berbau secara politis terhadap masa lalunya. "Kami, Bala Rokhmin, meminta untuk mereka duduk bersama dengan kami, relawan Bala Rokhmin, untuk mendapatkan pencerahan dan semoga saja bisa berhenti isu yang tak bermanfaat bagi pembangunan bangsa ini," tukas Teddy.

Memang, aspirasi kaum nelayan khususnya dari pantai utara Laut Jawa (Pantura) berharap Rokhmin Dahuri berkenan Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk memposisikan anak nelayan (maksudnya, Rokhmin Dahuri), kembali dipercaya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Aspirasi kaum nelayan khususnya Pantura yang juga terserap merupakan aspirasi dari kaum nelayan seluruh tanah-air yang diaplikasikan melalui deklarasi dari assosiasi kepala daerah pesisir Indonesia, yang juga mengajukan kepada Presiden Jokowi agar nama Rokhmin Dahuri menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), bukanlah hal yang keliru," klaim Teddy.

Pasalnya, baik kaum nelayan maupun kepala daerah pesisir punya alasan kuat dan mendasar. Saat Rokhmin Dahuri sebagai Menteri KP Kabinet Persatuan Indonesia Presiden Gus Dur, ia sukses melaksanakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). "Begitu juga saat jadi Menteri KP Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati, Rokhmin Dahuri berhasil membangun cukup banyak stasiun pocked dealer untuk nelayan (SPDN) bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk mesin perahu nelayan tradisional bisa melaut," tutur Teddy.

Oleh sebab itu, begitu kuat aspirasi kaum nelayan serta para kepala daerah pesisir yang berharap Rokhmin dipercaya sebagai Menteri KP dalam kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024, juga tidaklah salahnya dan tanpa mengurangi rasa hormat mereka atas adanya hak prerogatif Presiden Jokowi yang absolut.

Namun bagi Relawan Bala Rokhmin, jika Relawan Poros Benhil mengusulkan sebagai Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, juga Rokhmin Dahuri adalah ahlinya. "Termasuk diusulkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prof Rokhmin akan mampu juga menjalankan tupoksinya karena disiplin ilmu S3 yang didapat dari Kanada itu bidang lingkungan hidup, tidak soal dan dipastikan secara profesional bisa dilaksanakan," imbuhnya.

Yang paling penting orang yang ahli juga tulus ikhlas berbakti untuk membangun bangsa agar bangsanya menjadi manusia yang unggul agar Indonesia maju. Khususnya yang masih merasa prihatin atas nasib kaum nelayan jika tetap dibiarkan miskin tanpa sentuhan kebijakan yang mensejahterakan. Tentu sangat disayangkan jika potensinya tidak dimanfaatkan.

Dari negara Korea Selatan ada dua provinsi (Jeju dan Busan) yang sudah menganugerahkan Prof. Rokhmin Dahuri sebagai Duta Besar Kehormatan, hal ini sebagai suatu persandingan, untuk kita bisa bijak bersikap optimistis.

"Kami, Bala Rokhmin, dengan tetap menaruh rasa hormat atas hak prerogatif Presiden Jokowi. Semoga saja aspirasi dari kaum nelayan dan asosiasi kepala daerah pesisir sebelumnya, serta usulan hasil konvensi publik Relawan Poros Benhil baru-baru ini, berkenan Presiden Jokowi dengan hak prerogatifnya mempercayakan kepada Prof. Rokhmin sebagai salah satu eksekutor di kabinet kerja di dua periodenya. Semoga," pungkas Teddy.

Editor: Tokohkita