Pupuk Langka Akibat Pengawasan yang Tidak Optimal

Marwan menyatakan, jika sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pertanian, satu hektare lahan membutuhkan 500 kilogram pupuk organik, 300 kilogram pupuk NPK, dan 200 kilogram pupuk urea.

TOKOHKITA. Anggota DPR RI, Marwan Jafar, mendapat keluhan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal itu didapati saat dia reses di sejumlah wilayah di dapilnya, di antaranya Pati, Rembang, dan Blora.

Menurut Marwan, pupuk subsidi merupakan program lama. Bahkan, program itu berlaku sampai lintas kepemimpinan. Namun, sampai saat ini masih menemui persoalan. "Reses di Pati, Rembang, Blora menemui keluhan kelangkaan pupuk. Akan disampaikan keluhan ini supaya mendapat solusi yang baik," ujar Marwan Jafar seperti dikutip dari Tribun, Selasa (1/1/2020).

Kelangkaan pupuk ini merupakan masalah yang kompleks. Sebab, ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Bahkan, katanya, kelangkaan pupuk ini menurut sejumlah pihak terjadi lantaran petani overdosis dalam penggunaan pupuk.Terutama, pupuk urea, agar hasil panennya maksimal.

Marwan menyatakan, jika sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pertanian, satu hektare lahan membutuhkan 500 kilogram pupuk organik, 300 kilogram pupuk NPK, dan 200 kilogram pupuk urea.
Penggunaan pupuk yang berlebih, dapat merusak kesuburan tanah. Jika merujuk penyebab kelangkaan pupuk karena petani overdosis, kata Marwan, tidak sepenuhnya benar.

Menurutnya, kelangkaan pupuk yang terjadi karena proses pengawasannya belum optimal, sehingga menyisakan ruang bagi distributor nakal. "Kelangkaan pupuk itu karena permainan distributor. Pupuk dibuat langka sehingga menjadi mahal. Distribusi harus diawasi ketat hingga sampai ke bawah, supaya tidak dimainkan oleh distributor. Karenanya, saya usul supaya dibentuk regionalisasi dalam rangka pendistribusian pupuk. Ada regionaliasi setiap daerah, jadi tak terpusat sehingga petani gampang dapat pupuk," katanya.

Editor: Tokohkita