Marak Demo Mahasiswa, Ini Pernyataan Sikap Elemen Kebangsaan Indonesia Maju
Mahasiswa sebagai kaum terpelajar dan calon intelektual sebaiknya dapat menyampaikan aspirasi secara murni, proporsional, dan profesional. Mengharapkan kepada seluruh pihak untuk menghormati proses dan hasil demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia;
TOKOHKTA. Tiga organisasi terdiri dari Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPiPB), Persaudaraan Nusantara Bersatu (PNB) dan Lembaga Dakwah Nusantara (LDN) dengan nama gabungan Elemen Kebangsaan Indonesia Maju (EKIM) menyatakan sikap dalam menyikapi perkembangan dan dinamika situasi dan kondisi poitik nasional kekinian, menyusul marakan demontrasi mahasiswa yang menolak revisi sejumlah undang undang.
Pertama, atas panggilan kewajiban dan tanggungjawab moral, kami menghormati dan menghargai gerakan mahasiswa sebagai agent of change yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi dan tuntutan penolakan terhadap beberapa rancangan undang-undang (RUU) diproses legislasi DPR, merupakan kebebasan menyuarakan pendapat seharusnya dilakukan dengan cara terhormat, bermartabat, bijak dan beradab;
Kedua, mahasiswa sebagai kaum terpelajar dan calon intelektual sebaiknya dapat menyampaikan aspirasi secara murni, proporsional, dan profesional. Mengharapkan kepada seluruh pihak untuk menghormati proses dan hasil demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia;
Ketiga, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi dan memanfaatkan situasi kekinian untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta tidak memaksakan kehendak.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan secara bersama-sama selain oleh pimpinan LPIPB Teddy Syamsuri, pimpinan PNB Monisah, dan pimpinan LDN Ustad Rizal, pada jumpa pers di di RM Handayani Prima, Jakarta, Rabu (25/9/2019).Dalam kesempata ini, juga hadir perwakilan dari Forum Lintas Agama (Kyai, Habib, Pastor dan Pendeta), aktivis mahasiswa dari Universitas Terbuka, Praktisi Hukum dan Emak-emak militan NKRI, berlangsung khidmat dengan semangat yang sama demi kecintaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sebelum statement dibacakan, pengurus LPIPB Teddy Syamsuri untuk sementara berkesimpulan bahwa untuk Indonesia maju dan sustainable, hidup rukun, damai, aman dan selamat, merupakan kata kunci untuk menuju visi Presiden Jokowi tersebut di dua periodenya.
Adapun Sekjen PNB Monisah merasa prihatin atas terusiknya kepentingan masyarakat luas dan bisa mengganggu berbagai aktivitasnya atas daya kritis mahasiswa yang disalurkan dengan kurang terhormat, kurang santun dan menimbulkan indikasi adanya tumpangan kepentingan lain, cukup memprihatinkan.
Sementara pimpinan LDB Ustad Rizal berharap kejadian yang kurang simpatik untuk ke depannya, dengan semua pihak untuk membuka ruang dialog yang saling mewaspadai agar NKRI tetap terjaga dari rongrongan yang bisa membelah suasana kebatinan kebangsaan kita.
Aktivis mahasiswa yang ikut menjadi delegasi untuk berdiskusi dengan Badan Legislasi DPR pada hari Selasa kemarin dengan tegas menyatakan tidak pernah ada narasi untuk mendesak Presiden Jokowi mundur. Yang mereka sikapi adalah beberapa RUU yang kontroversi dan ditolak, arahnya hanya diarahkan kepada para wakil rakyat di Senayan.
Terdapat komitmen diantara yang hadir dari beberapa elemen, yaitu revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR dan Pemerintah tapi Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu). Mengingat ada pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Disepakati untuk para pihak menunggu putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Ada catatan dari aktivis mahasiswa untuk mengawal persidangan gugatan revisi UU KPK di MK secara all out, tapi diharapkan harus legawa jika putusannya tidak sesuai harapan, dan clear. Yang terang pernyataan sikap Elemen Kebangsaan Indonesia Maju yang cukup dinamis, yang diharapkan bisa diadakan oleh elemen-elemen bangsa lainnya agar terjadi getuk tular yang positif dan dalam rajutan silaturahmi berkesinambungab sebagai sesama bangsa Indonesia. "Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, jika kita berpikir dan bertindak secara sehat pula", ujar Teddy.
"Karena proses dan hasil demokrasi sudah sah dan selesai, tinggal kita tunggu pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang, semoga berlangsung lancar. Kemudian kita tetap mengawal periode keduanya Presiden Jokowi sampai tuntas, karena Presiden Jokowi tidaklah sendirian. Itu saja," tukas Monisah.
Editor: Tokohkita
