Urgensi Paradigma Baru dalam Pembangunan Wilayah

Program pembangunan infrastruktur, sarana, SDM, dan anggaran di wilayah perbatasan NKRI jauh lebih rendah ketimbang di negara-negara tetangga.

TOKOHKITA. Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021 di Jakarta, 1-3 April 2021.  

Ketua Umum Aspeksindo Abdul Gafur Masud dalam sambutannya mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi perhatian pemerintah pusat sebagaimana sektor pertanian. Salah satunya mendorong penyelesaian tumpang tindih beberapa peraturan atau kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat seperti batas wilayah pesisir yang kewenangannya saat ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

“Kebijakan daerah dan pusat terkadang terbentur dengan undang-undang batas wilayah. Padahal obornya harus menyala dari desa-desa,” kata Abdul Gafur yang juga Bupati Penajam Paser Utara.
 
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri mengingatkan soal pentingnya paradigma baru pembangunan wilayah yaitu melalui pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dalam membangun wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar (PPKT).

“Sebagian besar daerah (provinsi, kabupaten atau kota) di wilayah perbatasan NKRI kurang maju dan kurang sejahtera dibandingkan dengan daerah di wilayah perbatasan negara-negara tetangga. Contohnya  Belawan-Asahan versus Johor (Malaysia), Batam versus Singapura, Kalbar versus Serawak, Nunukan versus Tawau, Natuna versus Thailand Selatan, dan Sangihe-Talaud versus Davao (Pilipina),” ungkapnya.

Guru Besar IPB tersebut mengungkapkan, program pembangunan infrastruktur, sarana, SDM, dan anggaran di wilayah perbatasan NKRI pun jauh lebih rendah ketimbang di negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, dan Australia). “Akibatnya rongrongan terhadap kedaulatan NKRI dan kerugian sosial-ekonomi pun cukup signifikan dan membesar,” katanya.

“Pendekatan pengembangan ppkt menggunakan paradigma baru yaitu pendekatan ekonomi dan hankam meliputi pembangunan infrastruktur & konektivitas, pembangunan ekonomi wilayah, pembangunan hankam, dan pembangunan sumber daya manusia,” jelas penasehat menteri kelautan dan perikanan itu.

Menurut Duta Besar Kehormata Jeju Island Korea Selatan itu, sesuai dengan RTRW dan Daya Dukung Lingkungan (DDL), PPK Terdepan yang tidak berpenduduk (69 pulau) dan wilayah perbatasan lainnya sebaiknya dikembangkan untuk pertama, kawasan industri manufaktur yang ramah lingkungan dan sosial (seperti Taiwan dan Hainan). Kedua, Integrated Marine Tourism Industry (seperti Maldives dan Hawaii). Ketiga, pertambangan dan energi ramah lingkungan, dengan pola KEK dan a big push-integrated development.

Sedangkan sesuai dengan RTRW dan DDL nya, PPK Terdepan yang berpenduduk (42 pulau) sebaiknya dikembangkan untuk Industri Perikanan Terpadu berbasis perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri bioteknologi, dan pariwisata.   

“Investor harus yang credible, bonafide, dan baik dari daerah, nasional, maupun internasional. Para investor berkewajiban membangun infrastruktur setempat terkai dengan industrinya. Infrastruktur dasar, konektivitas, dan mengusahakan agar produk dari segenap industri diatas masuk ke dalam Jaringan Rantai Pasok dan Nilai Global adalah tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.

Editor: Tokohkita