Soal Iuran BPJS Kesehatan, Presiden Mempermainkan Hati Rakyat

Apalagi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru dilakukan pemerintah saat kesehatan dan ekonomi rakyat dihantam badai Covid-19. "Negara kita memang beda, saat rakyat butuh bantuan karena hantaman corona, justru pemerintah menaikkan iuran," kata Netty.

TOKOHKITA. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan menyebut kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagai hal yang mempermainkan hati rakyat. "Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu menyakiti dan mempermainkan hati  rakyat," katanya usai memberikan bantuan pada warga terdampak Covid-19 di Kelurahan Kecapi, Harja Mukti, Kota Cirebon, Minggu (17/5/2020).

Sebagaimana diketahui, Perpres No 64/2012 menetapkan iuran peserta PBPU dan peserta BP kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 yakni sebesar Rp100.000, dan kelas 3, iuran yang ditetapkan sebesar Rp 42.000. Angka ini lebih rendah dari Perpres 75/2019 yang sebesar Rp 160.000 kelas I, kelas II sebesar Rp 110.000, dan Rp 51.000 kelas III yang beberapa waktu lalu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), karena digugat oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Apalagi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru dilakukan pemerintah saat kesehatan dan ekonomi rakyat dihantam badai Covid-19. "Negara kita memang beda, saat rakyat butuh bantuan karena hantaman corona, justru pemerintah menaikkan iuran," kata Netty.

Saat seperti ini, kata dia, pemerintah seharusnya melonggarkan segala bentuk tanggungan masyarakat, bukan justru tambah membebani. "Dalam keadaan seperti sekarang, negara lain justru berusaha mensubsidi rakyatnya. Inggris misalnya, yang akan melakukan apa saja untuk mensubsidi NHS [National Health Services]. Pemerintah kita malah menambah beban rakyat. Makanya saya bilang, negara kita memang beda," terang Netty.

Padahal selama ini, pemerintah memiliki uang guna memberikan stimulus pada korporasi besar. Tidak hanya itu, pemerintah juga sanggup membiayai program aneh, seperti Program Kartu Prakerja yang seharusnya ditunda. "Memberi stimulus ke perusahaan-perusahaan besar sanggup, sementara mengurangi beban rakyat tidak mau. Ini kan patut dipertanyakan," katanya.

Menurut Netty, menaikkan iuran, juga belum tentu bisa mengurangi defisit BPJS Kesehatan, justru kalau tidak cermat bakal memperlebar. "Salah-salah justru bisa memperlebar defisit, karena orang-orang akan ramai-ramai pindah kelas, dari kelas I dan II bisa saja pindah ke kelas III. Orang-orang juga bakal mangkir membayar iuran. Bahkan dapat menjadi pemicu lahirnya sikap pembangkangan massal karena merasa terlalu ditekan dalam kehidupan yang makin sulit," ujar Netty.

"Keputusan MA kemarin kan jelas, beberapa alasan dikabulkannya gugatan atas Perpres 75/2019 itu karena keuangan BPJS tidak transparan, ditambah lagi bonus yang berlebihan untuk pejabat BPJS, juga banyak perusahaan yang tidak bayar BPJS Kesehatan, harusnya ini yang dikoreksi bukan malah menambah beban rakyat," tambah Netty.

Sebab itu, dia meminta agar pemerintah tidak bermain-main dan mengakali hukum dengan menerbitkan Perpres 64/2020 ini. Pemeritah, katanya harus menjadi contoh sebagai institusi yang baik dan taat pada hukum, jangan malah sebaliknya. "Sedih melihat nasib rakyat Indonesia, sudah jatuh dihantam corona kini tertimpa tangga BPJS," jelasnya.

Di sisi yang lain, pemerintah juga tidak maksimal dalam melindungi kesehatan warganya dari ancaman Covid-19. "Silakan dicek sampai sekarang saja tes corona kita masih sangat rendah, padahal ini sudah dititahkan presiden sejak sebulan yang lalu, alat-alatnya juga sudah diimpor. Pencegahan kita sangat lamban jika dibandingkan dengan negara lain," tukas Netty.

Menurut dia, negara Cina misalnya, ketika ditemukannya kasus baru di Wuhan baru-baru ini, pemerintahnya merencanakan untuk mengetes 11 juta warga Wuhan hanya dalam waktu 10 hari. Bahkan pejabat di daerah tersebut juga dicopot karena dianggap gagal mencegah munculnya kasus baru. "Di kita pernah enggak ada pejabat yang dicopot meskipun penanganannya untuk Covid-19 berantakan?" ungkap Netty.

Editor: Tokohkita