Peran Perguruan Tinggi Sangat Penting dalam Pembangunan Sektor Kelautan

Rokhmin menjelaskan, total potensi sektor kelautan di Indonesia sangatlah besar yaitu bisa mencapai US$ 1.348 triliun/tahun atau lima kali lipat APBN 2019. Jika mampu dikelola dengan baik, sektor kelautan juga mampu membuka peluang kerja untuk 45 juta orang atau setara 40% total angkatan kerja Indonesia.

TOKOHKITA. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Prof Rokhmin Dahuri  mengisi kuliah umum  bertajuk “Penguatan Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan,” yang dilaksanakan secara daring dan luring dari Gedung AAC Dayan Dawood, di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh, Rabu (20/1/2021).

Hadir dalam kesempatan ini Rektor Unsyiah Prof Samsul Rizal. Turut hadir dalam kegiatan ini para Wakil Rektor Unsyiah, Ketua ARC Unsyiah, Wali Kota Sabang, dan lainnya. Pada kesempatan ini, Samsul mengajak Rokhmin mengunjungi mesin distilasi molekuler dan fraksinasi nilam skala industri milik Atsiri Research Center (ARC) Unsyiah.

Sementara itu, Rokhmin yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2001–2004 ini mendukung Universitas Syiah Kuala untuk terus menguatkan perannya sebagai universitas berbasis riset. Sebab, peran perguruan tinggi sangatlah penting dalam upaya pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan. Jika ingin sektor kelautan cepat maju, maka seluruh perguruan tinggi harus mengarahkan institusinya sebagai perguruan tinggi berbasis riset.

Rokhmin juga sangat mendukung upaya Unsyiah untuk terus memacu institusinya agar bisa melahirkan inovasi dan teknologi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan. “Selain itu, USK harus bisa menghasilkan cara atau publikasi ilmiah untuk mendukung kebijakan pemerintah.  Nantinya pemerintah bisa menggunakan informasi dari USK itu untuk basis perencanaan dan kebijakan,” sebut Koordinator Penasehat Menteri KKP 2019-2024 ini.

Atas dasar itu, Rokhmin bilang, sudah semestinya pemerintah dan perguruan tinggi menjalin kemitraan dalam pembangunan. Ia mencontohkan bagaimana Presiden Cina Xi Jinping yang setiap tahunnya meluangkan waktu khusus untuk mendengar pendapat para ahli. “Kalau Indonesia ingin maju maka kepala negara, menteri atau kepala daerah harus mendengarkan para ahli dan ilmuwan. Itulah yang dilakukan Xi Jinping. Karena kepala daerah kan eksekutor, sementara konsep membangun kita serahkan kepada ahlinya,” ucapnya.

Pentingnya kolaborasi antara universitas dan pemerintah ini lantaran, total potensi sektor kelautan di Indonesia sangatlah besar, yaitu bisa mencapai US$ 1.348 triliun per tahun atau lima kali lipat APBN 2019. Jika mampu dikelola dengan baik, sektor kelautan juga mampu membuka peluang kerja untuk 45 juta orang atau setara 40% total angkatan kerja Indonesia.

Hanya saja, potensi yang sangat besar tersebut belum tergarap dengan baik. Hal ini terlihat dari kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia tahun 2018 masih sekitar 10,4%. Padahal, negara lain dengan potensi kelautan yang lebih kecil dari Indonesia seperti Thailand, Korea Selatan, Maldives, Norwegia, dan Islandia kontribusinya lebih dari 30%.

Di sisi lain, Rokhmin juga menekankan para dosen-peneliti harus melibatkan (bekerjasama dengan) pihak industri (users) dan pemerintah sejak tahap perencanaan, implementasi, industrialisasi (scaling up) sampai pemasaran hasil R & D. Yang terang, jika ekonomi kelautan dikembangkan dan dikelola dengan menggunakan inovasi IPTEKS dan manajemen mutakhir, maka sektor-sektor ekonomi kelautan akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi sejumlah permasalahan bangsa dan secara simultan dapat mengkselerasi terwujudnya Indonesia maju, adil makmur, dan berdaulat.

Rektor Unsyiah Prof Samsul Rizal, mengakui, potensi kelautan Indonesia sangat besar, tetapi sampai saat ini belum mampu menjadi ujung tombak devisa atau menyejahterakan rakyat. Hal ini terlihat bagaimana kantong kemiskinan itu umumnya berada dari mulai laut sampai ke gunung. Padahal dua daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar.

Makanya, Unsyiah telah bertekad untuk terus berkontribusi bagi pembangunan masyarakat. USK melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) telah mengalokasikan dana Rp65 miliar untuk para dosen agar melakukan kajian yang bermanfaat bagi masyarakat. “Dengan dana itu, kita minta para dosen USK bisa melakukan riset untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat,” ungkapnya.

Editor: Tokohkita