Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan Nasional
Aturan impor di Indonesia masih dibatasi pada saat panen raya dan saat kebutuhan pangan dalam negeri masih terpenuhi oleh produksi dan cadangan pangan nasional. Bagi negara-negara tersebut, hal ini dianggap bertentangan dengan ketentuan WTO yang mengharuskan Indonesia lebih longgar terhadap kebijakan impor pangannya.
JAKARTA. Omnibus law melucuti empat undang-undang penting sektor pangan yaitu UU No. 18/ 2012 tentang Pangan, UU No. 19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU No. 13/2010 tentang Hortikultura sebagai jawaban atas Putusan World Trade Organization (WTO) akibat kekalahan Indonesia dari gugatan Amerika Serikat (AS), Selandia Baru dan Brazil terkait kebijakan impor pangan.
Ketiga negara itu menganggap keempat UU tersebut menghambat produk ekspor mereka ke Indonesia. Aturan impor di Indonesia masih dibatasi pada saat panen raya dan saat kebutuhan pangan dalam negeri masih terpenuhi oleh produksi dan cadangan pangan nasional. Bagi negara-negara tersebut, hal ini dianggap bertentangan dengan ketentuan WTO yang mengharuskan Indonesia lebih longgar terhadap kebijakan impor pangannya.
Melalui panel Dispute Settelment Body (DSB) WTO, mereka menuntut agar Indonesia menghapus frasa “dalam negeri” pada sejumlah pasal di keempat materi UU tersebut. Padahal frasa ini merujuk dan bertujuan melindungi kepentingan ekonomi nasional yang tak lain merupakan pelaksanaan mandat konstitusi.
Untuk itu, elemen sipil yang tergabung dalam Bina Desa Sadajiwa, Indonesia for Global Justice (IGJ), Aliansi Petani Indonesia (API), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), FIAN Indonesia, Jaringan Komunitas Swabina Pedesaan (JKSP), Jaringan Perempuan Pedesaan Nusantara (JPP Nusantara) menyatakan sikap terkait pembahasan Omnibus law di sektor pangan.
Ketua Pengurus Bina Desa, Dwi Astuti mengatakan, pembangunan pertanian-pangan yang bertumpu pada kekuatan investasi asing dan impor akan memperburuk kondisi kemiskinan pada masyarakat yang sudah miskin, kelaparan, kurang gizi, serta berbagai persoalan lain yang berhubungan dengan pangan yang pada umumnya diderita oleh perempuan dan anak. "Selain akses dan kontrol perempuan dihilangkan, kelembagaan perempuan serta pengalaman yang beragam, baik pribadi maupun bersama dengan perempuan lainnya dalam mengelola keanekaragaman hayati dan kekayaan alam, juga ikut dilucuti," katanya dalam jumpa pers, Kamis (12/3).
Menurut Dwi, revisi atas keempat UU tersebut sebagaimana dalam Omnibus Law (RUU Cipta Kerja) terbukti akan melonggarkan aturan impor pangan. Dalam UU Pangan, pada pasal 1 nomor 7 tentang definisi Ketersediaan Pangan, secara tegas menyebut adanya syarat dan kondisi bagi impor, yakni dapat dilakukan apabila pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Sementara dalam omnibus law syarat dan kondisi tersebut dihilangkan. "Sehingga, kedudukan pangan hasil impor menjadi sederajat dengan pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional," sebutnya.
Selain definisi seluruh pasal terkait, yakni pasal 14, 15, 36, 39 dan seterusnya, yang secara substansi semuanya menganulir semangat perlindungan dan pengutamaan produksi dalam negeri. RUU Cipta Kerja juga mengubah sejumlah pasal dalam UU Perlintan, bahkan menghapus pasal 101 tentang ancaman pidana bagi pelaku usaha yang mengimpor produk pertanian pada saat kebutuhan konsumsi dalam negeri tercukupi. Dwi bilang, hal ini berdampak pada kejatuhan harga di dalam negeri yang memicu kelesuan ekonomi.
Pelucutan perlindungan pangan nasional juga meniadakan pasal 36 di UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Padahal, pasal ini krusial mengatur dukungan pemerintah bagi tumbuhnya usaha peternakan dalam negeri dan jaminan konsumsi protein hewani untuk masyarakat. Pasal 36A yang menyatakan syarat dan kondisi ekspor ternak harus berdasarkan ketercukupan dalam negeri juga dihapus. Sedangkan pasal 36B dipertahankan dengan perubahan signifikan sebagaimana dalam UU Pangan, yakni tak adanya keharusan bagi kondisi ketercukupan produksi dan pasokan Ttrnak dan produk hewan di dalam negeri bagi aktivitas impor.
Selain itu, UU Hortikultura juga diubah. Pasal 15 tidak memprioritaskan pemanfaatan sumber daya manusia dari dalam negeri. Tidak ada tafsir lain selain bahwa tenaga kerja sektor hortikultura yang berasal dari dalam negeri setara dengan luar negeri. Hal ini diperparah dengan perubahan pasal 100 tentang penanaman modal asing yang sudah tidak lagi dibatasi, dari sebelumnya maksimal 30%. Hal ini membuktikan bahwa Omnibus Law telah mengadopsi rezim pasar bebas baik itu ketetapan yang dibuat oleh WTO maupun dalam perjanjian perdagangan bebas. Rezim pasar bebas menuntut agar liberalisasi pangan di Indonesia dibuka seluas-luasnya dan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.
Menurut Presiden FIAN Indonesia, Iwan Nurdin, pangan adalah hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Kewajiban melindungi ini berarti negara harus mengeluarkan peraturan atau instrumen hukum berkaitan pemenuhan hak atas pangan warganya yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu, investor atau importir, serta melaksanakannya dengan konsisten. "Omnibus law menghapus ini semua. Negara abai terhadap pemenuhan hak atas pangan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar,” jelas dia.
Iwan membeberkan, seiring impor pangan yang semakin dibuka lebar, ketentuan mengenai keamanan pangan impor juga akan dihapuskan. Pasal 87 RUU Cipta Kerja akan merevisi Pasal 87 UU Pangan, menghapus ketentuan pangan harus lulus uji laboratorium sebelum diedarkan. Akibatnya, pangan yang akan dikonsumsi masyarakat semakin tidak terjamin keamanan dan mutunya. "Upaya pelonggaran impor akan menjadi ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional serta dapat meminggirkan para produsen lokal, terutama para petani kecil karena tidak ada kepastian jaminan perlindungan Negara atas petani," ujarnya.
Menurut data sensus pertanian tahun 2018 (BPS), total jumlah rumah tangga petani di Indonesia adalah 27, 682, 117. Berdasarkan golongan luas lahan yang dikuasai (dalam hektar), jumlah petani yang menguasai 0,5 Ha adalah 16,257430. Selanjutnya yang menguasai 0.50-1 Ha adalah 4,498.332; yang menguasai 1-2 Ha adalah 3,905,819; yang menguasai 2-3 Ha adalah 1,627,602; yang menguasai 3-4 Ha adalah 607,908; yang menguasai 4-5 Ha adalah 323,695; yang menguasai 5-10 Ha adalah 374,272 dan yang menguasa lebih dari 10 Ha adalah 87,059. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional (khususnya beras), 96 persen disupply petani kecil dengan penguasaan lahan > 0,5 – 1 Ha.
Koordinator Departemen Penataan Produksi API, M. Rifai menambahkan, peran petani sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pangan nasional dan menyediakan bahan baku industri pengolahan serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan dan pemuda. "Petani menginvestasikan nilai yang besar bagi pangan, yakni Rp 485,85 triliun per tahun untuk menanam padi, Rp 98,99 triliun untuk tanaman produk hortikultura, dan Rp 50 triliun untuk tanaman jagung. Belum lagi bagi produk-produk perkebunan," ungkap dia.
Untuk itu, perlu diluruskan sesat pikir yang menyatakan investasi harus berarti modal asing yang masuk ke Indonesia bagi sektor pertanian. Para petani kecil yang sebagian besar tinggal di pedesaan dengan segala kekayaan budaya dan pengetahuan yang dimilikinya, hingga kini terus berusaha bangkit memutus ketergantungan dalam rantai produksi, membangun kesetaraan dan kerjasama seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan keberpihakan terhadap perlindungan ekologis-ekosistem pertanian adalah sebenar-benar Investor pangan.
“Adanya Omnibus Law akan sangat mengancam kedaulatan petani dan pangan di Indonesia. Kedaulatan pangan sejatinya menempatkan petani sebagai “subyek” pembangunan pertanian dan pangan. Omnibus Law justru mengukuhkan petani sebagai obyek semata, sementara pemilik modal menjadi tuannya. Jika undang-undang ini disahkan maka rezim ini sudah mengingkari cita-cita proklamasi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk petani didalamnya”, demikian pernyataan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah.
Bila pemerintah dan DPR memaksakan omnibus law yang mengatur kebijakan pelonggaran impor pangan diteruskan, maka hal tersebut akan berdampak serius bagi inflasi pangan dan nilai tukar rupiah. Tercatat, bahwa negara importir pangan akan sulit mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah (ADB, 2018). Sebaliknya, negara eksportir lebih mampu mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uangnya. Sehingga, solusi membuka keran bagi kebijakan impor pangan dalam Omnibus Law menjadi sangat berbahaya baik bagi keberlanjutan petani dan visi pangan nasional, maupun bagi nilai tukar Rupiah di masa mendatang.
Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Rahmat Maulana Sidik, menegaskan, omnibus law jelas mengadopsi rezim pasar bebas yang ditetapkan oleh WTO. Terbukti dalam RUU Cipta Kerja membuka liberalisasi impor pangan seluas-luasnya, dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Tentu ini membawa ancaman serius bagi keberlanjutan petani dan pangan nasional. Sementara, negara tidak peduli dengan keberlanjutan nasib petani dan pangan nasional.
Editor: Tokohkita
