Membangun Wilayah Pesisir Butuh Investor yang Saleh dan Bonafide

Dewan Pakar Asosiasi Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) Rokhmin Dahuri tidak memungkiri jika pembangunan di wilayah pesisir belum maksimal lantaran ada keterbatasan terutama anggaran.

TOKOHKITA. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, yang tiga perempat wilayahnya berupa laut, ekonomi maritim menawarkan segudang potensi, bukan saja untuk mengatasi permasalahan kekinian. Tetapi, juga untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan inklusif secara berkelanjutan.

Sayangnya, potensi tersebut belum termanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan yang berada di wilayah pesisir pantai dan pulau-pulan terpencil. Alhasil, kondisi ekomomi mereka secara umum masih belum membaik. 

Dewan Pakar Asosiasi Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) Rokhmin Dahuri tidak memungkiri jika pembangunan di wilayah pesisir belum maksimal lantaran ada keterbatasan terutama pada sisi anggaran. Di sisi lain, Indonesia memiliki sebanyak 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang di dunia, yang harus diperhatikan.

"Kalau konsep pembangunan dan pengembangannya sudah punya tapi untuk menjalankan itu perlu pendanaan yang besar. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa dapat investor yang baik, saleh dan bonafide," terang Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2019-2024 tersebut.

Penjelasan Rokhmin tersebut menjawab kritikan dari seorang peserta dalam Silaturahmi Nasional#5 Aspeksindo bertajuk Menyapa Pulau dan Pesisir Menuju New Normal yang digelar secara virtual, Rabu (24/6/2020). Dalam webinar tersebut, Muhammad Uhaib As'ad, seorang dosen dan peneliti, mengungkap kondisi ketertinggalan Pulau Masalembu yang berada di bagian utara wilayah Kabupaten Sumenep.

Menurut Rokhmin, yang harus diingat APBN sebuah negara itu hanya 20?ri ekonomi suatu negara. Artinya, negara yang berhasil melakukan pembangunan pada dasarnya bisa mengoptimalkan sektor swasta. "Kalau hanya mengandalkan dari APBN/APBD untuk membangun pulau terpencil dan wilayah pesisir bisa dibilang tidak mungkin, yang ada malah jungkir balik karena tidak akan cukup," sebutnya. 

Rokhmin bercerita pengalaman mengunjungi Charles Town, South Carolina selama sebulan, yang mana terdapat pengembangan lima pulau dan semuanya dibiayai oleh investor dari Uni Emirat Arab. Sebab itu, pihaknya pernah mewacanakan mengundang investor untuk membangun pulau-pulau terpencil dengan menyiapkan sejumlah kebijakannya. 

Misalnya, harus memperhatikan kelestarian alam dengan memanfaatkan pulau hanya 30% secara komersil dan 70% untuk daya dukung lingkungannya, ada alih teknologi modern dan penggunaan energi terbarukan, ada sharing dengan penduduk setempat, hingga menyiapkan dana deposit senilai US$ 1 miliar per pulau. "Tapi ketika kami mewacakanan itu malah mendapat tembakan dari mana-mana, hanya mengorbankan kedaulatan negara ke investor," terang Rokhmin.  

Dia kembali menyampaikan peran swasta atau investor ini penting untuk memajukan wilayah pesisir karena alasan keterbatasan dana tersebut. Padahal, nelayan membutuhkan alat tangkap yang bagus, kapal ikan yang moderen, pelabuhan yang punya standar sanitasi, hingga praktik pengelolaan potensi kelautan dan budidaya yang baik pula. Dan semua itu membutuhkan anggaran yang besar. 

"Kami berharap ke depan tidak ada pihak-pihak dengan pemahaman yang nasionalistik sempit, yang melihat semua investor jahat semua. Itu juga tergantung pada kebijakan pemerintah saat teken kontraknya apakah merah-putih, ada profit sharing dengan nelayan, alih teknologi dan memperhatikan aspek lingkungan," papar Pakar Kemaritiman yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB).

 Mantan menteri kelautan dan perikanan era Kabinet Gotong Royong itu menambahkan, bahwa potensi total nilai ekonomi dari kesebelas sektor kelautan saja mencapai sebesar US$ 1,5 triliun per tahun atau 1,5 kali PDB, dengan potensi lapangan kerja sekitar 45 juta orang atau 35% total angkatan kerja.

Selain itu, Rokhmin juga menyarankan soal pembangunan kawasan pesisir dan pulau terpencil harus sesuai dengan RTRW dan Daya Dukung Lingkungan (DDL). Pulau-pulau kecil (PPK) terdepan yang tidak berpenduduk yang berjumlah 69 pulau di Indonesia sebaiknya dikembangkan untuk Kawasan Industri Manufaktur yang Ramah Lingkungan dan Sosial (seperti di Taiwan dan Hainan) kemudian Integrated Marine Tourism Industry (seperti Maldives dan Hawaii), atau pertambangan dan energi ramah lingkungan, dengan pola Kawasan Industri Khusus (KEK) dan a big pushintegrated development.

“Sementara sesuai dengan RTRW dan DDL nya, PPK Terdepan yang berpenduduk (42 pulau) sebaiknya dikembangkan untuk Industri Perikanan Terpadu berbasis perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri bioteknologi, dan pariwisata,” ungkap Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).

Editor: Tokohkita