PKS Ditinggal Sendirian di Pemilihan Wagub DKI, Bagaimana di Depok?

Dalam proses pemilihan yang berjalan tertutup di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2020), Ahmad Riza mengantongi 81 jumlah suara dari anggota. Ia menang telak dari lawannya, Nurmansjah Lubis, yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nurmansjah mendapat 17 jumlah suara dari anggota dewan. Sedangkan dua suara dinyatakan tidak sah.

TOKOHKITA. Kursi wakil gubernur Jakarta sudah satu tahun lebih kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018. Kala itu, Sandiaga mundur untuk bertarung di Pemilihan Umum Presiden 2019 mendampingi Prabowo Subianto. Sejak saat itu, Anies Baswedan tak memiliki pendamping. Kini, teka-teki wakil gubernur DKI terjawab sudah, setelah DPRD DKI Jakarta memilih Ahmad Riza Patria sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta. Kader Partai Gerindra ini akan mendampingi Anies Baswedan hingga sisa periode jabatan yang akan berakhir pada 2022.

Dalam proses pemilihan yang berjalan tertutup di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2020), Ahmad Riza mengantongi 81 jumlah suara dari anggota. Ia menang telak dari lawannya, Nurmansjah Lubis, yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Nurmansjah mendapat 17 jumlah suara dari anggota dewan. Sedangkan dua suara dinyatakan tidak sah. 

"Berdasarkan hasil pemilihan, ditetapkan Saudara Ahmad Riza Patria menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta terpilih sisa masa jabatan 2017-2022," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang memimpin rapat paripurna seperti dikutip dari Kompas.com. Prasetio mengatakan, hasil pemilihan wagub hari ini akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. "Selanjutnya, hasil penetapan calon wakil gubernur DKI Jakarta terpilih sisa masa jabatan 2017-2022 akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Di sisi lain, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menilai sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil gubernur yang digelar hari ini, terlalu dipaksakan. "Iya, jelas ada unsur pemaksaan. Jadi kalau memang menghindari supaya tidak ada pengumpulan banyak orang, ya diundur paripurnanya sesuai dengan masa tanggap darurat Corona itu yang sampai tanggal 19 April. Jadi bukan disetting segala macam paripurnanya sampai kemudian berjalan tidak sesuai dengan Tatib. Ini cenderung mengada-ada," katanya di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Melalui akun media sosial Instagramnya, Nurmansjah mencurahkan kesedihannya. Ia mengunggah sebuah foto yang berisikan 'PKS sendiri lagi'. "PKS sendiri lagi. Sahabat sahabat taqdir berbicara bahwa Nurmansjah Lubis belum diizinkan Allah menjadi Wagub DKI Jakarta. Score 17 lawan 81 kursi PKS hanya 16 kursi. Hanya 1 suara misterius yang berpihak. Kompetisi cawagub saat ini hanya PKS yang berpihak," tulis Nurmasnjah dalam akun instagram, kopi_bang-ancah, Senin. "Jazakallahu khoir atas doa dan dukungan semua antum," tutup Nurmansjah.

Sejatinya, pemilihan wagub Jakarta terbilat alot, akibat kuatnya tarik-ulur kepentingan politik. Partai pengusung Anies-Sandi, PKS dan Gerindra, sebelumnya sudah menyetorkan dua nama pengganti Sandi, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Akhirnya, PKS mencoret nama Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagai bakal Cawagub DKI dengan alasan terjadi deadlock antara partainya dan Gerindra. Alhasil, PKS pun mencari nama baru untuk disodorkan. Belakangan, Gerindra juga menyodorkan empat nama yakni Nama Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, dan Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, kemenangan Riza Patria memang telah bisa diprediksi sebelumnya. Musababnya, lobi PKS mentok. Alhasil, Nurmansjah Lubis hanya didukung partainya sendiri. "Hanya satu orang di luar PKS yang dukung Nurmansjah," ujarnya seperti dikutip dari Tempo.co. PKS mempunyai 16 kursi di parlemen Kebon Sirih. Adapun, jumlah kursi Partai Gerindra di DPRD DKI yakni 19 kursi dan menduduki jumlah terbesar kedua setelah PDI Perjuangan dengan 25 kursi.

Menurut dia, kekuatan lobi Gerindra sangat berpengaruh karena partai besutan Prabowo Subianto itu mempunyai banyak instrumen untuk meyakinkan fraksi lain di DPRD DKI. "Apalagi saat ini Gerindra ada di pemerintahan," ujar Adi. "Itu artinya PKS dibiarkan sendirian di DKI soal pemilihan wagub ini," tukas Adi.

Ketua Harian DPC Partai Gerindra Kota Depok Jamaludin pun angkat bicara terkait terpilihnya Ahmad Riza sebagai wagub DDKI Jakarta. "Sebetulnya tidak terlalu mengagetkan soa; hasil pemilihan wagub di DPRD DKI yang menang telak untuk Gerindra dalam perolehan suara dukungan. Kalau lihat sejarahnya, kan kursi wagub ini ditinggalkan Sandiaga Uno yang kader Gerindra. Jadi, jatahnya bisa dibilang memang untuk Gerindra," ungkap dia. Dalam perkembangan politik di DKI yang sangat dinamis, Jamaludin berujar, PKS juga menyodorkan nama sebagai calon wagub karena sama-sama sebagai partai koalisi yang mengusung Anies-Sandiga di Pilgub DKI. 

Adapun dalam konsteks politik di Depok, Gerindra mendapat arahan dari DPP untuk merapat ke PDIP, yang kini sama-sama ada dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Di sisi lain, PKS dengan modal 12 kursi di DPRD Depok sangat percaya diri bisa mengusung calon sendiri di Pilkada Depok. Hal itu terlihat dari proses penjaringan calon PKS lewat pemilihan internal raya (pemira), yang mana sudah terjaring tiga figur terbaik, yakni Imam Budi Hartono (anggota DPRD Provinsi Jawa Barat), Moh. Hafid Nasir (Ketua DPD PKS Depok/anggota DPRD Kota Depok), dan T. Farida Rachmayanti, (anggota DPRD Depok). Artinya, PKS lebih dulu mengusung calon walikota sendiri. 

Dari perkembangan politik lokal di Depok, PKS-Gerindra naga-naganya bakal pecah kongsi dalam menghadapi Pilkada 2020 yang terpaksa ditunda gara-gara pandemi corona. Sebab, kedua partai penguasa di Depok ini, sama-sama mengusung calon walikota. Diketahui, pada Pilkada 2015 Idris, yang berpasangan dengan Pradi Supriatna, diusung oleh PKS, Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang. PKS atau Gerindra yang meninggalkan? Jamaludin menjawab secara diplomatis. "Apakah Gerinda yang meninggalkan PKS atau Gerindra yang ditinggal PKS, itu beda tipis."   

Ia mengaku, sama sekali tidak ada komunikasi secara formal dari PKS dan Gerindra terkait peluang menjalin koalisi kembali di Pilkada mendatang. PKS sibuk dengan mempromosikan calon hasil pemira. Sementara Idris juga belum ada kepastian. Nasib petahana ini menggantung meski masih ada jalan dari jalur khusus di luar pemira sehingga ada anggapan jadi ban serep. Yang terang, Jamaludin mengaku, Gerinda ingin naik kelas dalam kepemimpinan di Depok. Dengan kata lain, Gerindra sudah bulat mengusung Pradi sebagai calon walikota Depok mendatang, dengan menjalin koalisi bareng PDIP. 

"Gerindra bukan so-soan, jemawa atau gimana. Tapi kami punya sosok yang cukup mumpuni berpotensu, memiliki perangkat pendukung [Partai Gerindra], dan dukungan masyarakat luas terhadap bang Pradi. Selama lima tahun ini, jadi wakil walikota begitu-begitu saja, padahal kami punya semangat dan visi ke depan untuk membangun Depok lebih maju. Harapannya, bisa naik kelas, lah," tukas Jamaludin.

Adapun dalam sebuah kesempatan, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, partainya masih fokus pada hasil Pemilihan Internal Raya (Pemira) untuk mencalonkan Wali Kota Depok pada Pilkada 2020. "DPP PKS sudah menerima tiga nama hasil Pemira sebagai bakal calon wali kota. Sekarang ini masih verifikasi calon tersebut," kata Sohibul dikutip Antara, di sela-sela acara Latansa PKS Kota Depok di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (16/2/2020).  

Sohibul pun menekankan bahwa tiga bakal calon wali kota hasil Pemira yang diusung oleh PKS harus membangun koalisi dengan partai lain. "Ini juga berlaku dengan Pak Idris (Wali Kota Depok saat ini) dengan partai lain, jadi jangan mengandalkan kursi PKS saja," ujarnya. Sohibul mengingatkan PKS Depok jangan sampai jemawa karena sudah bisa mengusung calon walikota sendiri.

Editor: Tokohkita