Gunakan Kekuasaan Politik untuk Kebajikan Negara

Adapun untuk untuk membangun wilayah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. "Ada empat kunci sukses membangun suatu daerah,” kata Rokhmin yang juga Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020–2024 ini. Kunci pertama adalah, rencana atau blueprint pembangunan yang tepat dan benar, serta diimplementasikan secara berkesinambungan.

TOKOHKITA. Ketua Dewan Pakar Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Adkasi) Rokhmin Dahuri menyebutkan, anggota DPRD secara de fakto dan de jure adalah seorang politikus, yang memiliki perang penting. 

Secara sederhana politik itu adalah bagaiamana merebut kekuasaan misal kursi presiden, DPR, gubernur atau bupati dan wali kota, yang selanjutnya menggunakan kekuasaan itu untuk kebajikan negara dan daerah. Hal ini ditegaskan Rokhmin dalam Rapimnas Adkasi betema “Sinergisitas DPR RI bersama DPRD dalam mengawal Revisi Perpres No. 33 dan percepatan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19” di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Dalam kesempatan ini, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB ini mengharapkan para anggota DPRD bisa mengkapitalisasi potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang mana 3/4 wilayahnya berupa laut. Hal ini tentu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tidak hanya di level nasional tapi daerah per daerah. 

Adapun untuk untuk membangun wilayah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. "Ada empat kunci sukses membangun suatu daerah,” kata Rokhmin yang juga Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020–2024 ini. Kunci pertama adalah, rencana atau blueprint pembangunan yang tepat dan benar, serta diimplementasikan secara berkesinambungan.

“Perencanaan itu penting. Kalau kita gagal membuat perencanaan pembangunan yang benar, berarti kita merencanaan kegagalan buat diri kita sendiri. Dan perencanaan yang benar dan tepat itu menentukan keberhasilan dari program pembangunan, minimal lima persen,” kata Rokhmin, yang dalam kesempatan itu membahas materi  dengan tema “Potensi kelautan dalam pemulihan ekonomi di masa Covid-19”.

Kunci kedua, setiap warga  masyarakat menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, atau ada a critical mass. “Dalam hal ini, jumlah orang capable dan baik minimal 50 persen,” kata Rokhmin  yang juga ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia mengutip Pareto (1970).

Kunci ketiga, Rokhmin menambahkan, antarwarga masyarakat bekerja  sama secara sinergis. “Adapun kunci keempat adalah adanya seorang pemimpin yang capable, kuat, dan baik,” ujar Rokhmin yang juga   Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, mengutip  Issard  (1972). 

Rokhmin menyebutkan, pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, kemiskinan, dan koefisien gini, yakni alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.

"Pertumbuhan ekonomi pada September 2019 mencapai 5,02%, pada triwuan I, II dan III 2020 masing-masing 2,97%, -5,32, dan -3,2 yang artinya saat ini masuk jurang resesi ekonomi karena dua kuartal berturut-turut pertumbuhannya minus," ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Sementara, pengangguran terbuka meningkat hampir dua kali lipat dari 5% pada September 2019 menjadi 9,2% pada triwulan III 2020. Jumlah  orang miskin bertambah dari 9,2% (25,4 juta orang) pada September 2019 menjadi 10,2% (28 juta orang) pada triwulan III 2020. "Koefisien gini naik dari 0,375 pada September 2019 menjadi 0,381 pada triwulan III 2020. Artinya ketimpangan makin tinggi akibat pandemi Covid-19," sebut Rokhmin.

Rokhmin kemudian memaparkan peta jalan pembagunan menuju Indonesia yang maju, adil-makmur dan berdaulat. Peta jalan pembangunan itu mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, tambak dan industri garam, industry bioteknologi perairan, pariwisata bahari, dan pengembangan wilayah pulau-pulau terpencil.

Editor: Tokohkita