Bulan Bung Karno Jadi Momentum Berbenah Agar Indonesia Berdaulat Pangan

Rokhmin mengingatkan pidato Proklamator RI Bung Karno pada 1952 yang menyebut pangan adalah hidup mati sebuah bangsa. Hal itu pun diamini oleh WHO. Beruntung Indonesia memiliki potensi itu karena sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia.

TOKOHKITA. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengharapkan Bulan Bung Karno menjadi momentun bagi kita untuk berbenah agar Indonesia bisa berdaulat pangan. Sebab  pangan merupakan aspek mendasar untuk memenuhi kebutuhan penduduk agar terciptanya kehidupan sosial yang maju.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri saat membuka webinar bertajuk “Kedaulatan Pangan dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno” pada Selasa (23/6/2020). Hadir dalam diskusi virtual ini Guru Besar Ilmu Perekonomian Pertanian Unila Bustanul Arifin, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Anggota DPR Komisi IV Mindo Sianipar, Kirana Larasati dan ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah.

Rokhmin mengingatkan pidato Proklamator RI Bung Karno pada 1952 yang menyebut pangan adalah hidup mati sebuah bangsa. Hal itu pun diamini oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Beruntung Indonesia memiliki potensi itu karena sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia," jelasnya.

Karena dengan luas lahan dan laut yang subur harusnya bangsa ini tidak hanya berdaulat pangan, tetapi seharusnya sudah menjadi pengekspor bahan pangan dunia atau feeding the world. “Harusnya bisa memberi makan masyarakat dunia. Ini pidatonya Bung Karno yang sangat heroik dan futuristik pada 1952 di Kampus ITB, Baranangsiang,” jelas Penasehat Menteri KKP ini.

Sejatinya, PDIP sejak dulu selalu mengutamakan kemandirian bangsa melalui kedaulatan pangan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengutarakan hal itu dalam berbagai acara internal maupun eksternal partai. Menurut Rokhmin, ada alasan kuat yang mendasarinya. "Kalau berdasar dari hasil penelitian WHO, suatu negara dengan penduduk dari 100 juta akan sukar menjadi maju, sejahtera dan berdaulat, kalau kebutuhan pangannya bergantung pada impor," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Gotong Royong ini.

Atas dasar itu, Rokhmin menyebutkan, pada saat Rakornas PDIP atau rapat-rapat nasional partai yang lainnya, Ketua Umum PDIP selalu menekankan betapa seluruh pilar partai baik di eksekutif, legislatif dan struktur partai di seluruh tanah air harus benar-benar memperkuat dan mengembangkan kedaulatan pangan.

Di sisi lain, WHO juga mensinyalir masa pandemi Covid-19 membuat negara-negara dunia rentan krisis pangan. Atas dasar itu, PDIP mendorong kedaulatan pangan terjadi di tanah air, bukan hanya mandiri secara terpusat, tetapi hingga desa per desa di Indonesia. 

Menurut Rokhmin, dalam upaya menjaga ketahanan di tengah pandemi Covid-19 saat ini, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri telah meminta kader PDIP menjalankan dan memperjuangkan aksi nyata mewujudkan ketahanan pangan melalui berbagai langkah antara lain pertama, menjaga supaya produsen bahan pangan (petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan peternak) di seluruh wilayah NKRI tetap melakukan aktivitas produksinya.

“Program pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai program bantuan langsung kepada masyarakat seperti BLT Rp 300.000/KK/bulan, sarana produksi (benih dan pupuk) seharga Rp 300.000/KK/bulan, dan paket sembako seharga Rp 200.000/KK/bulan untuk 2,7 juta petani miskin,” terangnya.

Selanjutnya, kepala daerah dari PDIP bersama dua pilar partai lainnya harus memastikan paket bantuan diatas tepat sasaran dan tepat waktu, evaluasi apakah jumlah paket bantuan itu sudah mencakup semua KK yang berha, apakah jumlah dan mutu paket bantuan itu cukup manusiawi apakah paket bantuan itu juga untuk nelayan, pembudidaya ikan, dan peternak; dan tiga pilar partai melaksanakan kekurangannya.

Kedua, menjaga supaya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan tetap melakukan aktivitas processing nya dan tetap membeli bahan (komoditas) pangan dari UMKM produsen on-farm (petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan peternak) dengan harga yang tetap menguntungkan produsen, meskipun lebih kecil ketimbang di masa normal.

Rokhmin menambahkan, kepala daerah dari kader PDIP dan dua pilar partai lainnya harus membantu karyawan yang mengalami penurunan upah, sehingga tidak mencukupi kebutuhan layak minimum; dan melakukan musyawarah sebagai penengah hubungan antara perusahaan dan karyawan.

Ketiga, penguatan dan pengembangan pemasaran komoditas dan produk pangan di dalam negeri. Kepala daerah dari kader PDIP bersama dua pilar partai harus mendorong milenials untuk membuka usaha kuliner, dan perdagangan komoditas pangan secara online dan membantu upaya pemerintah pusat.

Keempat, bupati bersama dua pilar partai lainnya mendorong dan memfasilatasi rakyatnya untuk membudidayakan tanaman pangan lokal, hortikultura (sayuran, buah-buahan, rempah, dan tanaman herbal), budidaya ikan, moluska, krustasea, dan biota perairan lainnya. Kemudian, ternak hewan di pekarangan masing-masing, dan mengarap tanah negara idle atau tanah milik yang belum tergarap sesuai dengan kondisi agroklimat di wilayahnya. “Juga libatkan perguruan tinggi, praktisi, penyuluh, LSM, dan tokoh masyarakat di dalam aplikasi teknologi dan model manajemennya.

Editor: Tokohkita