Pemerintah Harus Total Football Jadikan Perikanan Budidaya Sektor Unggulan
Adapun kebijakan dan program pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mendongkrak kinerja subsektor perikanan budidaya ada tiga, yakni revitalisasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi.
TOKOHKITA. Subsektor perikanan budidaya (akuakultur) saat ini mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan seluruh potensi yang dimiliki. Indonesia sendiri memiliki sejumlah komoditas unggulan akuakultur di pasar ekspor diantaranya udang, lobster, dan rumput laut.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto dalam acara webinar outlook perikanan 2021 yang digelar pada Kamis (18/3/2021).
Slamet menerangkan bahwa udang dipilih menjadi komoditas prioritas karena memiliki volume ekspor yang cukup tinggi. “Data menunjukkan ekspor udang Indonesia sebesar 239 ribu ton dengan nilai transaksi 2,04 miliar dolar AS. Kontribusi udang Indonesia tercatat 7,15 persen dari total ekspor dunia. Saat ini Indonesia merupakan produsen udang terbesar di dunia setelah China,” katanya.
“Saat ini akuakultur menjadi kekuatan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Pemerintah juga sedang mendorong pengembangan kampung budidaya yang berbasis pada kearifan lokal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Rokhmin Dahuri mengatakan bahwa pembangunan, investasi, dan bisnis di sektor perikanan budidaya (aquaculture) dari hulu sampai hilir akan tetap cerah (bright, prospective) pada 2021 dan 2022.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB tersebut menerangkan bahwa pada 2020, volume ekspor tertinggi yakni komoditas Udang, dari tahun sebelumnya yang tertinggi rumput laut. Saat ini kinerja perikanan budidaya dapat dilihat dari sisi Produktivitas, Tingkat Pemanfaatan (produksi/potensi), Keuntungan Usaha Budidaya, Daya saing, Inklusivitas (keadilan), dan keberlanjutan (Sustainability).
Adapun kebijakan dan program pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mendongkrak kinerja subsektor perikanan budidaya ada tiga, yakni revitalisasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi.
“Kita harus melaksanakan program revitalisasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi usaha perikanan budidaya di wilayah perairan laut (mariculture), perairan payau atau tambak (coastal aquaculture), dan perairan darat. Program revitalisasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan setiap unit usaha perikanan budidaya yang ada,” kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.
Program diversifikasi mengandung arti mengembangkan usaha perikanan budidaya dengan spesies baru, seperti udang jerbung, udang rostris, ikan cobia, rajungan, gonggong, teripang, lobster air tawar, dan invertebrata. Program ini sangat penting untuk memenuhi permintaan terhadap komoditas dan produk akuakultur yang terus meningkat.
Program ekstensifikasi berarti mengembangkan usaha akuakultur di daerah dan wilayah baru. Komoditas unggulan untuk program ekstensifikasi di wilayah perairan laut antara lain adalah: kakap putih, beberapa jenis kerapu, bawal bintang, lobster, teripang, beberapa jenis rumput laut, dan kerang mutiara.
“Supaya produktif, efisien, berdaya saing, dan mensejahterakan secara berkelanjutan, semua usaha perikanan budidaya, baik melalui program revitalisasi, diversifikasi, maupun ekstensifikasi harus memenuhi skala ekonominya. Selain itu, menerapkan Best Aquaculture Practices (Cara-Cara Budidaya Terbaik),” tegas mantan Menteri kelautan dan perikanan tersebut.
Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan itu menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar all out menjadikan perikanan budidaya sebagai sektor unggulan dan penggerak ekonomi nasional selain sektor lainnya berupa kebijakan yang mendukung usaha budidaya dari hulu ke hilir.
“Intinya saya sudah sering menyampaikan bahwa pemerintah harus total football jika ingin menjadikan sektor perikanan budidaya seperti halnya industri kelapa sawit di zaman orde baru, yaitu dari sisi perbankannya harus ada skim kredit khusus. Kebijakan politik ekonominya seperti ke komoditas kelapa sawit,” sebut Rokhmin.
Editor: Tokohkita
