Kaya Sumber Daya, Sulbar Bisa Jadi Penyangga Ibu Kota Nusantara

Rokhmin juga menyampaikan peta jalan pembangunan menuju Provinsi Sulbar yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan 2045 yaitu; penataan RT/RW yang baik, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, pembangunan SDM, kebijakan politik ekonomi.

TOKOHKITA. Wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) memiliki potensi pembangunan yang besar dan lengkap untuk menjadi daerah yang maju, sejahtera dan berdaulat. Adapun potensi tersebut antara lain memiliki bonus demografi dan kaya akan sumber daya alam. 

“Kekuatan Sulbar, posisi geopolitik sangat strategis. Dengan posisi Sulbar berada di ALKI II, dengan potensi kelautan perikanan, perkebunan yang beragam, Sulbar pun bisa menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),” kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof Dr Ir Rokhmin Dauhri  di Ballroom Grand Maleo Hotel, Mamuju, Sulbar, Selasa (31/5/2022).

Rokhmin didaulat memberikan kuliah umum terkait potensi kelautan dan pantai di Indonesia, khususnya di Sulbar untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi inklusif secara berkelanjutan menuju Provinsi Sulbar sebagai pusat kemajuan, kesejahteraan dan penyangga Ibu Kota Nusantara. 

Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, Rokhmin menyebut IKN menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Proyeksi pertambahan jumlah penduduk IKN pada tahun 2024, akan mencapai 205.000 Penduduk. Diperkirakan pada 2024, sekitar 205.000 penduduk yang pindah ke ibu kota baru.

“Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 180.000 aparatur sipil negara (ASN), di antaranya dari pusat, pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan lainnya. Sementara itu, 25.000 lainnya merupakan anggota TNI dan Polri,” tutur Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Adapun pada tahun 2035, diperkirakan bertambah 1,9 juta penduduk. Dalam lima hingga 10 tahun setelah ibu kota resmi berpindah akan ada tambahan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Angka tersebut terdiri atas keluarga-keluarga dari ASN dengan asumsi dua anak per ASN sebanyak 800.000 orang dan pelaku bisnis pendukung pemerintahan seperti rumah makan, pusat perbelanjaan, dan lain lain pada kisaran 300.000 hingga 400.000 orang.

“Sedangkan proyeksi penduduk IKN pada 2045, akan mencapai 4,5 juta hingga 6 juta jiwa,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong (2001-2004) itu.

Pada kesempatan tersebut, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu membeberkan sejumlah data dan fakta di seluruh dunia, bahwa bangsa yang maju sejahtera dan makmur melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan sains dan ilmu. “Bagaimana Provinsi Sulbar menjadi provinsi yang maju, sejahtera dan makmur. Kuncinya suksesnya, suatu wilayah harus memiliki daya saing dan harus mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif,” katanya.

Provinsi Sulbar dengan luas wilayah 16.787,18 kilometer persegi ini merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Urat nadi perekonomian Sulbar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan sektor unggulan pembangunan ekonomi KP Kab./kota pesisir Sulbar terdiri perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan.

Rokhmin juga menyebutkan ada empat yang menjadi tolak ukur daerah bisa maju sejahtera, makmur, dengan melakukan road map konsep pembangunan. Daerah harus memiliki road map pembangunan yang tepat dan benar diimplementasikan secara berkesinambungan dimana setiap daerah harus menyumbang kemampuan terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, antar komponen harus bekerja sama.

Jika ekonomi kelautan dikembangkan dan dikelola dengan menggunakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan manajemen mutakhir, maka sektor-sektor ekonomi kelautan akan mampu berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi sejumlah problem daerah. Kemudian, hal itu secara simultan dapat mengekselerasi terwujudnya Sulbar maju, sejahtera dan makmur.

Rokhmin menyinggung soal kondisi ekonomi, kemiskinan, angka pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulbar masih jauh dari harapan dan tertinggal dari rata-rata nasional. “Dari 34 provinsi, Sulbar termiskin ke-12, rata-rata nasional kita masih 11,85. Kita lebih buruk dalam hal kemiskinan. Hingga September, IPM Sulbar 66,36 terendah ke 4 nasional,” terang Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini.

Rokhmin juga menyampaikan peta jalan pembangunan menuju Provinsi Sulbar yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan 2045 yaitu; penataan RT/RW yang baik, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, pembangunan SDM, kebijakan politik ekonomi.

Kemudian, minimal 30% total wilayah Sulbar untuk kawasan lindung, dan 70% untuk kawasan pembangunan (industri, pertanian, perikanan, pariwisata, pemukiman, sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang. Serta struktur dan pola ruang wilayah harus mampu memfasilitasi semua kegiatan ekonomi dan kehidupan manusia berjalan secara produktif, efisien, mudah, nyaman, aman, sehat, dan membahagiakan.

Rokhmin Dahuri berharap kepada gubernur dan seluruh peserta pertemuan terkait komponen dan strategi pembangunan menuju provinsi Sulbar yang maju. “Kalau sudah direncanakan dengan baik maka Sulbar menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, pihaknya sengaja mengundang seluruh stakeholder dari tingkat desa hingga provinsi untuk menyamakan persepsi untuk menghadirkan Data Desa Presisi (DDP). “Agar pemangku kepentingan bisa memahami apa yang dimiliki Sulbar dan apa yang dilakukan dalam menyelesaikan maslaah. Dan kita harus satu cara pandang,” ujar dia.

Akmal menerangkan data desa presisi adalah data yang memiliki akurasi dan ketetapan tinggi untuk memberikan gambaran aktual desa. Data desa presisi digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah dan desa, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.

“Saat ini pemerintah sudah memiliki data, namun masih perlu dipertajam. Dengan begitu, baik data Badan Pusat Statistik, OPD, dan Desa menjadi satu kesatuan dan lebih dipertajam. Kita akan melengkapi data yang sudah ada,” ungkapnya.

Editor: Tokohkita