Microsoft Luncurkan Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik
Terdiri dari pembuat kebijakan asal Brunei, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, serta didukung oleh praktisi keamanan siber profesional, dewan ini bertujuan untuk mempercepat kemitraan publik-swasta di bidang keamanan siber, saling membagikan intelijen ancaman, dan membangun respons yang kuat serta terkoordinasi terhadap serangan siber di Asia Pasifik.
TOKOHKITA. Kejahatan siber secara global menghadirkan gangguan dan merusak ekonomi, menyebabkan kerugian finansial hingga triliunan dolar dan dampak operasional bagi para korbannya, baik individu maupun bisnis. Kejahatan ini juga mengancam keamanan nasional dan mengurangi kepercayaan pada ekonomi digital serta internet.
Tidak hanya itu, Asia Pasifik terus mengalami peningkatan kasus yang lebih tinggi untuk serangan malware dan ransomware – dengan masing-masingnya 1,6 dan 1,7 kali lebih tinggi daripada wilayah lain di dunia. Secara spesifik di Indonesia, telemetri antivirus Microsoft Defender menunjukkan tingkat kasus malware di Indonesia selama 18 bulan terakhir telah berkurang 24%, tetapi sebagai bagian dari malware, tingkat kasus ransomware meningkat hingga 31%.
Tidak ada satu entitas pun dapat melawan kejahatan siber sendirian secara efektif. Itulah sebabnya Microsoft membentuk Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik pertama. Dewan ini menyatukan pembuat kebijakan dari pemerintah dan lembaga negara, serta pemimpin teknologi dan industri, dengan tujuan membangun saluran komunikasi yang kuat untuk mengatasi ancaman siber, serta berbagi praktik terbaik di antara seluruh negara yang berpartisipasi.
Bergabung dengan Dewan ini adalah 15 pembuat kebijakan dari Brunei, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang didukung oleh praktisi keamanan siber profesional dari Microsoft. Kerja sama ini menandai komitmen signifikan terhadap percepatan kemitraan publik-swasta dalam keamanan siber, serta meningkatkan lebih banyak peluang bagi para negara peserta untuk saling membagikan intelijen ancaman agar dapat lebih siap merespons jika terjadi serangan.
Pada garis terdepan, Dewan ini memiliki visi untuk membangun komunitas di mana intelijen ancaman, teknologi, dan sumber daya dapat dibagikan secara berkala dan terbuka. Dewan juga dirancang untuk bertemu secara virtual setiap kuartal agar dapat mempertahankan pertukaran informasi yang berkelanjutan tentang ancaman siber dan solusi keamanan siber.
Pada Microsoft APAC Public Sector Summit yang digelar 6 Mei 2021 lalu, Satya Nadella, CEO Microsoft menjelaskan bahwa selama setahun terakhir, Microsoft telah menyaksikan gelombang kedua transformasi digital, dan pemerintah telah mempercepat adopsi teknologi untuk membangun ketahanan. Satya menekankan pentingnya memiliki fondasi digital yang kuat bagi kesuksesan sektor publik, dan hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi strategi berbasis data. Satya juga memperkuat komitmen Microsoft terhadap rencana pemberdayaan nasional yang diberlakukan melalui pembentukan wilayah pusat data baru di Selandia Baru, Indonesia, dan Malaysia.
Pada acara yang sama, Ann Johnson, Corporate Vice President, Security Compliance and Identity menyelenggarakan panel Keamanan Siber bertajuk 'Membangun ekosistem pertahanan siber global yang tangguh'. Ann membagikan bahwa tren yang Microsoft lihat dalam kejahatan dunia maya cenderung mengikuti isu yang muncul setiap harinya, di mana aktor jahat mengubah infrastruktur mereka untuk menarik perhatian berdasarkan berita hari itu.
Agar organisasi dan pemerintah tetap terlindungi, pola pikir zero-trust perlu diterapkan. Itulah sebabnya Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik dibentuk, agar para pemangku kepentingan dalam ekosistem dapat berkolaborasi dalam memprioritaskan pertahanan keamanan siber nasional.
Panel ini dihadiri oleh tiga anggota pendiri Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik pertama: CyberSecurity Malaysia, National Information Society Agency Korea, dan National Cybersecurity Agency Thailand.
Dengan sebagian besar infrastruktur teknologi dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan swasta, menjadi penting bagi pemerintah untuk membentuk koalisi dengan perusahaan teknologi terkemuka, agar dapat memimpin strategi pertahanan siber yang efektif dan menjaga wilayah ini dari berbagai serangan siber.
Dato' Ts. Dr. Haji Amirudin Abdul Wahab FASc, CEO CyberSecurity Malaysia mengatakan, "Keamanan siber adalah agenda nasional penting yang tidak dapat hanya mengandalkan tim IT. Ini harus menjadi prioritas dan tanggung jawab semua individu, karena kita terus melihat peningkatan kegiatan kriminal siber secara eksponensial, di samping menjamurnya data dan konektivitas digital. Koalisi ini tentunya menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan para pemimpin industri dan praktisi, sehingga memungkinkan kita untuk membentengi postur keamanan kita dan memerangi kejahatan siber."
Tentang masa depan ekosistem keamanan siber dan peran yang akan dilakukan koalisi, kandidat Ph.D. ChangHee Yun, Principle Researcher of AI/Future Strategy Center, National Information Society Agency Korea menambahkan, "Intelijen kolektif di antara negara-negara Asia Pasifik sangatlah penting, agar kita dapat saling berbagi praktik dan strategi terbaik, sehingga mampu menyelesaikan tantangan keamanan siber dengan kecepatan yang lebih pesat, dan cara yang lebih proaktif. Dengan lanskap ancaman serupa, kemitraan ini akan memastikan bahwa kita melangkah lebih maju dari para pelaku kejahatan siber, serta menetapkan standar yang lebih tinggi untuk sistem ekosistem keamanan siber."
Group Captain Amorn Chomchoey, Acting Deputy Secretary General, National Cybersecurity Agency Thailand mengatakan, "Dewan eksekutif keamanan siber adalah platform instrumental untuk kolaborasi antar bangsa. Saya percaya dengan hubungan yang lebih kuat, dewan ini dapat lebih memungkinkan kita untuk mengantisipasi ancaman sedini mungkin, dan mencegahnya sebelum efek kejahatan siber berevolusi menjadi ‘pandemi’ lain untuk dunia maya."
Sebagai bagian dari Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik, lembaga pemerintah dan para pemimpin negara akan bergabung dengan forum yang melibatkan Microsoft serta ekosistem penasihat industri keamanan siber. Tujuan forum ini adalah berbagi praktik terbaik, belajar dari pelatihan sertifikasi keamanan Microsoft, berpartisipasi dalam lokakarya khusus, dan mengikuti sesi lab langsung, dengan tujuan mendorong peningkatan keterampilan digital tenaga kerja untuk mengurangi kesenjangan kemampuan dalam keamanan siber di seluruh negara yang berpartisipasi.
Upaya ini akan memperkuat upaya yang telah ada dalam memperkuat kemitraan keamanan siber di Asia Pasifik, termasuk melalui Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Forum Global tentang Keahlian Siber.
"Ancaman dan serangan siber tidak dapat dihindari di dunia yang saling terhubung ini, itulah sebabnya kekuatan kolektif dan kolaborasi kita sebagai komunitas menjadi sangat penting. Pengumuman hari ini adalah langkah pertama untuk melindungi komunitas kita di dunia maya dan saya sangat senang mengumumkan peluncuran Dewan Eksekutif Keamanan Siber Sektor Publik Asia Pasifik pertama dengan anggota pendiri yang mencakup pemerintah, pembuat kebijakan, regulator, serta pemangku kepentingan industri di seluruh wilayah. Misi bersama kami adalah membangun koalisi yang kuat, untuk memperkuat pertahanan keamanan siber kami," kata Sherie Ng, General Manager, Public Sector, Microsoft Asia Pacific.
Editor: Tokohkita
