Dalam Mengelola SDA, Perlu Kerjasama Korporasi dan UKM

Menurut Rokhmin, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Mirisnya lagi, kekayaan negara ini justru banyak dinikmati oleh para konglomerat yang jumlahnya hanya sebagian kecil.

TOKOHKITA. Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun di laut. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) terbesar atawa resource-rich country di dunia.

Posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia juga sangat strategis, dimana 45% seluruh barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Sejatinya, kekayaan tersebut menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia. Meski demikian, jumlah orang miskin di negara ini masih banyak. Adapun kekauyaan alam yang melimpah tersebut belum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan.

Demikian diutarakan Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara  Rokhmin Dahuri, MS saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema: “Konsolidasi Keumatan Mewujudkan Nasionalisme Indonesia Yang Adil Dan Beradab”, yang digelar Majelis Nasional KAHMI di Grend Cempaka Resort & Convention, Bogor, Jumat (15/1/2021).

Hadir pembicara lainnya, Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri), Siti Zuhro ( Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI). Adapun pembahas utama yang hadir dalam seminar ini adalah Rocky Gerung (akademisi), Yudi Latif (cendekiawan muda), dan Chusnul Mariyah (peneliti dan dosen UI). 

Menurut Rokhmin, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Mirisnya lagi, kekayaan negara ini justru banyak dinikmati oleh para konglomerat yang jumlahnya hanya sebagian kecil. 

"Dari laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%," sebut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University ini. Kalau merujuk data yang dirilis oleh OXFAM, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta orang miskin.

Rokhmin juga menyayangkan banyak konglomerat yang kurang memiliki rasa nasionalisme. Faktanya, banyak kekayaan para konglomerat yang disimpan di luar negeri. Hanya sebagian kecil dari hasil ekspor kekayaan alam Indonesia yang balik lagi ke dalam negeri guna menopang kemakmuran negara. 

Di sisi lain, hingga kini, masih terdapat 61,7?ri 65 juta rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni. Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945.

Selanjutnya, jumlah penduduk 270 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020–2032.  Ini merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar. 

Tapi bonus demografi ini akan menjadi bencana karena satu dari  tiga anak di Indonesia mengalami stunting.  Merujuk Laporan Riset Kesehatan Dasar-Kemenkes (2018), 30,8% anak Indonesia menderita tubuh pendek (stunting), 17,7?rgizi buruk, dan 10,2% mengalami masalah tubuh kurus.  

Atas dasar itu, Rokhmin menekankan kembali agar dalam pengelolaan sumber daya alam harus kembali dan berpatokan pada amanat konstitusi, UUD 1945. Dalam sektor sumber daya alam, amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Artinya, kebijakan pemerintah harus adil terhadap rakyat kecil dalam pengelolaan sumber daya alam, juga ada kerjasama antara UKM dan korporasi agar mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur," pesan Wakil Ketua Dewan Pakar MN-KAHMI ini. 

Editor: Tokohkita