Adkasi Harus Bantu Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 7%

Tugas Adkasi bersama kepala daerah untuk memastikan bahwa sumber-sumber ekonomi jangan langsung pada sektor jasa, tapi di sektor industri dan industry fakturing.

TOKOHKITA. Ketua Dewan Pakar Asosiasi Anggota DPRD Kabupaten se-Indonesia (Adkasi), Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS mengatakan, Adkasi merupakan organisasi yang sangat vital dan bermanfaat untuk negara dan bangsa ini.

Demikian dikatakan Rokhmin saat memberikan arahan pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Komisariat Wilayah (Komwil) Seluruh Indonesia, Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) periode 2021-2026 di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Senin (14/3/2022).

“Karena tiga fungsi yang melekat DPR RI sesungguhnya secara faktual juga dijalankan dan diperankan oleh DPRD Kabupaten , yaitu fungsi menyusun budgeting, menyusun perundangan walaupun pada level bupati, dan fungsi pengawasan,” ujar Pakar Kemaritiman yang juga Guru Besar IPB University itu.

Rokhmin juga menaruh perhatian besar kepada anggota DPRD Kabupaten karena mereka yang ada di garda terdepan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan juga memiliki potensi dalam masalah pembangunan. “Maka atas dasar itu bersama kepala daerah mereka menyusun rencana pembangunan yang tepat untuk daerahnya masing-masing,” paparnya.

Menurut Rokhmin, tahun ini berpikir lebih keras untuk memikirkan bangsa kita. Karena kita beryukur setelah 76 tahun merdeka hampir di semua bidang kehidupan cenderung semakin membaik. Contoh yang paling konkrit adalah angka kemiskinan, data statistik pada tahun 1970 orang Indonesia miskin masih 70%.

“Alhamdulillah, tahun 2004 berkurang menjadi 15%, kemudian tahun 2014 bekurang menjadi 12%  dan tahun 2019 masa kepemimpinan Pak Jokowi pertama angka kemiskinan dibawah 10%, dalam sejarah pertama di Indonesia yakni 9,2% atau 25,4 juta orang,” tandas Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2020–2024 itu.

Tapi akibat pandemi Covid-19, telah berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, kemiskinan, dan koefisien gini (alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk). “Sayang, karena Covid-19 angka kemiskinan tahun 2021 lalu melonjak menjadi 10,2%, tepatnya sekitar 30 juta orang,” ungkapnya.

Prestasi berikutnya, adalah sejak tahun 2019 perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atau ukuran ekonomi Indonesia besarnya US$ 1,1 triliun, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar 16 di dunia dari 12.213 negara di dunia.

“Menurut saya itu sangat luar biasa. Namun kalau US$ 1,1 triliun kalau dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia itu pendapatan perkapita rata-rata baru mencapai US$ 380 ribu per tahun. Kalau kita masukan status Bank Dunia, kelas Indonesia masih berstatus lower middle income country atau negara berpendapatan menengah ke bawah,” paparnya.

Kalau ingin mencapai negara makmur, lanjutnya, maka pendapatan perkapitanya harus diatas US$ 12.695. “Kita masih jauh panggang dari api. Cita-cita mencapai US$ 12.695 tapi sejak 76 tahun merdeka kita baru mencapai US$ 380 per tahun,” kata Menteri Perikanan dan Kelautan Kabinet Gotong Royong ini.

Oleh karena itu, Rokhmin menegaskan, Adkasi akan bergerak untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tahun depan untuk membantu pemerintah pertumbuhan Indonesia sekitar 7%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 7% sangat mungkin untuk dicapai. Salah satu caranya adalah memaksimalkan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

Karena itu, terangnya, syarat rumus ekonomi bahwa kalau kita ingin Negara menengah menjadi Negara maju, economic grost atau pertumbuhan ekonomi harus dilipatgandakan. Dan syarat kedua, pertumbuhan ekonominya berkualitas yaitu menyerap banyak tenaga kerja.

“Di tahun 90-an setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan 500.000 lapangan kerja. Tapi sejak tahun 2012 setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya 200.000. Pertanyaannya kenapa? Karena tahun 90an sumber-sumber ekonomi itu berasal dari sektor ekonomi real kelautan perikanan, pertambangan dan industri, manufacturing dan lainnya. Namun sejak tahun 2012 banyak dari sektor jasa. Walaupun pertumbuhan ada tapi angkatan tenaga kerja sedikit karena dikomputer dan lainnya,” jelas Dewan Pakar Asosiasi Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu.

Dalam kesempatan tersebut, Rokhmin menekankan, tugas Adkasi bersama kepala daerah untuk memastikan bahwa sumber-sumber ekonomi jangan langsung pada sektor jasa, tapi di sektor industri dan industry fakturing. Ketiga, walau kita negara beragama tapi ketimpangan kaya dan miskin ternyata terburuk ketiga di dunia. Yang mana satu persen orang kaya di Indonesia kekayaannya sama dengan 50%n kekayaan negara.

“Kalau kaya dan miskin tidak kita koreksi, maka kecemburuan sosial bisa mengguncang menjadi demonstrasi. Karena itu pertumbuhan ketiga segera kita segerakan bagaimana kue pertumbuhan ekonomi jangan hanya dinikmati oleh 1 persen orang Indonesia saja. Harus juga dinikmati semua rakyat Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Rokhmin juga mengingatkan Adkasi agar mampu mewujudkan setiap daerahnya menciptakan setiap kabupaten yang atraktif bagi investor dan investasi, sehingga membantu fiskal daerah dan membuka lapangan kerja.

Selanjutnya, Rokhmin sebagai dewan pengarah meminta Adkasi bekerja yang solid untuk memastikan bahwa  pertumbuhan ekonomi kedepan bisa tinggi di atas 7% pertahun. Kemudian bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, dan supaya pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

“Dengan tugas Adkasi adalah adil dan wajar kalau permintaan Peraturan Pemerintah (PP) No 18  (tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)  dan UU DPRD diperjuangkan supaya antara hak dan kewajiban menjadi matching (cocok). Kewajiban banyak tapi hak kita rendah, bahkan SPJ lebih rendah daripada ASN golongan 3,” pungkas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.

Sebelumnyanya, mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro melantik DPN  dan Komwil Seluruh Indonesia ADKASI periode 2021-2026.

Selain melantik, pada kesempatan itu, Suhajar juga membacakan arahan dari Mendagri yang meliputi sejumlah topik, seperti upaya penanganan Covid-19 oleh pemerintah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan pentingnya penggunaan produk dalam negeri.

“Selamat kepada para pengurus ADKASI yang telah dilantik. Saya berharap, para pengurus dapat diberikan kemudahan dalam mengemban amanah yang telah diterima tersebut,” ucap Suhajar mewakili Mendagri.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan ADKASI Nomor 01/KPSTS/ADKASI/XII/2021 tentang Penetapan Struktur dan Komposisi Personalia Dewan Pengurus Nasional ADKASI Masa Bakti 2021-2026. Pelantikan itu juga mengacu pada hasil Musyawarah Nasional (Munas) V ADKASI yang berlangsung pada akhir 2021.

Editor: Tokohkita