Prof Rokhmin Mendorong Peran Ispikani dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, mau tidak mau harus menggunakan pendekatan sistem. Dengan demikian, dapat mewujudkan Indonesia yang maju, adil-makmur, dan berdaulat seperti di sektor ekonomi.
TOKOHKITA. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan IPB, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan sejumlah strategi dalam upaya menuju Perikanan Emas 2045 dalam acara Webinar “Menuju Perikanan Emas 2045: Aspek Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Tata Kelola SDM Perikanan Berkelanjutan,” yang diselenggarakan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) dan Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (Ispikani) secara daring pada Jum’at (26/8/2022).
Memang, peran dan kontribusi sektor kelautan perikanan dalam mewujudkan Indonesia emas 2045 dapat mengatasi segenap permasalahan dan tantangan pembangunan bangsa Indonesia. “Dengan menggunakan inovasi teknologi dan manajemen profesional (modern), meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan kesejahteraan rakyat secara ramah lingkungan dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas, paling lambat pada 2045,” ujar Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Pada kesempatan tersebut, Rokhmin juga mendorong peningkatan peran Ispikani dalam pembangunan kelautan dan perikanan antara lain melalui; pertama, menyediakan informasi dan metoda ilmiah sebagai dasar bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan MONEV pembangunan, investasi, dan bisnis Kelautan Perikanan.
Kedua, menawarkan konsep (road map, blueprint, RJPM) pembangunan KP yang komprehensif, holistik, dan benar kepada pemerintah. Ketiga, Mengidentifikasi hasil riset anggota Ispikani yang telah mencapai tahap prototipe (invention), secara teknologi sudah siap (technologically ready), dan menjodohkannya (match-making) dengan industriawan untuk mengihilirasi (pabrikasi) menjadi produk inovasi yang secara komersial dan ekonomi siap untuk dipasarkan.
Keempat, menyampaikan saran dan kritik membangun kepada pemerintah, swasta maupun masyarakat. Kelima, mengembangkan kegiatan bakti sosial, membantu nelayan supaya sejahtera, pemberian beasiswa. Keenam, selain sarjana perikanan konvensional, anggota Ispikani juga yang berlatar belakang pendidikan bioteknologi perairan, dan domain KP baru lainnya. Ketujuh, sosialisasi, desiminasi, dan advokasi.
Rokhmin juga memaparkan tantangan pembangunan utama Indonesia adalah bahwa sudah 77 tahun merdeka, tetapi status pencapaian pembangunannya baru sebagai negara berpendapatan-menengah bawah (lower-middle income country), dengan gross national income (GNI) per kapita hanya US$ 3.870 pada 2021 jika merujuk data Bank Dunia.
Level ini, masih jauh dibawah Malaysia yang mencapai 10.580 dan Thailand yang mencapai 7.050. “Itu sangat memalukan, karena negara-negara lain seperti Thailand sudah menengah ke atas, Brunei sudah maju. Kita ketahui bersama sebuah negara dikatakan maju kalau GNI minimal US$ 12.695. Berarti, cita-cita kemerdekaan kita ambyar, rakyat pada miskin dan menganggur. Ini harus segera diatasi, sebab dari sekitar 194 negara anggota PBB, sampai sekarang baru 55 negara (28%) yang telah mencapai status negara maju dan makmur,” terangnya.
Menurut Rokhmin, permasalahan pembangunan kelautan dan Perikanan Indonesia saat ini adalah sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan dilakukan secara tradisional dan berskala usaha kecil dan mikro. "Sehingga, tingkat pemanfaatan SDI, produktivitas, dan efisiensi usaha perikanan pada umumnya rendah Nelayan dan pelaku usaha lain miskin, dan kontribusi bagi perekonomian rendah,” katanya.
Permasalahan lainnya adalah ukuran unit usaha (bisnis) perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale). Sehingga, keuntungan bersih (pendapatan) lebih kecil dari US$ 300 (Rp 4,5 juta)/orang/bulan, alias miskin.
Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, mau tidak mau harus menggunakan pendekatan sistem. Dengan demikian, dapat mewujudkan Indonesia yang maju, adil-makmur, dan berdaulat seperti di sektor ekonomi. Meliputi pemulihan ekonomi dari Covid-19, transformasi struktur ekonomi, kedaulatan pangan, air, farmasi, dan energi,
Kemudian, pendekatan sistem dari sisi pembangunan infrastuktur,iIklim investasi dan ease of doing business yang kondusif, moneter dan fiskal; sektor sosial budaya meliputi peningkatan kesehatan dan gizi, pendidikan, mendorong penelitian dan pengembangan untuk inovasi, revolusi mental, dan peningkatan iman dan taqwa.
Kemudian, sektor Lingkungan meliputi rencana tata ruang wilaya (RTRW), optimal & Sustainable Utilization of Nat. Res, Pengendalian pencemaran, Konservasi biodiversity, dan Mitigasi & Adaptasi BencanaAlam. Sementara untuk sektor Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) meliputi Good Governance, Masyarakat Meritokrasi, dan Berdaulat politik.
Lebih lanjut, Rokhmin membahas klasifikasi negara berdasarkan indeks pencapaian teknologi, Indonesia juga masih berada di kelas ketiga atau kategori Technology Adoptor Countries menduduki peringkat-99 dari 167 negara.
“Pada periode pertama kepemerintahan Jokowi hanya mampu tumbuh rata-rata 5%. Namun, karena Covid-19 menjadi minus 2,7?n tahun lalu hanya 3,69%. Parahnya, Indonesia juga menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Di mana 1% (satu persen) penduduk terkayanya memiliki total kekayaan sama dengan 45% total kekayaan negara,” jelasnya.
Adapun strategi tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, antara lain: pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat KP lainnya. Kedua, menghasilkan produk dan jasa KP yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor. Ketiga, meningkatkan kontribusi EKONOMI KP bagi perekonomian bangsa (seperti PDB, Nilai Ekspor, dan PAD) secara signifikan.
Keempat, menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kelima, Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, produk perikanan, dan functional food dari laut. Keenam, memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA KP. Ketujuh, meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.
Editor: Tokohkita
