Agar Maju dan Berkeadilan, Pendidikan di Jabar Harus Ada Terobosan

Sampai saat ini saja belum terlihat upaya dan program dari Pemprov Jabar dalam menciptakan pendidikan yang maju dan berkeadilan.

TOKOHKITA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) masih menghadapi sejumah pekerjaan rumah (PR) besar pada dunia pendidikan yang harus segera diseesaikan. Pasalnya, sampai saat ini belum terlihat upaya dan program dari Pemprov Jabar dalam menciptakan pendidikan yang maju dan berkeadilan.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Jabar Johan J Anwari kepada Tokohkita, Rabu (23/10/2019). Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dalam satu tahun ini tidak ada gebrakan inovasi di ranah pendidikan. "Kalau Gubernur Ridwan Kamil ingin benar-benar mengurangi pengangguran, maka harus berani mengeluarkan kebijakan gratis wajib belajar 12 tahun di Jawa Barat," katanya. 

Johan menjelaskan, untuk pelaksanaannya pada rentang pendidikan dasar sembilan tahun mencakup semua kabupaten dan kota, sedangkan level menengah atas menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Selanjutnya dengan program pendidikan gratis 12 tahun, lebih banyak memunculkan sekolah-sekolah yang berbasis vokasional. "Khusus Sekolah Menengah Kejuruan yang tujuannya siap kerja, Ridwan Kamil harus banyak mengembangkan SMK berbasis laboratorium praktik, SMK teaching factory, sehingga kualitas lulusan benar-benar siap terjun ke lapangan kerja yang sebenarnya," tuturnya.

Menyinggung masih tingginya angka pengangguran di Jabar, Johan menyodorkan ide dan pemikiran sebagai solusinya. "Saya punya gagasan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran yang begitu tinggi di Jabar ini. Mau tidak mau pendidikan di Jabar seharusnya didesain lebih kepada kesesuaian kurikulum dengan dunia usaha dan industri. SMK harus lebih mendapatkan prioritas anggaran supaya bisa leluasa membangun dan mengembangkan kapasitas sebagai sekolah praktik kerja industri,"  ujarnya.

Adapun dari sisi pengembangan sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik atau guru, problemnya lebih pada masalah semangat yang rendah. Penyebabnya, guru-guru muda dengan status sukwan maupun honorer dengan SK kepala sekolah dengan keahlian praktik yang bagus justru nasib kehidupannya tidak jelas. "Mereka hidup dari honor jam mengajar, makanyagubernur harus berani mengeluarkan kebijakan memberikan honor daerah, dan tunjangan daerah, tentunya dengan mekanisme administrasi yang berkeadilan," usul Sekjen GP Ansor Jabar ini.

Alhasil, tindakan operasional dari gratis wajar pendidikan 12 tahun di Jabar bisa degan model program bantuan operasional sekolah. "Atau silakan dengan nama lain karena Gubernur kita, Ridwan Kamil jagonya bikin nama singkatan program, yang penggunaannya tentu bagi kebutuhan siswa selama mengikuti proses belajar di sekolah," pungkas Johan.

Editor: Tokohkita