Percepat SKPT Natuna Beroperasi, KKP Kerahkan APBN dan Hibah dari Jepang

Rokhmin mengatakan, SKPT Natuna memiliki potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang sangat besar, tetapi belum dimanfaatan secara optimal. "Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan percepatan beroperasinya SKPT Natuna, dengan alokasi dana dari APBN dan hibah Pemerintah Jepang," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB ini.

TOKOHKITA. Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-2024 Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menyampaikan pemaparan tentang strategi pembangunan Kawasan Industri Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kabupaten Natuna pada Temu Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna Tahun 2020 Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ranai, Natuna,  Kamis (15/10/2020). 

Dalam kesempatan ini, Rokhmin mengatakan, SKPT Natuna memiliki potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang sangat besar, tetapi belum dimanfaatan secara optimal. Diperkirakan, potensi perikanan di Natuna mencapai 500.000 ton per tahun tapi hanya termanfaatkan 100.000 ton per tahun atau baru 20?ri potensi yang ada. "Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan percepatan beroperasinya SKPT Natuna, dengan alokasi dana dari APBN dan hibah Pemerintah Jepang," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB ini.

Rokhmin mengyebutkan, pihaknya bersama jajaran dari KKP melakukan kunjungan sekaligus mengadakan temu koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyerap aspirasi terkait hambatan dalam operasional SKPT Natuna  yang sudah tiga tahun dibangun tapi belum beroperasi. "SKPT Natuna ini sudah dibangun sejak tiga tahun yang lalu, tapi belum ada aktivitas pengolahan ikan, nelayan juga belum mau mendaratkan ikan di SKPT ini, apalagi untuk kegiatan ekspor perikanan," terangnya.

Menurut dia, setelah melakukan pengecekan langsung ke SKPT Natuna dan melakukan evaluasi, ternyataka meski sudah tiga tahun dibangun tahapannya baru mandiri keempat belum ke operasional. Kendalanya, pembangunan kolam pelabuhan yang belum selesai. Akibatnya, kapal nelayan sulit menambatkan kapalnya ke dermaga lantaran ombaknya masih besar.

Untuk itu, KKP akan memfokuskan anggaran dari APBN dan hibah dari pemerintah Jepang agar pembanguman kolam pelabuhan ini bisa selesai. Harapanya, mulai Januari 2021, penyelesaian pembangunan kolam pelabuhan ini bisa kelar, sehingga pada akhir tahun depan, SKPT Natuna dapat beroperasi. "Kalau sudah beroperasi tentunya akan ada penjualan ikan secara lokal, nasional, bahkan ekspor karena industri pengolahan ikannya berjalan," sebut Rokhmin.

Yang terang, Kabupaten Natuna merupakan daerah terpencil dan terdepan, maka membangun SKPT Natuna sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kemakmuran, dan penjaga kedaulatan NKRI harus dilakukan dengan ‘a big-push development model’ (modern, berskala besar, ramah lingkungan dan sosial).

Rokhmin bilang, selain perikanan tangkap, secara simultan mesti dikembangkan perikanan budidaya (terutama budidaya laut dan tambak udang Vaname), pariwisata bahari, industri petrokimia, industri manufaktur, dan lainnya. Mengundang investor (swasta nasional, swasta internasional, BUMN atau BUMD) untuk mengembangkan investasi perikanan tangkap terintegrasi: usaha penangkapan ikan – industri pengolahan – pemasaran.

Karena  SKPT Natuna startegis, maka perlu dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur dan sarana seperti: jetty (dermaga) kolam pelabuhan, pabrik es, cold storage, pabrik pengolahan ikan, dan lainnya. "Usahakan agar dari SKPT Natuna bisa mengekspor ikan dan produk perikanan langsung ke negara tujuan: Singapura, Malaysia, Hongkong, China, dan Korea," terang Rokhmin.

Selain itu, harus diusahakan pesawat kargo yang bisa mengirim ikan dan produk perikanan bernilai ekonomi tinggi dari Bandara Raden Sadjad, Ranai ke wilayah lain NKRI maupun ekspor. Di sisi lain, pengembangan Kabupaten Natuna, khususnya Pulau Natuna (Ranai), sebagai wilayah yang atraktif untuk tempat tinggal, bekerja, berinvestasi dan bisnis, berwisata, dan aktivitas kehidupan manusia lainnya.

"Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Natuna yang sangat kecil, yakni sekitar 75.000 orang, sebaiknya nelayan dari Pulau Jawa dan keluarganya bisa pindah menjadi penduduk Natuna di pemukiman dekat lokasi SKPT Natuna. Ini sekaligus menolong masalah kronis bangsa, disparitas pembangunan antarwilayah," saran Rohkmin, yang juga Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia dan Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara.

Editor: Tokohkita