Pemerataan Digital Harus Sampai Pelosok

Pemerintah diminta menyiapkan semua langkah yang diperlukan manakala terjadi kesulitan akses internet bagi siswa untuk kebutuhan sekolahnya

TOKOHKITA. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti permasalahan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di sejumlah daerah karena terkendala kurangnya infrastruktur digital. Puan pun menekankan pentingnya Pemerintah menata kesiapan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia.

"Menciptakan upaya mendukung kelancaran ANBK juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, agar menyediakan infrastruktur kelancaran jaringan digital di setiap wilayah. Pemerataan digital harus sampai ke pelosok-pelosok,” kata Puan dalam keterangan resmi, Selasa (14/11/2023).

Puan menyebut fenomena itu menjadi gambaran nyata tentang tantangan infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Oleh karenanya, Puan mengingatkan Pemerintah untuk memastikan kesiapan semua sarana dan fasilitas sebelum mengimplementasikan program pendidikan berbasis teknologi.

Pemerintah juga diminta menyiapkan semua langkah yang diperlukan manakala terjadi kesulitan akses internet bagi siswa untuk kebutuhan sekolahnya. "Kendala akses internet yang belum memadai di daerah pelosok menjadi hambatan nyata bagi siswa-siswa yang ingin mengikuti ujian secara daring. Pemerintah harus menyadari bahwa keselarasan ini menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan," tuturnya.

Meski begitu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menyadari kehadiran ANBK sebagai program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sangat berguna untuk menciptakan pemerataan mutu pendidikan.

Namun, komitmen pembangunan infrastruktur penunjang juga harus menjadi prioritas Pemerintah. "Keselarasan antara kebijakan dan kondisi infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah yang kurang mendapat support perlu menjadi prioritas utama Pemerintah untuk mensukseskan ANBK ini," ungkap mantan Menko PMK itu.

Menurut peringkat East Ventures Competitiveness Index 2022 tentang daya saing digital, akses digital menunjukan ketidaksetaraan yang masih tinggi, terutama di Pulau Jawa. Dari hasil daya saing digital, Provinsi Papua berada di peringkat terendah pada 2020. Skor yang didapatkan Papua hanya sebesar 17,7 dengan indikator penunjang memperoleh skor yang terburuk, yaitu hanya sebesar 6,1.

Terkait hal itu, Puan menilai perlu ada rencana cadangan dari Pemerintah dalam hal pelaksanaan ANBK atau yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “Pemerataan infrastruktur digital masih menjadi tantangan yang membutuhkan waktu dan anggaran untuk diselesaikan. Saya kira pelaksanaan ANBK bisa di-adjust,” sebutnya.

“Salah satunya bisa dengan Pemda menyiapkan lokasi tertentu bagi anak-anak yang wilayahnya sulit akses internet saat pelaksanaan ANBK. Di lokasi itu disiapkan jaringan internet yang stabil,” tambah Puan.

Sebelumnya diketahui, Pelaksanaan ANBK di SDN Sigela, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, mendapat perhatian setelah para murid harus berjibaku dengan keterbatasan koneksi internet. Para siswa/siswi itu terpaksa menjalani asesmen di bibir pantai.

Hal yang sama juga terjadi saat siswa/siswi di SMPN 4 di Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok terpaksa melaksanakan ANBK di atas bukit guna mendukung kelancaran akses jaringan internet.

Editor: Tokohkita