Aspeksindo: Pembangunan Belum Sepenuhnya Berparadigma Kemaritiman

Indonesia adalah negara kepulauan dengan pesisir yang sangat panjang, tetapi pembangunan belum sepenuhnya berparadigma kemaritiman. Untuk itulah, sebelum RUU Daerah Kepulauan di sahkan oleh DPR, maka tentu membutuhkan banyak masukan dari stakeholder baik dari eksekutif maupun dari legislatif.

TOKOHKITA. Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Workshop Nasional yang akan membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Selain itu, kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Aspeksindo dan Deklarasi Asosiasi DPRD Kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia (Aspeksindo).

Dewan Pakar Asosiasi Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memaparkan materi mengenai strategi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi penguatan daya saing daerah dan pemeliharaan lingkungan hidup/pembangunan ekologi pada Workshop Nasional, Sosialisasi RUU Daerah Kepulauan, yang dilaksanakan di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (10/3/2020).

Agenda ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah se Indonesia yang tergabung dalam Aspeksindo, serta Direktur IKN Tata Kota dan Tenaga Ahli RUU Daerah Kepulauan. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Deklarasi Aspeksindo, serta kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang direncanakan hari ini, Rabu (11/3/2020).

Dalam makalahnya, Rokhmin yang juga Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikana menjelaskan, untuk memperkuat daya saing daerah kepulauan maka hal yang perlu diperhatikan adalah penyiapan dan penyediaan SDM unggul melalui peningkatan program pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Yang tidak kalah penting adalah penciptaan iklim investasi dan ease of doing business seperti perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, keamanan berusaha, konsistensi kebijakan, kepastian dan keadilan hukum, yang lebih kondusif dan atraktif. "Kemudian, penyediaan modal investasi dan modal kerja melalui pinjaman atau kredit perbankan dan lembaga non-bank, dengan suku bunga dan persyaratan pinjam yang lebih kompetitif atau minimal sama dengan negara-negara emerging economies lainnya seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Turki, dan Chile," terang Guru Besar IPB ini.

Menurut Rokhmin, hal tersebut untuk merangsang pertumbuhan daerah kepulauan. Pasalnya, Sebagian besar (50%) penduduk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK), terutama nelayan, masih miskin, karena usaha ekonominya tradisional. Akibatnha, tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale), tidak menerapkan sistem manajemen rantai pasok terpadu (integrated supply chain management system), belum menggunakan teknologi mutakhir (inovasi) pada setiap mata rantai pasok, dan tidak menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Di sisi lain, kondisi infrastruktur (seperti pelabuhan, jaringan jalan, listrik, gas, telkom, internet - digital, air bersih, dan bandara) yang berkualitas masih belum memadai. Pun dengan konektivitas dan aksesibilitas yang masih rendah. Sehingga, biaya hidup dan pembangunan lebih mahal.

Andi Fajar Asti, Direktur Eksekutif Aspeksindo mengungkapkan, Indonesia adalah negara kepulauan dengan pesisir yang sangat panjang, tetapi pembangunan belum sepenuhnya berparadigma kemaritiman. Untuk itulah, sebelum RUU Daerah Kepulauan di sahkan oleh DPR, maka tentu membutuhkan banyak masukan dari stakeholder baik dari eksekutif maupun dari legislatif.

“Hal yang paling strategis akan menjadi materi workshop adalah apa yang didapatkan daerah setelah RUU ini disahkan Aspeksindo berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) menghadirkan pakar kelautan, Prof Rokhmin Dahuri, Tim Ahli DPD RI Penyusun RUU Daerah Kepulauan, Suwidi Tono, dan Bappenas serta Kementerian Perikanan dan Kelautan,” lanjutnya.

Selain itu, kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Aspeksindo dan Deklarasi Asosiasi DPRD Kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia (Aspeksindo). “Ini adalah momentum melahirkan gagasan dan aspirasi daerah terkait kepentingan kepulauan dan pesisir yang bermanifestasi dalam sebuah UU daerah kepulauan,” kata Fajar.

Fajar menambahkan bahwa HMPI juga mendorong terbentuknya Apdeksindo, sehingga menjadi mitra Aspeksindo menyuarakan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir yang kesannya jauh tertinggal dari daerah urban.

Editor: Tokohkita